Mata Najwa Profile picture
#MelihatLebihDekat | Part of @narasitv | Catatan Najwa Seminggu di New York di YT Najwa Shihab

Jan 15, 2020, 32 tweets

"Kami komitmen tidak akan mempersulit apa yg dilakukan KPK," kata Ketua Dewan Pengawas, Tumpak Panggabean #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Kalau ada permintaan izin, tetap 1x24 jam kami akan berikan atau tidak. Kami jawab. Apakah ini sudah diminta izin? Kalau sudah ada permintaan, itu akan kami berikan atau tidak."Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Jangan sekali-kali tanya apakah ini sudah ada izinnya atau belum, itu mengganggu strategi penyidikan," Kata Tumpak Panggabean, ketua Dewan Pengawas KPK #matanajwamenakarnyaliKPK

"Kalau mereka melakukan penggeledahan pasti sudah ada izinnya, kalau ada penggeledahan di KPU saya pastikan sudah ada izinnya," kata Tumpak Hatorangan Panggabean, Ketua Dewan Pengawas KPK  #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Banyak yang bilang dewas persulit KPK, banyak jenjang birokrasi. Kami sudah kumpulkan semua penyidik, saya sampaikan bagaimana prosesnya, Clear. Sudah dicarikan solusinya. Semua sepakat, 1x24 jam bisa kami terbitkan soal izin." Tumpak Panggabean #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Kalau kita baca UU KPK (2019) itu pasal demi pasal, ada hal krusial." Tumpak Panggabean #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Bisa dikatakan dewas melemahkan. Tapi dewas juga bisa dilihat untuk pastikan bahwa seluruh yang ditangani KPK miliki akuntabilitas tinggi, dasar hukum, dan tidak ada abuse of power." Tumpak Panggabean #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Sekarang saya lihat KPK sudah megah gedungnya, saya merasa kenapa saya tidak mau dan saya sudah selesai dengan diri saya, apalagi yg mau saya cari," kata Tumpak Hatorangan Panggabean #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Kalau keraguan bisa saja orang berpendapat. Saya lihat periode sebelumnya on the track yg dilakukan KPK," Kata Tumpak Hatorangan Panggabean #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Saya punya histori di KPK ini. KPK satu-satunya pemberantasan korupsi yang (hingga kini) berumur panjang. Kita luruskan, kita dorong lagi supaya tegak (KPK)." Tumpak Hatorangan Panggabean #MataNajwaMenakarNyaliKPK

“Dewan pengawas tahu ada operasi di PTIK untuk operasi penyegelan. Tapi banyak orang di situ, tidak hanya polisi. Jadi sulit lakukan penyegelan. Karena kita juga belum laksanakan tugas, baru efektif seminggu lalu.” Tumpak Hatorangan Panggabean #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Partai sudah tegas berkali-kali disampaikan oleh ketum kami bahwa PDIP itu sama sekali tidak membela kadernya kalau ada yg korupsi karena korupsi itu kejahatan kemanusiaan," kata Johan Budi, Politikus PDIP #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Kita hormati dan dukung kerja KPK dan tidak ada partai menghalangi itu" kata Johan Budi, Politikus PDIP #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Kami meyakini tidak ada framing yang dilakukan (institusi) KPK. Tapi perlu dibuktikan dulu. Bisa saja ada oknum yang lakukan (framing) itu." Politikus PDIP Johan Budi #MataNajwaMenakarNyaliKPK

“Proses penyidikan itu tindakan yang pro justitia.PDIP kan biasanya, bu Mega langsung pecat kadernya yang kena korupsi. Saya belum dengar itu lagi (dalam kasus ini)." Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Feri Amsari #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Hari ini Opung sedang mempertahankan sesuatu yg tidak masuk akal, kalaupun belum ada permintaan izin KPK kepada dewan pengawas, dewan pengawas berwenang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK," kata Feri Amsari #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Andaikan UU KPK tidak direvisi, habis itu Sekjen PDIP. Untung secepatnya direvisi. Tidak tahu siapa yang diuntungkan." Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Dewas ini bak mobil mewah di hutan belantara. Gak bisa bikin apa-apa. Atasaan dewas itu Presiden. Dewas akan berikan izin jika KPK minta untuk OTT, menggeledah dan menyita parpol yang pimpin pemerintahan." Benny K Harman #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Ini logika sederhana. Kasus ini adalah ujian, apakah dewas ini sungguh-sungguh laksanakan tugas secara independen atau tidak." Benny K Harman #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Kita kan belum tentu memberi izin juga jika dasar hukumnya tidak tepat," kata Tumpak Hatorangan Panggabean
#MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Jangan hanya satu peristiwa kemudian disimpulkan bahwa penyakitnya ada pada UU," kata Arsul Sani #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Batu uji sudah mulai terlihat. KPK sudah umumkan akan ada penggeledahan pekan depan. Masinton tunjukkan sprinlidik KPK ke publik. Ada dewan pengawas, kebocoran tidak terhindarkan. Apa UU KPK ini bisa dibilang efektif?" Peneliti ICW Tama S. Langkun #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Dewan pengawas itu perlu ada untuk mengatasi kebocoran yang ada," kata Arsul Sani #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Kami sudah meminta pengawas internal untuk menelusuri kebocoran sprinlidik itu," kata Tumpak Hatorangan Panggabean #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Proses penggeledahan di kantor parpol itu adalah hal yg biasa saja. Kalau hari ini jadi polemik dan luar biasa adalah ini buah produk dari revisi," kata Abraham Samad #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"RUU, kan, rohnya ingin buat dewas untuk atasi pelanggaran oleh pegawai KPK. Tidak ada dewas juga sebenanya bisa. Karena sudah ada Deputi PIMP. Kalau semangat untuk buat KPK lebih firm, ga perlu itu dewas." Mantan Ketua KPK, Abraham Samad #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Ini semakin meyakinkan kita dan membuktikan UU ini melemahkan pemberantasan korupsi," kata Abraham Samad #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Kasus OTT, itu bukan serta merta, tidak tiba-tiba. Melalui proses yang panjang. Ketika OTT dijalankan, maka semua prasyarat hukum sudah selesai." Abraham Samad #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Dalam melakukan permintaan penyadapan harus diawali gelar. Kita sudah bikin SOP," kata Tumpak Hatorangan Panggabean #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Dulu proses penyelidikan dan penyidikan itu lebih rapat. Kurang libatkan orang secara luas. Ada satgas, penuntut, dan pimpinan." Abraham Samad #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"Kami (Demokrat) sudah menyatakan bahwa kami menolak keberadaan dewan pengawas dan kami menolak Presiden menunjuk dewan pengawas," kata Benny K Harman #MataNajwaMenakarNyaliKPK

"(revisi) UU KPK ini bukan cuma urursan DPR. Pemerintah juga mau revisi. Dalam Perpres, pemerintah tahu ini melemahkan." Tama S Langkun #MataNajwaMenakarNyaliKPK

Share this Scrolly Tale with your friends.

A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.

Keep scrolling