Thread by @KemenkeuRI

Kalau kita kilas balik, penerimaan negara kita di 2019 lalu kurang optimal krn gejolak ekonomi dunia.
Siapa yg mau kalo pendapatannya kurang? 😟

Krn itu, pemerintah ramu Omnibus Law Perpajakan utk optimalkan penerimaan negara di 2020 ini.

Minkeu jelasin nih, serius dulu yuk! 🤓

Jadi, Omnibus Law Perpajakan terdiri dari 6 pilar. Satu per satu yaa..

Pilar 1: meningkatkan pendanaan investasi dgn menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) secara bertahap.

Kalau kata Dirjen Pajak Suryo Utomo, pajak yg ditarik akan dikembalikan kpd dunia usaha utk gerakkan ekonomi.

Pilar 2: sistem teritori untuk penghasilan luar negeri.

Ini untuk kantornya #temankeu yang perusahaan multinasional nih. 🏦

Pilar 3: penentuan subjek pajak orang pribadi.

Mungkin #temankeu ada yang bekerja di luar negeri, atau teman kantornya ada yang pekerja asing/ekspatriat? 👨🏼‍💻👩🏼‍💻

Pilar 4: mendorong kepatuhan WP & Wajib Bayar secara sukarela.

Wih.. Gimana caranya, Min? 🤔

Hak pengkreditan pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan direlaksasi.
Udah gitu, pemerintah bakal atur ulang sanksi administrasi dr pajak, pabean dan cukai, jg imbalan bunga.

Pilar 5: menciptakan keadilan iklim berusaha dalam negeri dengan melakukan pemajakan transaksi elektronik.

Senang kan kalau adil? 🤚🤚

Pilar 6: pengaturan fasilitas UU Perpajakan dgn memberikan tax holiday, super deduction, fasilitas PPh utk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), PPh utk Surat Berharga Negara (SBN), dan keringanan/pembebasan Pajak Daerah oleh Kepala Daerah.

Jd gak cuma pusat yg diperhatiin. Daerah jg 🏞

UU yang terdampak oleh Omnibus Law Perpajakan ini adalah UU PPh, UU PPN, UU KUP, UU Kepabeanan, UU Cukai, UU PDRD, dan UU Pemda.

Luas ya! Semacam satu untuk semua 🌏

Kesimpulannya, 6 pilar ini tujuannya mendorong investasi di Indonesia. 🇲🇨

Ini perubahan-perubahan yang diusulkan dalam RUU Omnibus Law.

RUU ini sedang dalam tahap pembahasan bersama DPR, jadi kita tunggu kepastiannya ya! 😉