Thread by @KemenkeuRI

Ibarat silsilah, Perppu 1/2020 merupakan kepala dari segala kebijakan di sektor ekonomi dan keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19.

@KemenkeuRI kemudian mengeluarkan kebijakan turunan sebagai panduan teknis untuk kebijakan fiskal.

Temukan fakta APBN 2020 di masa Covid-19!👇

Salah satu aturan turunan Perpu 1/2020 yaitu PMK mekanisme pelaksanaan APBN dalam rangka penanganan Covid-19.

Tentu, APBN berperan sangat penting sebagai instrumen fiskal dalam mempercepat penanganan Covid-19.

Segala upaya pemerintah untuk menangani pandemi (baik dari sisi kesehatan yang menjadi prioritas, maupun sisi perlindungan masyarakat miskin dan dunia usaha), tentu memerlukan biaya besar.

Bagaimana cara @KemenkeuRI mengelola keuangan negara di masa Covid-19 ini?

Seri pertama “Fakta APBN di Masa Covid-19” ini membahas 2 hal, yaitu :

🔹Batasan defisit anggaran negara, dan
🔹Anggaran Pendidikan tidak boleh kurang dari 20% (setelah dilakukan penyesuaian belanja wajib/mandatory spending)

Simak terus utas ini, ya!

Pada dasarnya, batasan defisit anggaran negara tidak boleh lebih dari 3% PDB.

Namun, selama penanganan Covid-19 terjadi penyesuaian.

Seperti apa penyesuaiannya? Lihat infografis berikut ⬇️

Tahukah #temankeu bahwa jumlah minimal belanja wajib (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan dana desa) telah diatur?

Namun, seturut dengan kebutuhan penanganan Covid-19, dilakukan penyesuaian terhadap belanja wajib tersebut.

Ada kah yang besarannya tidak boleh diubah?

Jawabannya, YA.

Anggaran pendidikan harus tetap sebesar 20% PDB.

Anggaran pendidikan Indonesia tahun ini sebesar Rp508,1 T dan tidak berubah sejak awal ditetapkannya APBN 2020.