Thread by @LismaSeptiani2

SUMBAR MENGINGKARI SEJARAH ?

---A Thread---

#PuanMaharani #PatuhiProkesPadaPilkada

Paham puritanisme, konservatisme dan intoleran yang kini tumbuh subur di Tanah Minangkabau di provinsi Sumatera Barat khususnya menunjukan bahwa sebagian warga Minang saat ini tengah mengingkari sejarah.

Sejarah bahwa di tanah Minangkabau pernah lahir tokoh tokoh besar, yang ikut mendirikan dan memerdekakan Indonesia. Tokoh tokoh yang mengembangkan berbagai "isme" dan tempat nyaman bagi semua komunitas agama.

Akan tetapi prestasi yang menonjol beberapa tahun ini di Sumbar adalah skor rendahnya toleransi dan tingginya komunitas LGBT. Dan masuk dalam 10 provinsi rawan terorisme.

Sejarah masa lalu mencatat tanah Minang menjadi tempat lahir tokoh penggagas Nasionalisme (Bung Hatta), tokoh Sosialisme (Sutan Syahrir),

pendiri Partai Komunis Indonesia (PKI) sekaligus Bapak Republik (Tan Malaka) dan Islamis M. Natsir, selain cendekiawan Agus Salim dan Moh Yamin.

Jurnalis kondang Adinegoro dan Rosihan Anwar, pejuang kesetaran Rohana Kudus juga dari Sumatera Barat.

Mengapa keragaman dan nuansa kecendekiawanan itu kini seakan hilang dari Tanah Minang?

Mengapa semboyan "adat basandi syarak - syarak basandi kitabullah" kini ditafsirkan hanya memberi tempat pada satu agama, satu ideologi dan satu paham dan menekan partai serta agama lain?

Mengapa kini Tanah Minang menjadi ladang subur bagi ideologi Ikhwanul Muslimin, ideologi asing yang terlarang di Mesir dan Arab melalui PKS ?

Tokoh tokoh besar Minang masa lalu pada saat ini tinggal kenangan dan jadi "bemper" untuk menutupi merosotnya toleransi dan sikap anti pusat dan anti Jakarta : Anti Soekarno, Anti Megawati - Anti Jokowi dan Anti Puan Maharani beserta PDI-P-nya di Sumatera Barat.

SEHARUSNYA warga Minangkabau bangga kepada Megawati Soekarno dan Puan Maharani. Karena Megawati adalah presiden wanita pertama yang berdarah Minang dan Puan Maharani adakah wanita pertama yang jadi Ketua DPR RI yang juga berdarah minang.

Satu satunya alasan keduanya dibenci di Sumbar saat ini nampaknya adalah keduanya bukan kader PKS - partai yang kini menguasai Sumbar.

SEJARAWAN berdarah Minang dari
Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam menilai polemik pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani tak hanya soal suara PDIP di daerah pemilihan Sumbar.

Sentimen masa lalu pada era pemerintah Presiden Sukarno dengan masyarakat Sumbar disebut turut menyumbang polemik tersebut.

Sejarah yang dimaksud berkaitan erat dengan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dideklarasikan di Sumatera Barat pada era Pemerintahan Sukarno 1958, yang antara lain melibatkan nama Soemitro Djojohadikusumo yaitu ayahanda Prabowo Subianto.

Permasalahan masa lalu itu, menurut Asvi, menjadi salah satu pemantik pernyataan Puan sebelumnya yang seolah menganggap warga Sumbar tak Pancasilais.

"Jadi ini ada kaitan dari sisi PRRI. Pemerintah pusat era Sukarno dianggap sebagai aktor yang menumpas PRRI, dan PDIP ini partai yang didirikan oleh keluarga Sukarno," kata Asvi melalui sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/9).

Kini tokoh tokoh adat Minang di Sumbar sibuk berkelat kelit dari ketidak-berdayaan menghadapi trend puritanisme dan intoleransi di provinsi itu.

Bahkan mantan Mendagri Gemawan Fawzi meyakini dan menjamin bahwa Sumbar menjadi provinsi yang terakhir lepas dari NKRI jika negeri ini bubar.

RETORIKA itu tak diperlukan kini, mengingat fakta tak terbantahkan Sumbar menjadi provinsi kaum puritan dan intoleran yang melarang non muslim merayakan hari rayanya,

melarang aplikasi Injil dalam bahasa mereka dan bahkan - menurut pernyataan Ade Armando - ada kecamatan di sana yang melarang pemakaman dan menjual tanah kepada yang beda agama.

Laporan dari Institut Analisis Kebijakan Konflik (IPAC) yang dirilis 28 Februari 2020 oleh Sydney Jones,

menyebutkan dua kelompok Islam di Padang dan Bukit Tinggi melebarkan jaringan mereka dalam satu dekade terakhir dan berubah menjadi pendukung ISIS melalui pengajian-pengajian yang dipimpin ulama radikal, perdagangan, dan perpindahan ke luar daerah untuk menghindari aprat keamanan

Laporan Sidney Jones, direktur IPAC dibenarkan dan diamini oleh Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris.

"Sumatra Barat masuk sebagai satu dari sepuluh wilayah rawan terorisme,” ucap Irfan Idris kepada media online, Selasa (03/03/2020) lalu.

Data yang dirilis dari Kementrian Agama Desember 2019 lalu, mengungkapkan, provinsi Sumatra Barat termasuk daerah yang memiliki indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang rendah untuk tahun 2019 dibandingkan provinsi lainnya.

Provinsi Sumbar menempati nilai di bawah rata-rata nasional di urutan 33 dengan nilai 64,4. Sementara dibawahnya hanya provinsi Aceh peringkat 34 dengan nilai 60,2.

PLURALISME, nasionalisme dan keberagaman hanya tinggal warisan sejarah di Sumbar, warisan masa lalu. Tokoh tokoh nasionalis moderat memilih pindah ke Jawa seperti Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif.

Saya berharap Puan Maharani tak meminta maaf sampai warga Sumbar sendiri intropeksi dan bersedia mengembalikan Sumbar sebagai provinsi yang melahirkan cendekiawan yang toleran dan mendukung Pancasila.

Tantangan Puan hari ini sebenarnya lebih ringan dari yang pernah dihadapi ibunya dan kakeknya.

Ir. Soekarno sudah teruji sebagai pejuang nasional yang memersatukan Indonesia dan melawan penjajah serta pemberontak PRRI.

Megawati Soekarno sudah terjuji sebagai tokoh nasionalis yang berhasil melawan rezim militer Soeharto.

Saatnya Puan Maharani sebagai petinggi partai nasionalis menghadapi ujian dari satu provinsi (yang kini sedang berubah dan mengarah ke) puritan dan intoleran.