Thread by @OssyDermawan

Dalam Pendapat Akhir Mini @FPD_DPR malam tadi, kami menyampaikan :

Fraksi @PDemokrat menyatakan MENOLAK RUU ttg Cipta Lapangan Kerja. Kami menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh & melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan.

#DemokratTolakOmnibusLaw

Sejak awal, RUU Ciptaker telah munculkan kontroversi di masa pandemi. Semula, FPD sampaikan kpd pemerintah & DPR utk hentikan pembahasan RUU yg sgt strategis ini; agar konsentrasi kita dpt dioptimalkan utk tanggulangi pandemi & dampak tekanan ekonomi.

#DemokratTolakOmnibusLaw

Namun, krn pembahasan RUU Ciptaker terus berjalan, maka FPD mempertimbangkan kembali utk masuk dlm proses pembahasan, agar dpt perjuangkan kepentingan rakyat yg mendasar dlm RUU Ciptaker ini, terutama yg menyangkut nasib dan hajat hidup rakyat Indonesia.

#DemokratTolakOmnibusLaw

FPD sampaikan 5 hal penting :
 
1) RUU Ciptaker tdk miliki nilai urgensi & kegentingan memaksa di tengah pandemi ini. Negara hrs fokus pd upaya penanganan pandemi, khususnya selamatkan manusia, putus rantai Covid-19, serta pulihkan ekonomi rakyat.

#DemokratTolakOmnibusLaw

2) RUU Ciptaker ini bahas scr luas beberapa perubahan UU sekaligus (omnibus law). Karena besarnya implikasi dr perubahan tsb, maka perlu dicermati scr hati-hati & lebih mendalam, terutama terkait hal-hal fundamental, yg menyangkut kepentingan masy luas.

#DemokratTolakOmnibusLaw

3) Harapannya RUU ini bisa dorong investasi & gerakkan ekonomi. Namun di sisi lain, hak & kepentingan pekerja tdk boleh diabaikan. UU ini hrs dpt pastikan baik dunia usaha maupun pekerja dptkan kebaikan & keuntungan yg sama shg cerminkan keadilan.

#DemokratTolakOmnibusLaw

Sementara itu, kaum penganggur yang jumlahnya cukup banyak di negeri kita diharapkan juga memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan (job creation). Tetapi, RUU ini justru berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita.

#DemokratTolakOmnibusLaw

4) RUU Ciptaker kami pandang telah mencerminkan bergesernya semangat Pancasila utamanya sila keadilan sosial (social justice) ke arah ekonomi yg terlalu kapitalistik & terlalu neo-liberalistik.

#DemokratTolakOmnibusLaw

Negara berkewajiban utk hadirkan relasi Tripartit (pengusaha, pekerja & pemerintah) yg harmonis, utk ciptakan pertumb ekonomi yg berkeadilan. Seperti yg diamanahkan dlm konstitusi, Ekonomi yg bernafaskan Pancasila hendaki pertumb ekonomi yg berkeadilan.

#DemokratTolakRUUCiptaker

5) Selain cacat substansi, RUU Ciptaker ini juga cacat prosedur. FPD menilai, proses pembahasan hal-hal krusial dlm RUU ini kurang transparan & akuntabel. Pembahasan RUU Ciptaker ini tdk byk libatkan elemen masyarakat, pekerja & jaringan civil society.

#DemokratTolakRUUCiptaker

Berdsrkan visi & misi @PDemokrat, pembahasan RUU Ciptaker hrs bisa lahirkan kebijakan pemb ekonomi yg holistik, dgn semangat PRO-LAPANGAN PEKERJAAN, PRO-PERTUMBUHAN, PRO-PENGURANGAN KEMISKINAN serta pembangunan yang berkelanjutan yaitu PRO-LINGKUNGAN.

#DemokratTolakRUUCiptaker

Atas dasar itu, FPD kemudian sampaikan beberapa catatan kritis terkait isi dalam RUU Ciptaker ini, sebagai berikut:

1) Terkait Ketenagakerjaan. Ada sejumlah catatan terkait ketidakadilan di sektor ketenagakerjaan.

#DemokratTolakRUUCiptaker

▪️Aturan ”no work no pay” oleh pengusaha.

▪️Aturan ttg hak pekerja istirahat mingguan selama 2 hari dlm sepekan yg dihilangkan.
 
▪️Sistem “easy hiring but easy firing”.

▪️Pelonggaran aturan terkait hak cuti, libur, & upah saat buruh berhalangan.

#DemokratTolakRUUCiptaker

RUU Ciptaker ini jg berikan kemudahan & kelonggaran yg berlebihan bagi perusahaan utk mempekerjakan tenaga kerja asing.

#DemokratTolakRUUCiptaker

Selain itu, RUU ini jg akan berimplikasi thd nasib UMKM, Konsumen, & Hukum Bisnis. Kesulitan yg dihadapi oleh UMKM & sektor informal tdk tergambar dlm RUU Ciptaker. Hal ini berbanding terbalik dgn kebutuhan investor besar yg sangat detil dijabarkan.

#DemokratTolakRUUCiptaker

Pada prinsipnya, perlindungan terhadap hak-hak para pekerja adalah hal yang fundamental untuk Partai Demokrat perjuangkan.  

#DemokratTolakRUUCiptaker

2) Terkait lingkungan hidup & pertanahan. RUU ini berpotensi munculkan dampak bagi Sektor Pertanahan. RUU ini melegalkan perampasan lahan semudah mungkin utk Proyek Prioritas Pemerintah & Proyek Strategis Nasional, yg pelaksnya dpt dilakukan swasta.

#DemokratTolakRUUCiptaker

Masalah lingkungan hidup juga menjadi catatan tersendiri dimana dalam RUU Ciptaker memberikan kemudahan syarat pembukaan lahan untuk perusahaan di berbagai sektor.
 
#DemokratTolakRUUCiptaker

Selain itu, RUU Ciptaker beri kemudahan pengadaan lahan di bwh 5 hektar. Padahal, utk wil perkotaan padat pddk, luas 5 ha dpt ditinggali oleh ratusan KK. Akibat pengaturan ini, penggusuran paksa dgn skala kecil sgt mudah dilakukan oleh Pemda.

#DemokratTolakRUUCiptaker

3) Terkait sentralisasi peraturan dari daerah ke pusat. FPD juga menyoroti implikasi dari RUU Ciptaker terhadap spirit demokrasi dan sistem desentralisasi yang menjadi amanah Reformasi 1998. RUU Ciptaker bahayakan kehidupan demokrasi di Indonesia.

#DemokratTolakRUUCiptaker

Pertama, wibawa konstitusi dilecehkan dengan adanya aturan yang bertentangan dengan Putusan MK, dan dihidupkannya aturan kolonial di sektor perburuhan dan pertanahan.

#DemokratTolakRUUCiptaker

Kedua, RUU Ciptaker akan memberi legalitas bagi pemerintahan yang sentralistik. Dengan pemberian kewenangan yang terlalu besar kepada pemerintah pusat, akan menjadikannya superior dibandingkan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan pemerintah daerah.

#DemokratTolakRUUCiptaker

Padahal tujuan RUU Ciptaker ini adalah untuk mengefektifkan birokrasi. Tetapi, aturan terbaru ini justru akan semakin merumitkan proses birokrasi karena tidak adanya kepastian dan kejelasan hukum dalam hal Perizinan Berusaha.

#DemokratTolakRUUCiptaker

Berdasarkan argumentasi dan catatan penting di atas, maka Fraksi Partai Demokrat menyatakan MENOLAK Rancangan Undang–Undang tentang Cipta Lapangan Kerja.

#DemokratTolakRUUCiptaker

Kami menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif. Kita tidak perlu terburu-buru. Kami menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan.

#DemokratTolakRUUCiptaker

Ini penting, agar produk hukum yang dihasilkan oleh RUU Ciptaker ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang sebenarnya.  

#DemokratTolakRUUCiptaker

Walau mungkin @PDemokrat akan kalah dalam voting pengesahan RUU Ciptaker ini namun yang terpenting kami telah memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat.

- Selesai -

#DemokratTolakRUUCiptaker