Thread by @Leonita_Lestari

MANDALIKA & ISU HAM
.
.
.

Sepertinya Isu soal pelanggaran HAM pada proyek Mandalika oleh pakar PBB untuk Hak Asasi Manusia yang mendesak Pemerintah Indonesia menghormati HAM dan hukum yang berlaku terlalu hiperbola. Berlebih-lebihan sebagai sebuah fakta.

Bukankah bila benar pemerintahan Jokowi terindikasi melanggar HAM, FZ, NP hingga barisan ondel - ondel tanpa rem sudah heboh kebakaran jenggot bukan?

Cerita itu memang pernah mencuat pada Oktober 2020 saat 15 orang pengadu dengan 17 bidang lahan mempermasalahkannya. Itu terkait tumpang tindih dan klaim lahan yang seharusnya wilayah perdata.

Bila benar ada kekerasan atau ancaman dari pihak aparat negara, seharusnya itu pasti sudah ramai dan kita dengar. Ingat ini jaman hari ini kejadian hari ini juga trending.

Kita sebagai rakyat Indonesia justru tak pernah dengar namun kenapa di luar sana bisa heboh tentu harus menjadi pertimbangan. Ada aroma tak logis pada era seperti ini.

Bila heboh pernah ada, komnas Ham Indonesia berdasarkan hasil pemantauannya pernah memberi rekomendasi dan meminta kepada Gubernur untuk dapat menjalankan fungsinya.

Dalam pernyataanya PBB khawatir proyek pariwisata senilai US$3 miliar itu menimbulkan perampasan tanah yang agresif, penggusuran paksa terhadap masyarakat adat Sasak dan intimidasi serta ancaman terhadap pembela hak asasi manusia.

"Ganti rugi di masa Jokowi sudah berubah menjadi ganti untung. Mungkinkah hal ini terlewat pada masyarakat adat Sasak?"

Potensi pariwisata super prioritas ini akan membuat kita semakin pesat dalam menarik para turis mancanegara dijamin benar akan terjadi. Namun pelanggaran Ham, terasa agak mustahil...🙄

Ini pasti terkait tentang pihak asing khawatir pada Indonesia yang berjalan pada track benar dan membuat negara ini akan terlalu cepat maju terutama setelah pandemi ini.

Ini tampak seperti iseng pihak asing dengan bersembunyi pada pelaggaran HAM demi agenda lain. Mereka tampak seperti terintimidasi pada fakta kemajuan negara kita terutama pada beberapa tahun terakhir ini.
.
.
.