Thread by @HerryDharmawan

Haloo, Selamat Siang semua..

Sesuai janji, saya akan melanjutkan thread sebelumnya mengenai “Ada Apa Dengan #LRTJakarta?” yaa.

⚠️ Caution:
Ini akan jadi thread soal kajian kebijakan yg panjang & melelahkan, so prepare yourself.

Bismillah 💪

Untuk mempermudah navigasi netijen sekalian dalam membaca thread panjang ini, saya akan membaginya menjadi 5 bagian:

1. Memperjelas duduk perkara #LRTJakarta
2. Perbedaan Paradigma dalam membangun Kota
3. Perihal Trase Klender vs Dukuh Atas
4. Lanjutan Hal-Hal Teknis
5. Penutup

Mari kita mulai dengan bagian pertama..

I. MEMPERJELAS DUDUK PERKARA #LRTJAKARTA

Kenapa saya bersikukuh membahas beberapa hal janggal dari LRT Fase 1 (Velodrome-Kelapa Gading) sebelum membahas ttg trase?

Karena ini bukan lari dari pembahasan, tapi justru AWAL MULA dari kerumitan mengenai kebijakan selanjutnya

Publik berhak tahu kerumitan yg diwariskan dari sebuah proyek dg anggaran 5,8 TRILYUN uang rakyat, namun:

❌ Berbeda dg rencana awal jalur indikatif

Perhatikan bhw sesuai Kepgub 1859/2015, Koridor 1 LRT adlh Kebayoran Lama - Klp Gading.

Kenapa jadinya Klp Gading - Velodrome?

Oke, pasti dijawab "Kan untuk siapin Asian Games"

Bener sih, ada di Penugasan Perpres 99/2015 dan Pergub 154/2017.

Tapi kenyataannya #LRTJakarta justru:

❌Gagal mencapai tujuan Penugasan utk mendukung Asian Games 2018

Sampai2 Pemerintah harus merevisi Perpresnya 🙂

❌ Tidak dapat terintegrasi

Sesuai Pergub 154/2017 ttg Penugasan LRT, disebutkan bahwa #LRTJakarta harus terintegrasi dg LRT Jabodebek.

Tapi seperti yg sudah dibahas sebelumnya, krn sistem persinyalan yg tidak sesuai standard Kemenhub, poin penugasan itupun gagal dilakukan 🥲

Kemudian, publik juga berhak tahu apa beban yg harus ditanggung masyarakat & Pemprov DKI Jakarta utk melanjutkan proyek tsb:

✔️ membutuhkan subsidi ~400 M / tahun utk mempertahankan hidup
✔️ ridership normal hanya mengangkut 4.000 penumpang/hari (dari proyeksi awal 14.000/hari)

Dari hal2 diatas, jadi kebayang gak sih betapa rumitnya utk melanjutkan proyek tsb?

Sehingga sebenarnya siapapun pengambil kebijakannya sangat bisa mempertimbangkan opsi seperti yg dulu pernah diambil ini 👇🏻

Tapi Pemprov DKI saat ini tidak mengambil kebijakan tsb.

Setuju dg pernyataan Mas @welly_albinanto, kita ingin diskusi soal membangun kota ke depan.

Bahwa LRT Jakarta itu sebenernya masih bisa berkembang sehingga pada akhirnya kita akan bicara pengembangan koridor ekonomi baru.

Jadi itulah bagian pertama yg harapannya dapat menjelaskan mengenai duduk perkara #LRTJakarta ini.

Semoga jelas menggambarkan kpd netijen bhw membicarakan kelanjutan proyek ini ga sedangkal bicara soal redaksi surat & kearsipan atau soal pemindahan 1 trase ke trase lain

Meminjam pernyataan Mas @leksa, tiap pengambil keputusan pasti punya visi sendiri.



Tapi yang jadi ukuran adalah "Tata Kelola Anggaran"

Sehingga ketika kita bicara soal kelanjutan #LRTJakarta, ada UANG RAKYAT & KREDIBILITAS PEMERINTAHAN yg dipertaruhkan.

Sekarang kita masuk ke bagian kedua..

II. PERBEDAAN PARADIGMA DALAM MEMBANGUN KOTA

Ada 3 pembeda utama antara dalam paradigma pembangunan kota sbg prinsip pemilihan trase:
1. Economic Impact vs Financial Impact
2. Visi Pembangunan Kota vs Mengejar Keuntungan BUMD
2. Transportasi Terintegrasi vs Jalan Sendiri-Sendiri

ECONOMIC IMPACT vs FINANCIAL IMPACT

Berikut adalah framework yg kami gunakan dalam menganalisis seberapa layak sebuah proyek pembangunan infrastruktur perkotaan.

Sebelum bicara ttg keuntungan finansial (dalam rupiah), kami selalu mendahulukan dampak thd perekonomian kota.

Maksudnya gimana tuh?

Contohnya dampak yang bisa langsung dirasakan masyarakat soal AKSESIBILITAS & PEMERATAAN EKONOMI yg ini 👇

Kemudian bicara soal KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI yang ini 👇🏻

atau bisa juga soal MEMBENTUK KEBIASAAN BARU MASYARAKAT yang berbasis Transport Publik seperti ini 👇🏻

Jadi sekali lagi, bicara soal kelanjutan proyek #LRTJakarta bagi kami ini bukan sekedar masalah "arsip & surat menyurat", "ini rute gemuk/bukan" & "berapa keuntungan buat BUMD" saja.

Tapi kita sedang bicara soal VISI PEMBANGUNAN PERADABAN SEBUAH KOTA puluhan tahun mendatang

Sehingga kita lanjut ke paradigma berikutnya,

VISI PEMBANGUNAN KOTA vs MENGEJAR KEUNTUNGAN BUMD

Bagi anda yg belum terbiasa dg urusan pemerintahan, mari saya perkenalkan dg UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah.

UU ini kayaknya pasti dihapal sama semua ASN pemerintah daerah, karena selalu dijadikan bagian landasan dalam peraturan-peraturan daerah.

Karena disini dijelaskan mengenai pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat - Provinsi - Kota/Kabupaten.

Kalau ditarik ke konteks soal kewenangan urusan Perkeretaapian di pemerintahan, baik pusat maupun daerah, apakah anda melihat adanya kewenangan BUMD dalam penetapan kebijakan?

Tentu Tydac, karena Pemerintahlah yg memiliki mandat sbg pengambil kebijakan utk urusan2 publik

Oleh karena itu, izinkan saya meluruskan pemikiran & pernyataan Mas Ismail @thedufresne yang kira-kira mempermasalahkan soal:

"Kenapa BUMD sudah mengirimkan surat kajian, tapi Dishub mengajukan trase yg lain?"

Hal itu karena:
BUMD sbg operator boleh saja mengajukan usulan utk mencapai keuntungan finansialnya,

tapi

Pemerintah yg memiliki kewenangan utk menentukan kebijakan untuk mencapai DAMPAK PEREKONOMIAN & VISI PEMBANGUNAN KOTA yang diharapkan

Oia sebelum kelupaan, saya juga mau meluruskan pernyataan Mas @thedufresne yg mempertanyakan apakah Pak Anies sudah menyampaikan revisi kajian ke Kemenhub?



Klo liat dari surat2 Jakpro soal kajian #LRTJakarta, selalu ditembuskan ke Kemenhub sih.

Paradigma terakhir yg mau saya tekankan dari pembangunan transportasi DKI Jakarta ke depan adalah:

TERINTEGRASI VS JALAN SENDIRI-SENDIRI

Sejak awal menjabat, Pak Anies selalu menekankan prinsip #INTEGRASI dengan moda transportasi lainnya

Mau contohnya?

Halte CSW MRT & Transjakarta Koridor 13

From this To This

KRL Sudirman - Kereta Cepat Bandara - MRT Dukuh Atas yang terintegrasi melalui Terowongan Kendal untuk pejalan kaki

From this To this

dan gak lupa #LRTJakarta sendiri -yang-cuma-5,8 km-sehingga-sebenernya-mah-bisa-bisa-aja-naik-ojek itu- baru didorong integrasinya dengan berbagai koridor Transjakarta di 2019

Fiuuh, are you guys still stay with me?

Kalau udah jelas tentang DUDUK PERKARA di awal serta PERBEDAAN PRINSIP & PARADIGMA dalam pengambilan keputusan, baru deh sekarang yok kita masuk ke pertanyaan turunannya tentang penentuan trase.

III. PERIHAL TRASE KLENDER VS DUKUH ATAS

Kalau melihat twit Mas Ismail @thedufresne yg ini, harusnya sih ga ada masalah kan ya soal jalur ke Klender?

Tapi sekali lagi saya tekankan soal paradigma, bahwa LRT ke Klender itu akan:

✅ memiliki dampak sosial ekonomi ++ yg diharapkan

✅ sesuai visi urban renewal&regeneration timur-utara Jakarta

✅ terintegrasi dg Kereta Cepat Bandara Halim, JIS, KRL eksisting & LRT Jabodebek

Nah sekarang soal pertanyaan "Kenapa trase ke Dukuh Atas diusulkan utk dihapus?"

1. Kajian Jakpro belum sepenuhnya menjawab permintaan Kemenhub

Inget soal surat Pak Menhub yg minta mempertimbangkan ulang trase tsb, ada 3 hal yg diminta kajian teknisnya

Ternyata Jakpro baru berhasil meyakinkan kemenhub utk 2 dari 3 poin tsb:

✅ Integrasi dg LRT Jabodebek di Dukuh Atas
✅ Kajian Aspek Keselamatan
❌ Sinkronisasi dg elevated Loopline Lintas Timur (Kp Bandan - Rajawali)

Kemudian alasan berikutnya:

2. Diperlukan Prioritas Penganggaran & Pembagian Peran utk Konektivitas Timur-Barat

Jadi sebenarnya klo Mas @thedufresne mau bahas soal konektivitas timur-barat itu rencananya nanti akan dilayani oleh:
- MRT East-West
- LRT Joglo-Pulogebang

Perlu diketahui jg bhw kedua proyek tersebut direncanakan akan menggunakan skema pembiayaan lain, krn keterbatasan anggaran

MRT dg skema loan JICA & LRT Joglo dg skema KPDBU (Kerjasama Pemerintah Daerah & Badan Usaha).

Sehingga akhirnya Pemprov memutuskan untuk memprioritaskan anggaran agar LRT Jakarta fokus utk pengembangan koridor utara-selatan di timur Jakarta

Jadi pertimbangannya bukan cuma soal bikin cabang & nyari keuntungan buat BUMD doang yaa bossque~

Ada visi tentang pengembangan & peremajaan kota serta prioritas penganggaran yg harus dipertimbangkan.

PS:
Ingat kembali soal "Peran Pemerintah sbg regulator & BUMD sbg Operator"

Fiuh, selesai untuk bagian ketiga..

Sekarang kita masuk ke bagian keempat, lanjut bahas HAL-HAL TEKNIS soal Depo & Persinyalan yang harus diluruskan!

KESALAHAN FATAL SOAL PEMBANGUNAN DEPO

Jadi klo kata Mas Ismail @thedufresne Depo yang SUDAH DIBANGUN seharga 2,5 TRILYUN itu akan dijadikan depo utk 7 koridor ke depannya ya?

Trus udah dibangunin duluan biar gubernur selanjutnya ga repot nyariin lahan ya?

Klo gitu Mas @thedufresne udah ngitung belom berapa biaya operasional yg harus dikeluarkan utk perjalanan kereta kosong dari depo untuk beroperasi di rute-rute yg jauhnya bisa ratusan km? efisien gak ya? 🤔

Itulah kenapa KRL punya 11 depo & MRT akan nambah depo di Ancol barat

Trus klo menurut Mas @thedufresne Depo itu dulu lahan milik DSDA utk parkir alat-alat berat ya?

Tapi kenapa ada somasi masalah lahan yg belum terselesaikan dg swasta ya? 🤔

Kirain lahannya udah clean & clear

KESALAHAN FATAL SOAL SISTEM PERSINYALAN

Seperti yg sudah saya sampaikan pada twit sebelumnya,


Saking terburu-buru mengejar Asian Games dalam waktu yg singkat, sistem persinyalan tidak sesuai dg spesifikasi teknis yg diamanatkan Perpres & Peraturan Menhub

Apa dampaknya?

LRT Jakarta jadi naq indie yg gabisa terintegrasi dg LRT Jabodebek & LRT lainnya.

Kalaupun mau dipaksain diubah/disesuaikan, tentunya dibutuhkan biaya tambahan utk mengintegrasikan pembangunan LRT ke depan.

Jadi soal persinyalan, ini bukan cuma tentang terkunci ke vendor tertentu ya boss..

Tapi isu esensial yg tidak terpenuhi:
❌ Tata Kelola Pembangunan sesuai Aturan Spesifikasi Teknis (Perpres & Permenhub)
❌ Efisiensi untuk pengembangan & integrasi ke depan