Thread by @Leonita_Lestari

DISKRIMINASI | itu memang didukung bila tak mau menggunakan kalimat diberi jalan oleh pemerintah. Universitas Telkom yang notabene milik BUMN atau perusahaan milik negara membuat asumsi ini semakin benderang dengan tindakan diskriminasi pada penerimaan beasiswa atas dasar agama.

Sudah pasti yang hafal Quran adalah kita yang muslim, artinya beasiswa ini benar berdasar atas diskriminasi agama.

Kenapa bukan juga mereka yang hafal Injil, Weda, Tripitaka, Shishu wujing dan hingga kepercayaan? Mereka bukan warga negara po?

Bila jurusan yang dibeasiswakan adalah bidang keagamaan, itu tak menjadi masalah. Ini jurusan Matematika, Fisika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang juga diminati mereka yang tak mampu dan pintar namun beragama selain yang dipersyaratkan.

Ini kejahatan. Ini pidana karena ruang hukum kita tak mengenal diskriminasi semacam ini.

Serius, keindonesiaan kita benar-benar dalam masalah, dan pemerintah sebagai pihak tak sedikit pun tergerak untuk hadir.

Seperti pungguk merindukan bulan, Bhinneka kita sebagai perintah UUD '45 (hukum tertinggi) tak akan pernah hadir di tengah kita. Itu mustahil karena pemerintah sebagai otoritas tertinggi pun tak menjalankan perintah dan amanat UU itu.

Kita berdandan sedemikan rupa namun dari dalam, virus kebencian sebagai hasil sikap diskriminasi selalu dijadikan konsumsi harian dan kita berharap sehat? MIMPI..!!

Fisik kita bangun tapi ruang kebersamaan kita biarkan hancur dan kita berharap menjadi salah satu pemimpin dunia? Mmm..🙄

Bila hal seperti ini tak segera diluruskan, serius, Indonesia hanya akan tinggal menjadi nama saja dalam sejarah sama seperti Nusantara pernah.

Tegur dan pecat mereka yang punya ide gila seperti itu. Materai 10.000 bukan cara tepat menghukum pengancam kebhinnekaan.

"Berani po?"

Melihat pengalaman selama ini terkait isu-isu seperti itu, pasti hanya akan di petieskan saja. Tak ada pihak bersalah dan itu hanya masuk ranah kelalain saja.

"Lah pak Jokowi kan pujaan kamu to, kenapa kamu salahin?"

Pujian ketika itu bagus layak kita sampaikan, demikian pula kritik. Ini bukan melulu tentang Presiden, ini juga tentang para pembantunya yang seharusnya segera bertindak. Telkom adalah BUMN dan puluhan BUMN yang ada sudah dipercayakan pada seorang pembantunya.

Datang dan menghukum level pimpinan yayasan milik BUMN bukan tugas kepala negara, namun suka tak suka kelakuan mereka yang tak peka semacam ini memang telah menampar Presiden.

Nila setitik itu kini juga sudah merusak susu satu drum besar & nama Presiden Jokowi dipertaruhkan.

Kemana Erick Thohir?

Lah kader PKS saja bisa lolos jadi direktur salah satu BUMN nya to? Beruntung netizen kita berisik dan si direktur itu tahu diri dan kemudian mundur.

Pada peristiwa ini, pimpinan yayasan Universitas Telkom yang offside dalam kebijakannya, sepertinya juga harus mundur.

Bila tetap gak mau mundur, tugas Erick Thohir memecat yang bersangkutan.
.
.