Thread by @Leonita_Lestari

MUNGKINKAH INDONESIA MENJADI JURU RUNDING PERDAMAIAN PALESTINA-ISRAEL?
.
.
.

Kita mendengar bahwa China menawarkan diri menjadi penengah "permusuhan abadi" antara Israel dan Palestina.

Ada alasan cukup masuk akal selain sebagai sesama negara Asia, China secara diplomatik berhubungan dengan keduanya. China selain teman baik Israel, dia juga bersahabat dengan Palestina.

Banyak sudah negara-negara barat tercatat gagal menjadi juru runding yang baik dan netral sehingga diterima kedua pihak.

"Emang dua negara itu mau berdamai po?"

Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina, bersama dengan Pusat Penelitian Perdamaian Tami Steinmetz di Universitas Tel Aviv, melakukan survey dengan pilihan :

1. Dua negara berdampingan secara damai.

2. Satu negara dengan hak yang sama bagi setiap warga.

3. Satu negara tanpa hak yang sama untuk Palestina, atau pengusiran populasi minoritas dari Israel atau Palestina yang lebih besar

Ternyata 43% dari kedua negara memilih opsi pertama yakni hidup berdampingan. Itu jumlah tertinggi dibanding kedua pilihan yang lain.

Artinya, kedua pihak secara mayoritas ingin hidup damai...
.
.

"Kenapa China dan bukan Indonesia?"

Strategis posisi kita selain sesama Asia, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Ada kesamaan sebagai "katalis" dengan kedua negara yang sedang bermusuhan tersebut.
.
.

Jumlah penduduk muslim Israel adalah 20% dan itu mendekati 1.7 juta jiwa, sementara muslim Palestina adalah 80% dari hampir 5 juta jumlah warganya.

Seharusnya Indonesia memang lebih pantas dibanding China.

Benarkah?

Ketika saya seorang Jendral dan sepupu saya datang karena ada masalah dengan seorang Polisi di kotanya, hal pertama saya lakukan adalah berkenalan dan berteman dengan anggota polisi tersebut.

Tak perlu bercerita bahwa saya punya sepupu yang sedang bermasalah dengannya.

Respek dia sebagai teman adalah pintu masuk sempurna bagi permasalahan sepupu saya dengan nya. Dia tetap tahu bahwa saya Jendral tapi tak lagi melihat

saya sebagai seorang berpangkat yang membekingi seseorang. Resistensinya tak langsung muncul sejak awal saya bertemu.
.
.

Benar, ada kemungkinan dia takut dan segan karena pangkat saya dan kemudian nurut. Tapi itu jelas bukan perdamaian, itu penekanan.

Dan itu dijamin tak akan berumur panjang.

Sikap resmi DPR dan Pemerintah sangat jelas pada peristiwa Palestina dan Israel. Indonesia mengutuk Israel. Indonesia secara berulang menekan Israel untuk menghormati hak warga Palestina untuk merdeka.

Salahkah? Jelas tidak. Itu perintah Konstitusi yakni UUD 45 bagi siapapun pemegang tampuk pemerintahan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan maka penjajahan harus dihapus.

Berbeda dengan China yang berteman dengan keduanya, Indonesia tidak. Hubungan diplomatik China dengan Israel dan China dengan Palestina tidak kita miliki. Indonesia hanya berhubungan secara resmi dengan Palestina.

Dulu, almarhum Gus Dur pernah berusul dan namun beliau dicaci maki. Antek Zionis justru dilekatkan pada namanya. Bukan mustahil beliau dulu dilengserkan karena salah satu sebabnya adalah ide gila itu.

Pandangan out of the box-nya dianggap keluar dari konsep nalar kebanyakan masyarakat kita.

"Apa sih masalah mereka berdua?"

Terlalu panjang ceritanya. Tapi, itu seperti orang tua yang membagi warisan tanah pada 2 anaknya. Yang satu sepakat, yang lain tidak.

Ribut keduanya menyebabkan pihak yang tak sepakat justru dirugikan. Intinya, hari ini, tanah yang ditempati anak yang sepakat itu jauh lebih besar dari ukuran yang tertera pada sertifikat yang dimilikinya. Itu tampak ilegal namun anak itu selalu merasa punya alasan.

Apa yang diminta Palestina saat ini adalah hak atas tanah sesuai Partition Plan yakni sesuai apa yang tertera pada rencana awal PBB pada tahun 1947 yang meliputi luas 45% dari seluruh tanah Palestina yang saat ini tinggal 15% saja dimiliki Palestina.

Itu masih harus minus Yerusalem karena kota itu oleh PBB dijadikan daerah netral sebagai kota suci dunia.

"Kira-kira Indonesia sanggup ga menjadi penengah?"

Senada dengan almarhum Gus Dur, Wapres Jusuf Kalla pernah mengatakan bahwa salah satu cara agar dapat berkontribusi langsung dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina adalah membuka hubungan diplomatik dengan kedua belah pihak.

Keinginan menengahi konflik antarnegara itu pernah disampaikan oleh Jusuf Kalla ketika menjawab pertanyaan wartawan di Istanbul, Turki 19/5/2018.

"Artinya, keinginan seperti ini bukan sesuatu yang tak pernah dibahas gitu?"

Baik anak yang setuju maupun tidak, keduanya telah punya anak dan bahkan cucu. Ada yang manut putusan orang tua, tapi ada pula yang justru mencari untung dalam keributan itu.

Di israel ada partai likud, partai konservatif beraliran kanan dan di Palestina ada Hamas yang dalam hal keras hati sama saja dengan Likud. Sangat mungkin keduanya inilah yang sulit atau bahkan selalu berusaha menghalangi proses perdamaian.

Isunya, Likud sering dapat sumbangan dari para kaya Yahudi sebagai pemilik 2/3 kekayaan dunia dan Hamas dapat donasi dari warga dunia yang bersimpati pada perjuangan Palestina. Keduanya sama-sama menjual baper. Keduanya sama-sama makmur karena perang yang selalu hadir.

Baik Hamas maupun Likud, keduanya ekstrim kanan. Keduanya sama-sama hobi jualan agama. Itu tampak dari keduanya tak sepakat dengan two-state Solution maupun kesepakatan Oslo yang diprakarsai PBB.

Berdua mereka menetapkan syarat yang tak mungkin dapat dipenuhi. Hamas bermimpi pada peta Palestina tak ada lagi Israel. Pun Likud, selalu tentang tanah terjanji di mana Yerusalem adalah mutlak miliknya.

Mereka yang senantiasa mendalilkan pada tanah Palestina itu harus berdiri negara Islam, pasti pendukung Hamas bukan negara Palestina.

Sikap resmi Indonesia tidak berpihak pada salah satunya. Pada tanah Palestina akan berdiri 2 negara yang sama-sama diakui dunia internasional itulah posisi pemerintah.

Bukan pada Ismail Haniyeh Indonesia berbicara ketika terkait Palestina, pada presiden Mahmoud Abbas sebagai Presiden resmi Palestina.

Pada Israel, kita tak berbicara.🙄

Lantas masuk akalkah kita diminta menjadi penengah yang baik? Maukah Israel menerima kita sebagai penengah yang tak pernah akan berada di tengah?

Padahal, ada 20% umat muslim menjadi warga negara Israel. Itu bukan jumlah yang sedikit dan itu saudara seiman yang tak kalah tinggi derajatnya dengan mereka yang tinggal di Palestina bukan?

Dengan Indonesia tak pernah terhubung secara diplomatik kita selamanya hanya akan menjadi penonton. Kita tak mampu memperjuangkan nasib Palestina dengan skala penuh.

Jalan yang pernah dipilih almarhum Gus Dur tak pernah kita coba lagi. Tekanan domestik kita terlalu kuat dan sepertinya memang tak mungkin dilawan oleh siapapun Presiden terpilih kita. Paling tidak hingga hari ini.

Selama pilihan itu tak kita ambil, pilihan dalam memperjuangkan kemerdekaan saudara kita di Palestina hanya dengan cara MENEKAN bukan berbicara sebagai KENALAN.

Siapakah kita sehingga sanggup menekan Israel,? Bahkan sekelas China pun tak akan mampu membuatnya gamang.

Keunggulan kita sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia demi ingin membantu 5 juta saudara muslim kita di Palestina

dan lebih dari 1,7 juta jiwa muslim di Israel tak akan pernah maksimal bila sikap resmi pemerintah kita masih sama dengan apa yang dikeluarkan oleh Menlu dan DPR kita beberapa saat yang lalu.
.
.

Resistensi Israel akan langsung tampak sejak awal saat kita menawarkan diri. Kita tak akan pernah diterima sebagai pihak karena sejak awal kita dianggap telah berpihak.

Di sana, kesempatan kita berbuat luhur untuk perdamain yang akan membawa berkah bagi juataan umat muslim di tanah Palestina itu tak pernah akan menemui titik mungkin. Wajah politik domestik kita terlalu lekat.
.
.