Thread by @_palungmariana

CURIGA GEMUK BANSOS DI TAHUN POLITIK

(Sebuah Utas)

Di Senin yg tepat #TimnasDay ini, saya tak punya foto 18 vs now. Tapi, bagi Anda Powerpuff Girls kiranya penting lihat berita pemerintah RI yg malah naikkan dana bansos di thn politik, padahal acap diseleweng utk kampanye.

Uang utk perlindungan sosial yg siap digelontorkan pemerintah di thn politik pada 2024 mendatang angkanya sangat mencengangkan senilai Rp 546,9 triliun, atau meningkat sebesar 14,89% ketimbang di thn ini sebanyak Rp 476 triliun.

Sbgmn dlm rapat Paripurna di Senayan bbrp hari lalu, dana bansos sebanyak itu dialirkan lewat sejumlah program seperti PKH, BLT desa, sampai kartu sembako.

Ditambahkannya dana bansos jelang pemilu selalu berulang, setidaknya sejak pilpres semi terbuka di 2004 lalu. Penambahan signifikan uang bansos biasanya dilakukan 2 thn sblm pilpres/pemilu.

Maka jangan heran bila melihat uang bansos di 2023 sejatinya juga meningkat daripada thn 2022 yg senilai Rp 441,3 triliun. Pemerintah sendiri berdalih, ditambahnya anggaran bansos yg signifikan selama 2 thn terakhir utk menuntaskan kemiskinan ekstrem mencapai 0%.

Target penuntasan sdh dituangkan dlm Inpres No. 4 Thn 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sbg catatan, kemiskinan ekstrem ialah seseorang yg pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan.

Lucunya, utk mencapai target itu, dana bansos disalurkan lewat banyak program bersifat instan alias tdk produktif seperti PKH, BLT, & kartu sembako.

Jika dilihat dari sudut miskin ekstrem yg sejatinya persoalan struktural & bukan kultural, terlebih mayoritas keluarga miskin tak memiliki komponen produktif seperti skill dsc., harusnya pemerintah membuat kebijakan & sistem yg bisa menopang produktifitas itu.

Misalnya, mempermudah pembiayaan UMKM & perusahaan padat karya sehingga lapangan kerja bertambah, sistem ketat mengontrol aliran dana kesehatan, mengurangi biaya pendidikan utk warga miskin, dll.

Tambah gemuknya anggaran bansos menjelang thn politik memang wajib dicurigai, sbb praktik bansos bersifat politis bukan hal baru.

Bawaslu mencatat, di 2020 lalu kala pilkada serentak diadakan, ditemukan banyak bansos dari pemerintah pusat yg malah ditempeli foto/gambar/simbol parpol & kepala daerah yg akan maju.

Setidaknya, di thn itu ada 23 daerah/kota dari 12 provinsi ditemukan bantuan bansos yg dipolitisasi. Misalnya, dgn cara memasang foto atau gambar kepala daerah yg potensial inkumben.

Jelas, tujuannya apalagi kalau bukan biar seolah mereka lah yg beri bantuan & bukan dari uang negara, lalu akhirnya mendapat perhatian publik supaya dipilih lagi saat berlangsungnya pilkada.

Selain itu, berdasar data CORE Indonesia, memang betul selalu ada kenaikan anggaran bansos di tiap jelang pemilu, entah pilkada atau pilpres. Utk menyikapi hal ini, kuncinya lembaga hukum harus mengawasi proses aliran dananya.