Thread by @Kemenperin_RI

Siang sobat industri! Pemerintah melalui Menteri Kesehatan telah mengelurkan pedoman bagi kepala daerah yang ingin melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menghambat penyebaran Covid-19 di wilayahnya #LawanCovid19 #disiplinterapkanPSBB

Pedoman ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 #LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

Adapun wilayah yang dapat diusulkan untuk PSBB adalah wilayah yang jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit Covid-19, menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah serta ada kaitan epidemologis dgn kejadian serupa di wilayah/negara lain #LawanCovid19

Penetapan PSBB dilakukan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan pada permohonan Kepala Daerah (gubernur/bupati/walikota). Dalam pengajuannya harus disertai data: ...

..peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu & kjadian transmisi lokal, serta informasi kesiapan daerah ttg aspek ktersediaan kbutuhan hidup dasar rakyat, sarana & prasarana kesehatan, anggaran& operasionalisasi jaring pengaman sosial, & aspek keamanan

Menteri Kesehatan dapat memberikan rekomendasi kepada daerah yang mengajukan PSBB, paling lama 2 hari sejak dilengkapinya seluruh persyaratan yang dibutuhkan #LawanCovid19 #disiplinterapkanPSBB

PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan

PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Untuk sekolah dan tempat kerja diliburkan #LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

Namun, ada pengecualian bagi kantor atau instansi strategis yg memberikan pelayanan terkait hankam, ketertiban umum, kebutuhan pangan, BBM dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lain

Pembatasan kegiatan keagamaan, berupa kegiatan keagamaan dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dgn menjaga jarak setiap org. Di luar itu, berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa/pandangan lembaga keagamaan resmi yg diakui oleh pemerintah #LawanCovid19

Pada pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Kecuali bagi ritel/toko kebutuhan pokok, apotek, BBM & gas, telekomunikasi, keuangan, fasyankes & tempat pemenuhan kebutuhan dasar lainnya

Pembatasan kegiatan sosial dan budaya berupa pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui #LawanCovid19 #disiplinterapkanPSBB

Pembatasan moda transportasi dikecualikan bagi:
- moda transpotasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang
- moda transportasi barang untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk

#LawanCovid19
#disiplinterapkanPSBB

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan untuk kegiatan hankam dlm rangka menegakkan kedaulatan negara, dan mempertahankan keutuhan wilayah, dgn tetap memperhatikan pembatasan kerumunan serta berpedoman pada protokol & peraturan per-UU

Dalam melaksanakan PSBB, Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, penanggungjawab fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat #LawanCovid19 #disiplinterapkanPSBB