Thread by @RodriChen

Menurut saya, ini pernyataan kunci dari respons pemerintah selama ini, bahwa pemerintah hanya mengurus yang sakit, sedangkan aspek pencegahan, ada di masyarakat. Secara tidak langsung, pemerintah cuci tangan (no pun intended) dari tanggung jawabnya sesuai dengan WHO Charter.

https://twitter.com/MarikaRahman_/status/1264706558576824321

Konstitusi WHO menyatakan bahwa negara wajib menjamin hak setiap warga negara atas kesehatan (health), bukan hanya layanan kesehatan (health care). Hal ini yang sering diabaikan oleh pemerintah, sehingga kesehatan hanya dipandang sempit menjadi penyediaan layanan kesehatan.

"Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity." Dengan mengabaikan definisi ini, maka negara akan terjebak dalam memandang kesehatan sebagai sebuah aspek terisolir dari faktor sosial yang menyertainya.

Mengerucutkan pembahasan menjadi COVID-19, padahal, banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanganan COVID-19 yang berada di tangan pemerintah, termasuk di dalamnya, mengubah perilaku masyarakat.

Para ahli promosi kesehatan sudah lama menyadari bahwa mengubah perilaku tidak semata-mata bicara soal propaganda, atau meningkatkan pengetahuan masyarakat. Banyak sekali aspek sosial yang mempengaruhi perilaku dari sebuah masyarakat, yang sebenarnya sudah harus dipahami.

Pelanggaran #DiRumahAja, misalnya, yang dilakukan oleh pekerja informal yang tidak bisa makan kalau tidak bekerja keluar rumah. Solusinya? Bansos yang tepat sasaran. Solusi supaya tepat sasaran? Data, data, data. Koordinasi data dengan pemda, LSM, semuanya.

Menajamkan perilaku mencuci tangan, misalnya. Saya pikir sudah banyak sekali contoh-contoh nyata yang ditampilkan oleh para aktivis dan antropolog, bahwa sebenarnya tradisi mencuci tangan itu sudah ada dalam setiap budaya di Indonesia.

Bagaimanapun juga, masyarakat Nusantara sudah hidup dalam iklim tropis sejak ribuan tahun yang lalu, dan adaptasi ekologis untuk bertahan hidup sudah ada terkait penyakit menular. Mengapa tidak ada ide-ide segar dari pemerintah untuk "menumpang" kearifan lokal tersebut?

Kalau zaman dahulu, Wayang Kulit bisa dipakai sebagai perantara propaganda cuci tangan untuk mencegah diare, mengapa zaman sekarang kita jadi kacang lupa akan kulitnya? Mengapa budget influencer2 tidak dipakai untuk mendesain media penyuluhan yang mudah dicerna?

Bagaimana dengan tradisi mudik? Tanpa membahas keterlambatan pemerintah menangani COVID-19 (Kasus 1, Maret 2020? Plis deh.), pemerintah harusnya sudah punya proyeksi dari Maret 2020 bagaimana mengatasi tradisi mudik, yang terjadi karena dua hal, silaturahmi, dan hilang pekerjaan.

Namun pemerintah hanya menambah keruwetan dengan meributkan definisi "Pulang Kampung" dan "Mudik". Penanganan perilaku masyarakat juga masih sangat militeristik, dengan penegakan hukuman tanpa ada pendekatan humanis sosial. Mulailah dengan bertanya, mengapa masyarakat gak patuh?

Menyingkir sesaat dari determinan sosial kesehatan, kita amati bagaimana sistem kesehatan kita difungsikan untuk mengatasi COVID-19. Bagaimana pemerintah pusat, dengan keterbatasannya dengan adanya desentralisasi kebijakan terkait kesehatan bekerja dengan daerah?

Ada enam aspek dari sistem kesehatan menurut WHO. Pertama, masalah pembiayaan. Sampai saat ini, dengan berbagai kebijakan yang ada, masih ada pemeriksaan COVID-19 yang dibayar out-of pocket oleh pasien.

Beberapa waktu lalu, saudara saya masuk RS dengan diagnosis Demam Dengue. Sebagai bagian dari skrining internal RS, dia dibebani biaya APD perhari dan biaya rapid test COVID-19. Bagaimana koordinasi pemerintah dengan RS sehingga hal ini bisa terjadi?

Saya tidak perlu membahas aspek kedua, yaitu suplai alat kesehatan. Aspek ketiga dan keempat, tenaga kesehatan dan layanan kesehatan. Alih-alih desentralisasi suplai, pemerintah malah membangun RS darurat Wisma Atlet dan Pulau Galang. Siapa yang bisa mengakses?

Keterlibatan pihak-pihak lain. Saya pikir sudah banyak yang membahas bagaimana lab-lab tersohor malah tidak pernah dilibatkan secara awal dalam melakukan pemeriksaan PCR. Belum lagi terkait keterlibatan peneliti untuk mengembangkan inovasi terkait penanganan COVID-19.

Ingat, inovasi itu tidak semata-mata bikin alat pemeriksaan baru yang murah dan canggih. Lihat saja Ghana yang memprakarsai pool-testing, sehingga bisa cost effective PCR-nya. Dan banyak lagi yang bisa dilakukan oleh peneliti Indonesia, asal diberikan ruang untuk bekerja.

Aspek kelima, sistem informasi kesehatan tidak transparan. Semua informasi tertutup satu pintu, sehingga tidak ada pihak ketiga yang dapat mengkritisi maupun memberikan usul. Bagaimana kurva kita yang sebenarnya (yang berdasarkan onset gejala awal, bukan tanggal hasil lab)?

Seberapa optimum pemeriksaaan kita? Tidak ada yang tahu, karena datanya tidak tahu. Dan yang terakhir, aspek keenam, adalah pemerintahan. Dengan kondisi desentralisasi begini, bagaimana koordinasi pemerintah pusat dengan daerah?

Bagaimana pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah, agar data dan sarana prasarana dapat termanfaatkan dengan optimal? Kita tentu tidak lupa bagaimana Bupati Natuna marah besar karena Natuna tidak tahu menahu dijadikan tempat karantina. Itu hanya satu contoh kecil.

Jadi, pada akhirnya, penanganan COVID-19 itu berada di tangan pemerintah. Entah mengubah perilaku masyarakat, entah berkoordinasi dengan pemda dan pihak lain, apapun itu, dengan mengandalkan semua aspek multidisiplin.

Kesehatan bukan semata-mata ketersediaan layanan kesehatan. Health is more than just medicine or health care. COVID-19 menjadi sebuah alarm bangun bagi pemerintahan kesehatan Indonesia. Bagaimana kita harus berbenah?

N.B. Jangan lupa, ketidakacuhan masyarakat bisa jadi mencerminkan ketidakacuhan pemerintah juga pada awal COVID-19. "Lah, pemerintah aja tenang-tenang aja, ngapain gue panik?"

Lagi belajar soal Crisis and Emergency Risk Communication dari @coursera dan @EmoryRollins (coursera.org/learn/communic…). Ada enam prinsip dalam komunikasi krisis dan risiko kegawatdaruratan; kira-kira, bagaimana komunikasi dalam respons COVID-19 Indonesia?

Be First. Dalam kondisi krisis, orang percaya informasi pertama yang mereka dengar, sehingga sesegera mungkin berbagi informasi akurat sebelum hoaks beredar. Belum ada informasi terkini? Beritahukan apa yang sedang dan sudah dilakukan saat ini untuk membangun kepercayaan.

Be Right. Selalu berikan informasi yang benar, termasuk apa yang sudah diketahui, apa yang belum diketahui, dan apa yang sedang dilakukan untuk menjawab yang belum diketahui. Jika melakukan kesalahan, segera akui, karena orang lebih percaya kpd mereka yg tdk menutupi kesalahan.

Be Credible. Selalu jujur, termasuk tentang apa yang tidak diketahui, dan apa yang sedang dilakukan. Jika informasi berubah, langsung update. Percaya atau tidak, orang-orang akan merespons dengan baik semua bentuk kabar, termasuk kabar buruk, daripada tidak ada kabar sama sekali.

Express empathy. Posisikan diri pada kondisi mereka yang mengalami, namun tunjukkan pemahaman akan semua perasaan tersebut.

Promote Action. Tidak perlu action yang aneh-aneh, namun mengajak masyarakat melakukan sesuatu, sesederhana mencuci tangan dengan rajin, memberikan rasa pemberdayaan dan mengurangi stres bagi masyarakat.

Terakhir, Show Respect. Dengan menghormati berbagai budaya dari mereka yang sedang tertimpa musibah, komunikator dapat membantu mempertahankan harga diri dan tradisi mereka. Dengarkan semua keluhan, dan jangan abaikan pertanyaan apapun.

Jadi yang pertama. Berikan informasi benar. Berikan informasi jujur. Tunjukkan empati. Dukung aksi. Tunjukkan rasa hormat. Enam kunci penting dalam berkomunikasi di kondisi kegawatan.
Pesan yang benar di waktu yang benar oleh orang yang benar dapat menyelamatkan nyawa.