Thread by @MataNajwa

Selamat malam, selamat datang di #MataNajwa. Saya @NajwaShihab, tuan rumah Mata Najwa.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

Salah satu tugas dewan memang membuat undang-undang, inisiatif dan skala prioritas legislasi bisa mereka rancang.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

Bikin aturan yang bermutu ialah tugas yang kita berikan, wajib bagi dewan mendengar segala keluh dan harapan.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

Namun undang-undang makin sering digarap kebut-kebutan, kadang dibikin secara diam-diam tanpa juntrungan.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

Beberapa kali terjadi di depan mata kita, yang urgen ditunda-tunda, yang diprotes digarap seketika.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

Wajar jika kemarin sekarang dan lusa kita bertanya, wakil rakyat itu masihkah mewakili kita semua?
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

Inilah #MataNajwa, Menagih Wakil Rakyat.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

Sudah bergabung di #MataNajwa: Ketua Badan Legislatif DPR RI Supratman Andi Agtas, anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera, dan anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Komarudin Watubun.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

Bergabung juga di #MataNajwa: Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, dan peneliti LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Dian Novita.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Di situasi pandemi, banyak potensi penyimpangan, kita harus tagih wakil rakyat lebih cepat (menyelesaikan RUU) agar penyimpangan tak lebih parah," kata Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Harapan terus dikumandangkan kepada wakil rakyat, walau sering diabaikan, dan yang banyak dikritik malah sering dikerjakan," kata Feri Amsari.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Jika dilihat dari banyak kritikan publik, sulit mengatakan suara rakyat terwakili oleh DPR. apalagi baru ada 1 dari 50 RUU yang selesai dikerjakan," kata Lucius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Pencoretan 16 RUU itu sama dengan mereka mengatakan tidak mampu mengerjakan apa yang menjadi prioritas," kata Lucius Karus.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Untuk bicara RUU PKS, sebelumnya dijanjikan masuk dalam carry-over, dijanjikan lagi berkali-kali tetapi tidak ditepati,” kata Dian Novita, peneliti LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK).
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Proses perencanaan legislasi itu harus diperhitungkan dengan cermat,” kata Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislatif DPR RI.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Soal pemilihan RUU dalam Prolegnas, beberapa, karena situasi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan beberapa RUU,” kata Supratman Andi Agtas.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Kritikan-kritikan publik sehat bagi kami. Kami dengarkan, (tapi) tidak mungkin semua terpuaskan,” kata Supratman Andi Agtas.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Bukan soal jumlahnya (RUU yang disahkan), tapi (RUU) apa yang dibutuhkan oleh rakyat,” kata Lucius Karus.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Ketika UU KPK, rakyat turun luar biasa. Minerba juga, (dikritik) melalui banyak media. Tapi diabaikan juga oleh DPR,” kata Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Bukan cuma DPR, dalam pelaksanaan UU, harus bersama-sama dalam pemerintah,” kata Supratman Andi Agtas.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Menyalahkan DPR semata juga tidak adil. Hak untuk mengusulkan UU itu kan ada tiga lembaga. DPR, pemerintah, dan DPD,” kata Supratman Andi Agtas.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Tapi karena DPR sebagai pembentuk UU, semua sekarang menunjuk DPR,” kata Supratman Andi Agtas.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Bukan soal tebang pilih. Kalau RUU PKS, yang usulkan itu Komisi VIII. Mereka bilang ada problem dalam pembahasannya,” kata Supratman Andi Agtas.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Dalam sistem presidensial mestinya UU yang ada mendukung penguatan sistem presidensial. PKS menolak RUU HIP karena Pancasila sudah final, Pancasila sumber dari segala hukum,” kata Mardani Ali Sera, anggota DPR RI Fraksi PKS.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

"Saat pleno baleg, PKS interupsi minta RUU HIP dicabut dari prolegnas, suara apapun kita sampaikan tapi kita terima prosesnya,” kata Mardani Ali Sera.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Baleg bukan berarti tidak mendengar apa yang terjadi di publik tapi dalam mengambil keputusan kita diatur UU MD3 turunannya yaitu tata tertib,” kata Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi DPR RI.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

"Kalau RUU ini tidak penting, semua fraksi di awal sudah menolak. PKS itu ada catatan bukan menolak mentah-mentah,” kata Komarudin Watubun, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

"Tanggal 20 April sikap PKS itu menyetujui jika dilakukan penyempurnaan, PKS menyebut ketetapan MPR harus dimasukan draf RUU(HIP). PKS meminta untuk dicabut ketentuan ekasila dan trisila,” kata Komarudin Watubun.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

"Dari awal semua fraksi menyetujui, setelah ada masalah menarik diri, biar rakyat yang menilai,” kata Komarudin Watubun, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Namanya pembahasan (di legislatif) pasti ada dinamika,” kata Mardani Ali Sera, anggota DPR RI Fraksi PKS.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Kita sudah punya Pancasila. RUU HIP malah menuju ke wajah tunggal dan menimbulkan keributan baru. Ini RUU hanya gimmick saja, bagi saya ini drama saja,” kata Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

"Pancasila itu jiwa bangsa. Menghilangkan fokus kita, mereka sedang drama mencoba melihat akting baru. Ada banyak RUU yang perlu diselesaikan,” kata Feri Amsari.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Setiap kali pembahasan di tingkat panja itu kita live bisa diakses ke publik kalau ada yang bilang ini pembicaraan diam-diam kami berbenah di DPR,” kata Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi DPR RI.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Jangan terlalu pesimis apa yang dilakukan DPR,” kata Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi DPR RI.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Satu hari setelah PSBB ada rapat DPR mengabaikan pengumuman PSBB dan membahas omnibus law,” kata Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Baleg menunjukkan bahwa kerja mereka untuk melakukan sinkronisasi itu tidak berkualitas, DPR menunjukkan tidak berdaya,” kata Lucius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Balik lagi ke DPR orde baru, jadi tukang stempel,” kata Lucius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Kami, partai yang berlandaskan ideologi. Harus diingat, publik yang mendukung DPR itu 100 juta lebih. Dengan kondisi perdebatan seperti ini, kami tidak paksa soal RUU HIP itu,” kata Komarudin Watubun, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Namanya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), padahal ujung-ujungnya mau mengangkat derajat BPIP saja,” kata Lucius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“RUU HIP ini dari awal dibikin saja untuk BPIB, tapi seolah-olah dikemas serius,” kata Lucius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Kami di Komisi II dukung BPIP. Wajar karena Pancasila berhadapan dengan perkembangan zaman. Tidak perlu RUU HIP ini dibahas,” kata Mardani Ali Sera, anggota DPR RI Fraksi PKS.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Bagi kami RUU HIP itu penting,” kata Komarudin Watubun, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Membuat nama RUU HIP itu kan kesannya serius banget. Padahal ujung-ujungnya untuk eksistensi BPIP. Kenapa gak di awal saja itu pakai nama untuk BPIP?” kata Lucius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“DPR, kan, lembaga politik. Jadi tidak ada yang salah dengan perspektif masing-masing partai,” kata Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi DPR RI.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Memang proses perencanaan itu bukan di DPR saja, tetapi juga di pemerintah. Selain itu, ada enam sumber yang jadi acuan kita dalam mengesahkan RUU,” kata Supratman Andi Agtas.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Problemnya, di luar itu, karena visi misi presiden harus tergambarkan, di pemerintah pun sama. Memang ada ego sektoral karena kita semua membahas berdasarkan aspirasi,” kata Supratman Andi Agtas.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Yang penting ke depan, bagaimana agar lebih transparan dalam pembahasannya (RUU dalam Prolegnas),” kata Supratman Andi Agtas.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Mungkin bagi DPR, karena RUU PKS ini RUU air mata, bukan mata air,” kata Dian Novita, peneliti LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK).
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Kami (PKS) ada 3 alasan, pertama judulnya kami tidak setuju, kedua di ketentuan umumnya tafsirannya luas dan ambigu, ketiga ada banyak pasal-pasal pidana yang terkait KUHP. Dengan 3 landasan ini, monggo, kita duduk bareng," kata Mardani Ali Sera.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

#MataNajwa tersambung bersama Euis Sunarti, Ketua Perkumpulan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia/Guru Besar IPB Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, yang setuju RUU PKS dicabut dari Prolegnas prioritas DPR 2020.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Karena kita tidak tahu draft terakhir RUU PKS. Kalau dari versi pemerintah, itu sudah mengakomodir masukan-masukan kami," kata Euis Sunarti.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Semua orang wajib dukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Persoalannya adalah ketika bagaimana kekerasan didefinisikan," kata Euis Sunarti.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Pihak-pihak yang menolak itu juga memberi masukan. Ketika setahun tidak diakomodir, lalu ada isu untuk segera disahkan, muncul perdebatan," kata Euis Sunarti.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“RUU PKS ini memisahkan antara yang sifatnya perilaku dan norma. Contohnya, definisi kekerasan ketika tidak ada persetujuan," kata Euis Sunarti.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Seperti pasal pelacuran, hanya dikenai pidana ketika ada pemaksaan, kalau suka sama suka tidak masalah," kata Euis Sunarti.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Kami ingin pencegahannya lebih kuat di RUU ini," kata Euis Sunarti.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“RUU PKS ini juga tidak membedakan antara hubungan laki-laki dan perempuan di dalam dan luar pernikahan. Kan, beda pengaturan (hubungan perempuan dan laki-laki) di dalam dan di luar lingkup keluarga," kata Euis Sunarti.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Kalau kita semua sepakat bahwa kita tidak setuju kekerasan seksual, kita sudah punya titik yang sama. Jangan lagi diperuncing perbedaannya,” kata Dian Novita, peneliti LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK).
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Kalau dalam keluarga kita punya UU PKDRT. Di RUU PKS tidak ada. Karena dalam lingkup keluarga, kekerasan ini sering tidak masuk ranah hukum,” kata Dian Novita.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Polisi selalu bertanya mana bukti dan saksi kepada korban kekerasan seksual. Proses hukum ini yang sulit,” kata Dian Novita.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Untuk yang tidak mau masuk proses hukum, ini lebih banyak lagi,” kata Dian Novita.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Dalam naskah akademik, tidak ada UU perkawinan diacu. Kalau memang mau diatur dalam ikatan keluarga, pola keluarga indonesia itu beda" kata Euis Sunarti.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“RUU PKS ini juga menurunkan otoritas pendidikan dan orang tua" kata Euis Sunarti.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Anggapan RUU PKS pro-LGBT dan prozina itu adalah asumsi-asumsi yang ada dalam masyarakat,” kata Dian Novita.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Idealisme penting. DPR tidak pernah capai target, makanya kami turunkan target itu agar realistis,” kata Komarudin Watubun, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“PDIP jelas, kami dukung RUU PKS. Tetapi DPR itu lembaga politik, semua hal penting, tapi ada yang paling penting,” kata Komarudin Watubun.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

#MataNajwa juga sudah terhubung dengan penyintas yang kini bergerak menjadi pendamping bagi para korban kekerasan seksual, Helga Inneke.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

"Kami sangat terpukul, yang kami pikirkan, kok, rasanya negara enggak hadir untuk para korban, penyintas. Semua orang bisa jadi korban dan pelaku,” kata Helga Inneke.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

"Rasanya seperti diperkosa berkali-kali. Saya mengalami ketika kecil, saya dan kawan-kawan tidak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan,” kata Helga Inneke.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

"Ini seperti awan hitam yang datang dan jadi gelap, rasanya seperti enggak ada lagi yang berdiri di depan kami kecuali teman-teman yang berjuang menggolkan RUU PKS ini,” kata Helga Inneke.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

"Paling tidak RUU ini bisa melindungi anak-anak kami kelak, saya melihat negara gagal melindungi masa depan anak-anak kami,” kata Helga Inneke.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

" Siapapun bisa jadi pelaku, siapapun bisa jadi korban, bisa orang-orang terdekat kita. Harkat dan martabat terampas ketika kekerasan seksual terjadi,” kata Helga Inneke.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

"Gejala trauma yang dialami korban dan penyintas (kekerasan seksual) itu daftarnya paling panjang dari pada trauma lain,” kata Helga Inneke.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“RUU PKS merupakan jawaban seadil-adilnya bagi korban dan penyintas,” kata Helga Inneke.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Semua fraksi sudah berkomitmen bahwa RUU PKS akan dimasukkan prioritas 2021 dan akan disahkan pada Oktober 2020,” kata Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi DPR RI.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Nilai DPR, 4 dari 10. DPR itu rasional api tidak idealis,” kata Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Nilai DPR 5. Pada 2014-2019, tahun pertama hanya ada 3 UU yang disahkan.Yang sekarang baru 6 bulan bekerja, masih ada 6 bulan lagi,” kata Lucius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“MKD kelihatannya sudah melempem. Bagaimana mereka di tahun pertama bisa ditipu dengan adanya pelanggaran kode etik di komisi 7 ketika ada yang minta jatah ke BUMN,” kata Lucius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Dilihat dari jalannya RUU PKS, saya tidak bisa kasih nilai. Karena tidak ada pembahasan sama sekali. Tapi ini baru 5 bulan, saya kasih nilai 2,” kata Dian Novita, peneliti LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK).
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

“Prinsipnya, RUU PKS itu jadi harapan kita bersama. Kita tidak ingin ada gesekan-gesekan lagi antar kelompok masyarakat. Tolong juga hargai dan lihat prestasi2 objektif yang kami lakukan,” kata Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi DPR RI.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

"Kami punya kelemahan, tapi suka tidak suka DPR dibutuhkan. Kalau tidak ada DPR, kegiatan formal negara tidak jalan. Silahkan sering kritik dan beri masukan ke DPR,” kata Komarudin Watubun, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

#CatatanNajwa, Menagih Wakil Rakyat.

1. Undang-undang bukanlah perkara yang sepele dan ringan, sekali disahkan bisa mengikat rakyat berjumlah jutaan.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

2. Wajar jika publik cerewet di sepanjang proses legislasi, sudah kewajiban DPR menyerap segala suara dan aspirasi.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

3. Jangan gampang bicara soal publik bisa menggugat di MK, fokus saja pada proses penyusunan yang mestinya terbuka.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

4. Di setiap draft undang-undang yang sedang dibicarakan, di sanalah hakikat demokrasi sedang dipertontonkan.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

5. Dengar dan simaklah suara rakyat dengan seksama, wakil rakyat bukan untuk amankan agenda tak kentara.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

6. Ataukah janji-janji kampanye sudah tertimbun lobi, dan sumpah jabatan sudah telanjur tidak berarti?
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

7. Ujung-ujungnya nasib rakyat pula yang terancam pengap, jika undang-undang digarap di kamar-kamar yang gelap.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

Mata Najwa - Menagih Wakil Rakyat (Part 1)
bit.ly/MN090701

DPR mencabut RUU PKS dari Prolegnas prioritas tahun 2020, sementara melanjutkan pembahasan RUU lain yang kontroversial. DPR tebang pilih?
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

Mata Najwa - Menagih Wakil Rakyat (Part 2)
bit.ly/MN090702

Polemik RUU HIP, anggota DPR fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan partainya setuju dengan syarat. Apa itu?
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

Mata Najwa - Menagih Wakil Rakyat (Part 3)
bit.ly/MN090703

Di saat RUU PKS dicabut dari Prolegnas prioritas, RUU HIP masih dilanjutkan pembahasannya meski publik dibuat bertanya di mana urgensinya
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

Mata Najwa - Menagih Wakil Rakyat (Part 4)
bit.ly/MN090704

Aktivis dan anggota LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Dian Novita mengatakan RUU PKS dicabut karena tidak “basah”.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

Mata Najwa - Menagih Wakil Rakyat (Part 5)
bit.ly/mn090705

RUU PKS banyak menimbulkan perdebatan di antara masyarakat. Debat antara pendukung dan pengkritik RUU ini juga terjadi di Mata Najwa.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

Mata Najwa - Menagih Wakil Rakyat (Part 6)
bit.ly/MN090706

RUU PKS begitu diharapkan oleh masyarakat, terutama para penyintas. Helga Inneke, salah satunya, mengatakan negara seperti tidak hadir untuk mereka.
#MataNajwaMenagihWakilRakyat

Mata Najwa - Menagih Wakil Rakyat (Part 7)
bit.ly/MN090707

Kembali jadi sorotan dan banyak menimbulkan kontroversi. Berapa nilai untuk kinerja para wakil rakyat di Senayan?
#MataNajwaMenagihWakilRakyat