UU Pemda 23/2014, bhw Presiden pnanggung jwb akhir pnyelenggaraan pemerintahan pusat & daerah (psl 7(2)) & kekuasaan pusat di daerah djalankn dg asas desentralisasi (psl 5(4)). Jd Pemda sbg ppanjagan tangan pusat. Bgm sistem ini brjalan baik jk bapaknya presiden & anaknya pemda?
Sy tdk pmasalahkan bgm upaya nya utk jd calon walikota. Jg soal survei yg menangkannya sebelum diumumkan sbg calon. Semua itu mudah diatur. Yg jd isu adlh sistem apapun tetap perlu moral & etik agar brjalan benar. Tanpa moral & etik sistem kan hancur dg sendirinya.
Bbrp wkt silam publik & media mencaci maki dinasti politik di Banten. Kini media diam. Tak perlu lg diskusi2. Tutup saja buku2 klean & gulung poster2 aksi klean. Ajimpumpung & dinasti sdh sah. Apalagi semua sembunyi di balik "Tidak ada aturannya". Moral & Etika hny ada dlm buku.
Negara ini dibangun dg sistem-sistem, dan kini sistem2 satu persatu hancur krn kalian mendua. Sblm bkuasa kalian teriak KKN & dinasti. Kini brkuasa kalian diam & mndukung. Uang & iming2 jabatan lah yg kalian cari. Kalian tak pernah paham soal amanat rakyat.
Jk pemimpinnya sj sdh mnunjukkan syahwat kekuasaan bgm dg pejabat bawahannya? Jk kitab suci brtanya nikmat Tuhan mana lagi yg kau dustakan, mk sy brtanya, sistem negara manalagi yg akan kau rusak?
Kini prilaku ajimumpung kan dcontoh di bnyk daerah, d brbagai level kkuasaan. Tak peduli soal kapasitas, kapabilitas, moral, etika, integritas. Dgn uang semua bs diraih. Gubernur bs dteruskn ke istri anak. Rakyat yg milih? Di kepala kalian sdh ada cara bgm agar rakyat mmilihnya.
Pls unroll @threadreaderapp tq🙏
