Tweeps, berikut ini thread NAGARA INSTITUTE tentang Dinasti Politik yang merusak sendi kebangsaan kita sekaligus tanpa sadar merontokkan pilar kekuatan partai politik:
@sociotalker @akbarfaizal68 @zuhairimisrawi @BurhanMuhtadi @bambangsoesatyo @mohmahfudmd @Fahrihamzah @fadjroeL
@sociotalker @akbarfaizal68 @zuhairimisrawi @BurhanMuhtadi @bambangsoesatyo @mohmahfudmd @Fahrihamzah @fadjroeL
1. Ruang publik kembali terguncang isu dominasi dinasti politik pd pilkada serentak Desember mendatang. NAGARA INSTITUTE pada riset dinasti politik di Februari 2020 lalu menemukan fakta kerusakan maksimal pada kehidupan perpolitikan kita akibat dinasti politik.
2. Pemicunya adalah pencalonan @Chilli_Pari Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden @jokowi sbg calon Walikota Solo. Awalnya, pengurus dan kader @PDI_Perjuangan Solo mengusung Achmad Purnomo, wakil walikota saat ini, sbg cawalkot. (cont)
Masalah bagi Walikota Solo FX Rudy jadi lbh besar sebab ia pernah berjanji utk memberikan dukungan kpd Achmad Purnomo jauh hari sebelumnya. Meski 'janji' kini bukan lagi barang suci dlm dunia politik namun FX Rudy ingin menunjukkan elegansi dlm berpolitik.
3. Bobby Nasution, sang menantu Presiden Jkw, ternyata juga ingin menikmati madu kekuasaan dengan mencalonkan diri sbg walikota Medan, Sumatera Utara. Partai-partai dengan riang gembira memberikan dukungan dengan segala pujian kepada sang menantu presiden ini. (cont)
Segala syarat sbg seorang kader utk mendapatkan kesempatan mahal diusung sbg calon pemimpin lokal diterabas oleh partai yg ingin mendapatkan poin dari Presiden Jkw. Model perpolitikan feodal dipertunjukkan secara terang-terangan tanpa rasa malu lagi.
4. Pola pengembangan dinasti politik yg dilakukan oleh @jokowi mirip pola para pemimpin parpol dan penguasa lain sebelumnya. Misal, @AgusYudhoyono (AHY) dan @Edhie_Baskoro oleh @SBYudhoyono. AHY dimajukan sbg calon gub DKI dan lalu menjadi Ketua Umum @PartaiDemokrat.
5. Dinasti politik versi Megawati sbg pengendali utama @PDI_Perjuangan terlihat pada diri Puan Maharani. Juga pada @pranandapaloh yang tak bisa lepas dari bayang-bayang Surya Paloh, pemilik Partai @NasDem. (cont)
Juga, pada keluarga @prabowo - Hasyim Djojohadikusumo yang memberi karpet merah kepada keluarga mereka. Pencalonan @RahayuSaraswati adalah wajah dinasti politik. Juga, putri Wapres @Kiyai_MarufAmin yakni Siti Nur Azizah, sbg calon Walikota Tangerang.
6. Yang membedakannya adalah Puan, AHY, Ibas, Prananda Paloh atau Rahayu Saraswati melalui proses berparpol ria sbg kader meski tetap saja terbaca dengan jelas mendapat hak privilege atas pengaruh orang tua mereka.
7. Pola pengumpulan kekuasaan di tingkat elit nasional spt ini bahkan lebih parah terjadi di tingkat lokal/daerah. Kisah ttg kepala daerah yg 'berhasil' mendudukkan 3-4 anak kandung sekaligus sbg anggota DPR-DPRD Prov-DPRD kab/kota sesuatu yg nyata. Di Mamuju Tengah, misalnya.
8. Namun apa yg terjadi pada Jokowi sbg Presiden--secara langsung atau tak langsung--terhadap putra dan menantunya merontokkan segala niat besarnya sendiri untuk sebuah legacy kelak tentang kehidupan demokrasi yang matang dan penguatan parpol yang luhur. (cont)
Gibran dan Bobby Nasution seharusnya dididik terlebih dahulu sesuai mekanisme internal parpol. Dan parpol seharusnya sadar bahwa menyenangkan Presiden dengan cara seperti ini adalah bentuk delegitimasi parpol itu sendiri.
9. Mimpi tentang Indonesia yang dikendalikan orang-orang terbaik pada berbagai tingkatan pengambil kebijakan dengan kemampuan paripurna pada kader/figur yang layak secara kualitas, integritas, kapabilitas dan keberpihakan yang kuat pada demokrasi menjadi kabur. (cont)
Memori anak-anak bangsa terkhusus mereka yg sedang menyiapkan diri menjadi cikal bakal pemimpin masa depan bangsa jadi berantakan yang selanjutnya menjadi antipati. Kita kehilangan peluang niat baik dari jutaan anak-anak bangsa.
10. Penyikapan defensif parpol dengan argumen menyedihkan bahwa "parpol yang menginginkan mengusung anak-anak Presiden" tersebut semakin memperbesar keputusasaan kita. Toleransi kpd dinasti politik adalah bahan baku terbaik pelemahan pondasi kesatuan dan persatuan bangsa.
11. Temuan NAGARA INSTITUTE pada hasil Pilkada serentak pertama 2015, tercatat 35 kepala daerah yang terpapar dinasti politik. Dua orang di level provinsi dan 33 kepala daerah tingkat kab/kota.
12. Hasil Pilkada serentak kedua pada 2017, NAGARA INSTITUTE menemukan 17 kepala daerah terpapar dinasti politik yakni 5 (lima) kepala daerah provinsi dan 12 kepala daerah kab/kota. Pilkada Serentak 2018, lahirkan 34 pemenang pilkada: 7 gubernur dan 26 bupati/walikota.
13. Mengapa kita harus menolak dinasti politik? Sebab model peremajaan kekuasaan di tangan segelintir orang terhadap hajat hidup khalayak berpotensi korup. Ini terlihat pada rakyat Banten saat dikuasai dinasti politik Ratu Atut tidak lama dari hari ini. (cont)
Banten terjebak kemiskinan parah dibanding daerah lain di Pulau Jawa padahal jaraknya paling dekat dari Istana Negara, Jakarta, episentrum kekuasaan.
14. Peristiwa terbaru sbg contoh daya rusak dinasti politik adalah OTT @KPK_RI terhadap Bupati Kutai Timur, Kaltim, Ismunandar, dan istrinya yang juga adalah Ketua DPRD Kutim, Encek Unguria Riarinda Firgasih. Sempurna peristiwanya sebab suami istri ini berbeda partai. (cont)
Pola pengelolaan kekuasaan menjijikkan seperti di Kutai Timur ini terjadi di banyak daerah di seluruh Indonesia yang dilakukan secara vulgar.
15. Putusan Mahkamah Konstitusi (@Humas_MKRI) pada perkara No.33/PUU-VIII/2015 yang kembali membolehkan calon sarat konflik kepentingan dengan petahana menghancurkan tujuan mulia UU Pilkada yang dibuat dengan susah payah oleh @DPR_RI - Pemerintah saat itu. (cont)
Oligarki kekuasaan dalam bentuk dinasti politik yang mencoba dipangkas melalui UU No.8 Tahun 2015 sebelumnya semakin mengganas setelah putusan MK tersebut.
16. NAGARA INSTITUTE mengusulkan amandemen semua regulasi berbau oligarki pengisian jabatan publik terkhusus Pasal 6A ayat 2 UUD 1945, UU Parpol dan UU Pilkada agar koalisi palsu, partai rental, mahar, kader multi-partai, pembelotan partisan, kepengurusan ganda dll terpangkas.
