Thread by @kenndaru

Tulisan ini keras. Hrs diakui Jokowi gagal atasi COVID. Tp, ketimbang menghujat, mending kita lihat pelajaran dr negeri2 yg sukses membendung COVID, yuk. Biar ga asal nyablak, kita realistis opsinya apa.

Sebuah utas, Anjay....
economist.com/asia/2020/08/2…

Utas ini disarikan dari pengalaman Taiwan, Singapur, Korea Selatan, New Zealand, Australia, Kanada, Islandia, UAE, Yunani dan Vietnam.

Jd ini pengalaman lintas faktor geografis, ekonomi, garis politik penguasa.

Diambil dr berbagai sumber dgn keyword: successful against COVID

Negeri2 yg sukses menghadang COVID menerapkan sebagian besar/semua langkah2 berikut:
1) Percaya pd sains
2) Pemberlakuan Keadaan Darurat
3) Penutupan Tapal Batas
4) Pencegahan agresif incl. testing
5) Komunikasi efektif+dukungan rakyat
6) Stimulus ekonomi agresif

1/ Percaya pd sains

Ini pondasi dari kebijakan yg efektif u/ membendung COVID. Bukan kepentingan ekonomi atau politik yg jd pertimbangan utama dlm penanganan tp anjuran para ilmuwan.

DENGARKAN PARA ILMUWAN!

Perdana Menteri Australia Scott Morrison terkenal anti-sains. Sudah berkali2 dia dan partainya terlibat pertikaian dgn para ilmuwan, terutama terkait isu pemanasan global.

Tp soal COVID, dia ga ragu mempercayai kata sains. Dan karenanya, dia cukup sukses membendung COVID.

Jokowi jelas menempatkan pertimbangan ekonomi dan politik mendahului sains. Sikap bermusuhan jg nampak thdp ilmuwan2 yg kritis thdp cara pemerintah/pejabat pemerintah menangani COVID.

Selama cara pandang ini masih berlanjut, Indonesia tak akan selamat dr COVID.

2/ Pemberlakuan Keadaan Darurat

Hampir semua negara yg sukses menangani COVID bersegera menerapkan keadaan darurat. Dgn demikian, Negara dpt menerapkan upaya paksa, serta memotong birokrasi dlm penerapan pencegahan dan pencairan dana.

Ada dua kemungkinan Jokowi tak segera menerapkan keadaan darurat, bahkan sampai sekarang. Mungkin

1) dia takut dicap diktator oleh SJWs
2) dia meremehkan bahaya COVID

Atau mungkin gabungan kedua faktor itu.

Sekali lagi: dahulukan pertimbangan sains drpd popularitas politik!

Jokowi harus berani memobilisasi tentara dan polisi utk menerapkan langkah2 pencegahan secara agresif. Daripada tentara dan polisi ngurusi tanah rakyat, atau berantem sendiri, mending enerji mereka yg berlebih itu disalurkan utk penanganan COVID.

Ini saatnya tentara dan polisi dapat menunjukkan diri sbg abdi negara dan abdi masyarakat: ketika mereka berada di garis terdepan melawan COVID. Ketika mrka berkorban jiwa-raga, berjibaku menyelamatkan rakyat dari ancaman maut.

Buktikan Jiwa Korsa bs menang lawan COVID!

Jangan pas urusan tanah, tentara pada keluar barak; tapi giliran melawan ancaman nasional yg clear-and-present-danger, malah mereka mangkrak di barak2.

Ayo, Jokowi, ini saatnya tank2 tentara keluar kandang mengawal korban2 COVID agar jenazah mrka bs dimakamkan dgn layak.

3/ Penutupan Tapal Batas

Smua negara yg sukses menghadang COVID menerapkan penguncian tapal batas. Bukan sekedar kota atau propinsi tapi negara.

Ini merupakan opsi yg paling sulit diterapkan Indonesia.

Tapal batas Indonesia itu, sbgian besarnya, ada di laut. Sangat sulit utk menerapkan penguncian wilayah di sini.

Yg paling realistis adlh penguncian pulau.

Itu gubernur2 dlm satu pulau kudu ketemu utk bahas bgmana lakukan penguncian pulau.

Keuntungan dari penguncian pulau adalah bhw aktivitas ekonomi DI DALAM PULAU masih dapat dilakukan, dgn penerapan langkah pencegahan yg keras dan tegas.

Dan hanya aktivitas ekonomi yg diperbolehkan. Aktivitas sos-pol harus dikunci mati, kcuali terkait lgs dng penanganan COVID.

4/ Pencegahan dan testing yg agresif

Pengujian yg agresif, disertai penjejakan kontak pasien, adlah kunci lain yg harus diterapkan dlm menghadang COVID.

Smua negeri yg sukses membendung COVID menerapkan ini.

Tak mengapa bila pengujian mengungkap angka positif yg tinggi. Itulah saatnya mobilisasi aparatur negara utk membangun dan mengoperasikan pusat2 perawatan massal. Yg dikelola + dibiayai negara.

Saat ini, beban perawatan dipikul smata oleh rumah sakit dan dokter. Tumbanglah mrka.

Upaya pencegahan yg agresif ini tentu harus didukung pula oleh kebijakan dan anggaran negara.

Contoh: mobilisasi pabrik2 tekstil, kimia dll utk produksi masker, sanitizer dan hazmat. Negara yg beli. Lalu barang2 itu dilepas ke pasar dgn harga tersubsidi shg bs terbeli smua org.

Makanya harus berani nyatakan keadaan darurat, agar ga ada pabrik yg berani ngeyel. Agar ga ada pengusaha yg bikin masker, trus malah maskernya dijual ke luar negeri.

Kasi hukum berat buat pengusaha yg ngeyel dlm mobilisasi produksi sarana pencegahan COVID.

Mobilisasi produksi sarana pencegahan COVID ini bs sekaligus menopang penghidupan masyarakat yg mengalami kesulitan akibat terhentinya bnyk aktivitas ekonomi.

Negara boleh pula mendorong produksi rakyat atas sarana pencegahan ini. Bikin pendataannya agar bs terima subsidi jg.

Selain itu, kegiatan sosial-politik publik (termasuk entertainment, demo) harus dilarang keras.

Sebgai imbangan dr dibekukannya hak publik utk berkumpul dan menyatakan pendapat, pemerintah jg harus menunda pengambilan smua keputusan politik yg tdk terkait langsung dng COVID.

Krna hak publik utk berpartisipasi dlm pembuatan keputusan politik harus dibekukan demi pencegahan COVID, pembahasan smua RUU/peraturan yg tdk terkait langsung dgn COVID, harus dihentikan. Tunggu publik bs berpartisipasi lagi, baru mulai lg pembahasan.

Termasuk RUU Ciptaker.

Pemerintah HARUS BERANI larang smua aktivitas sospol yg tdk terkait lgs dgn penanganan COVID. Tangkap pelanggarnya, bila perlu.

Tapi, imbangannya jg harus dikasih. Bekukan smua pembahasan peraturan yg tdk terkait lsg penanganan COVID.

5/ Komunikasi efektif

Sederhana banget ini: smua pejabat publik TUTUP MULUT! Ini mulut besar pejabat publik yg bikin kacau.

Informasi ttg COVID hanya boleh datang dari satu pintu. Pejabat publik hny boleh sosialisasi langkah2 yg diambilnya dan harus dilarang berspekulasi.

Lihat negara2 yg sukses membendung COVID: pejabat2nya tutup mulut smua. Aliran informasi tersentral. Tidak ada/minim kebingungan di masyarakat menghadapi bahaya COVID.

Sbg imbangan info tersentral ini, buka ruang formal utk diskursus publik. Jgn biarkan liar.

Ada uang 90M buat bayarin influencer perkara RUU Ciptaker. Berapa yg dihabiskan pemerintah utk bikin influencer bicara ttg penanganan COVID?

Bukankah lebih baik duid yg terbatas diprioritaskan utk urusan yg memang prioritas? COVID dulu kelar, baru kita urus yg lain2....

Ajak influencer, buzzer, SJW atau apalah apalah utk membujuk masy agar menerapkan smua langkah pencegahan COVID dgn disiplin.

Dgn pemberlakuan keadaan darurat, org2 ini bisa dimobilisasi, bahkan di-conscript, apabila perlu.

Vietnam bahkan memobilisasi serikat2 buruh utk membantu pemerintah mendisiplinkan warganya dlm penerapan pencegahan COVID.

Pemerintah Indonesia hrs anggap organisasi rakyat sbg rekan dlm bersama melawan COVID. Ikutkan mrka dlm mobilisasi produksi dan informasi.

6/ Stimulus ekonomi yg efektif

Subsidi upah, tunjangan pengangguran, subsidi sarana pencegahan COVID, dana mobilisasi produksi dan informasi pencegahan COVID.... banyak yg harus ditalangi.

Kalau perlu, pemerintah bs terapkan Universal Basic Income.

Negeri2 yg sukses membendung Covid mengeluarkan setidaknya 10% dr GDP mrka untuk dana pencegahan COVID dan dampak ekonominya.

Indonesia menganggarkan 641 T utk tanggulangi dampak COVID, dgn GDP 15.833 T. Hanya 4% dari GDP.

Pelit. Medit.

Kalo negara berkilah ga punya duid buat dana pencegahan dan penanggulangan dampak COVID, potong gaji dan tunjangan smua pejabat negara sampai tingkat eselon terendah. Pejabat negara berkorban untuk kepentingan rakyat, pasti dipuji. Potong 50%. Kalo pd nangis, 20% aja deh.

Yg kayak gini yg harusnya diurusi wakil rakyat. Gimana memastikan pemerintah punya duid cukup buat tangani COVID dan dampaknya.

Bukan malah ngurusi RUU Ciptaker. Yg bahkan sm sekali ga ada urusannya dgn COVID.

Negeri2 lain sdh terbukti sukses membendung COVID dgn langkah2 di atas.... Indonesia masih ngeyel?

Jika ngeyel, ketika negeri2 lain sdh bebas COVID, tinggal Indo yg masih beresiko. Kalo dah gitu, memangnya investasi asing masih mau masuk?