DKI Jakarta Rugi 40 Triliun, Salah Ahok Lagi?
Sebuah utas agar kita paham bagaimana gubernur kita mengelola keuangan rakyatnya.
Kita mesti paham kemana uang kita disalurkan, bagaimana caranya menghadapi masalah
Sebuah utas agar kita paham bagaimana gubernur kita mengelola keuangan rakyatnya.
Kita mesti paham kemana uang kita disalurkan, bagaimana caranya menghadapi masalah
Pertama
Ini adalah pertama kali dalam sejarah, keuangan DKI amburadul.
Bayangkan, pendapatan pajak DKI hanya mencapai 22 T saja dari Objek Pajak sebesar 50,17 T.
Ini artinya, Anies gagal memberi stimulus fiskal kepada semua UMKM dan badan Usaha di DKI Jakarta.
Ini adalah pertama kali dalam sejarah, keuangan DKI amburadul.
Bayangkan, pendapatan pajak DKI hanya mencapai 22 T saja dari Objek Pajak sebesar 50,17 T.
Ini artinya, Anies gagal memberi stimulus fiskal kepada semua UMKM dan badan Usaha di DKI Jakarta.
Kedua
Turunnya pendapatan dari sektor pajak membuat APBD Jakarta Anjlok 40,7 T atau 53% dari 87,9 Triliun.
Dengan demikian, pendapatan DKI cuma 47,2 Trilun saja.
Turunnya pendapatan dari sektor pajak membuat APBD Jakarta Anjlok 40,7 T atau 53% dari 87,9 Triliun.
Dengan demikian, pendapatan DKI cuma 47,2 Trilun saja.
Ketiga
Kita sepakat
Penyebab utama dari kacaunya keuangan DKI Jakarta adalah pandemi covid-19.
Hampir semua negara mengalami pandemi dan semua negara dan daerah perumbuhannya negatif.
Kita sepakat
Penyebab utama dari kacaunya keuangan DKI Jakarta adalah pandemi covid-19.
Hampir semua negara mengalami pandemi dan semua negara dan daerah perumbuhannya negatif.
Keempat
Kegagalan Anies sangat susah untuk di toleransi.
Pertumbuhan ekonomi nasional menurun -1,1%, sedangkan DKI harus menurun jauh melewati skala nasional, yaitu -53%.
Pendapatan Daerah jauh melebihi APBD dan jauh melewati PDB Nasional.
Kegagalan Anies sangat susah untuk di toleransi.
Pertumbuhan ekonomi nasional menurun -1,1%, sedangkan DKI harus menurun jauh melewati skala nasional, yaitu -53%.
Pendapatan Daerah jauh melebihi APBD dan jauh melewati PDB Nasional.
Kelima
Miskinnya terobosan dan stimulus fiskal menghadapi covid ini ternyata tidak disertai dengan kemampuan finansial yang memadai.
Menkeu Sri Mulyani bahkan menyatakan Anies tidak punya uang untuk menanggul BLT di daerahnya sendiri.
cnbcindonesia.com/news/202005061…
Miskinnya terobosan dan stimulus fiskal menghadapi covid ini ternyata tidak disertai dengan kemampuan finansial yang memadai.
Menkeu Sri Mulyani bahkan menyatakan Anies tidak punya uang untuk menanggul BLT di daerahnya sendiri.
cnbcindonesia.com/news/202005061…
Keenam
Padahal, @DKIJakarta sebenarnya memiliki fasilitas fisk tertinggi dibanding provinsi lainnya dengan indeks 0,7107 artinya 71% belanja daerah didanai daerah itu sendiri.
Meski pandemi menyerang, mestinya angka defisit tidak mencapai 50 an %.
Padahal, @DKIJakarta sebenarnya memiliki fasilitas fisk tertinggi dibanding provinsi lainnya dengan indeks 0,7107 artinya 71% belanja daerah didanai daerah itu sendiri.
Meski pandemi menyerang, mestinya angka defisit tidak mencapai 50 an %.
Ketujuh
Dengan kemampuan fiskal sebesar 71% ternyata hanya sanggup menopang 50% saja, ini artinya ada kebocoran dana sebesar 20% dari APBD 87,9 T.
Pertanyaannya, kemanakah dana sebesar 22,7 Triliun ?
Bisa jadi ada potensi penyalahgunaan anggaran, mark up dan korupsi.
Dengan kemampuan fiskal sebesar 71% ternyata hanya sanggup menopang 50% saja, ini artinya ada kebocoran dana sebesar 20% dari APBD 87,9 T.
Pertanyaannya, kemanakah dana sebesar 22,7 Triliun ?
Bisa jadi ada potensi penyalahgunaan anggaran, mark up dan korupsi.
Kedelapan
Bantuan dari pusat juga tidak dimanfaatkan maksimal oleh @aniesbaswedan
Padahal, pusat telah membantu sebagian besar tanggungan DKI untuk program bantuan sosial, walaupun sempat dijanjikan dulu akan memberikan bantuan tunai kepada warganya sendiri.
Bantuan dari pusat juga tidak dimanfaatkan maksimal oleh @aniesbaswedan
Padahal, pusat telah membantu sebagian besar tanggungan DKI untuk program bantuan sosial, walaupun sempat dijanjikan dulu akan memberikan bantuan tunai kepada warganya sendiri.
Kesembilan
Bahkan untuk proyek banjir saja, anies harus mengemis ke pemerintah pusat.
Padahal, pak Basuki Hadi Muljono dari dulu sudah mengajak Anies untuk Normalisasi kali
Sayang, Anies keras kepala ingin melakukan Naturalisasi, entah apa artinya.
m.cnnindonesia.com/nasional/20200…
Bahkan untuk proyek banjir saja, anies harus mengemis ke pemerintah pusat.
Padahal, pak Basuki Hadi Muljono dari dulu sudah mengajak Anies untuk Normalisasi kali
Sayang, Anies keras kepala ingin melakukan Naturalisasi, entah apa artinya.
m.cnnindonesia.com/nasional/20200…
Kesepuluh
Anies merupakan salah satu yang ingin lockdown diberlakukan saat Pandemi Covid-19 menyerang.
Bayangkan sebangkrut apa DKI Jakarta jika di lockdown, beruntung Presiden Jokowi bijaksana tidak mengambil keputusan lockdown
cnbcindonesia.com/news/202004041…
Anies merupakan salah satu yang ingin lockdown diberlakukan saat Pandemi Covid-19 menyerang.
Bayangkan sebangkrut apa DKI Jakarta jika di lockdown, beruntung Presiden Jokowi bijaksana tidak mengambil keputusan lockdown
cnbcindonesia.com/news/202004041…
Kesebelas
Anies boros anggaran.
Masih ingat kan salah satu visi Anies adalah maksimalisasi penyerapan anggaran.
Orientasi yang salah itu membuat Daerah hanya sekedar menyerap anggaran sebanyak mungkin tanpa mengetahui efektivitas kebijakan.
google.com/amp/s/www.gesu…
Anies boros anggaran.
Masih ingat kan salah satu visi Anies adalah maksimalisasi penyerapan anggaran.
Orientasi yang salah itu membuat Daerah hanya sekedar menyerap anggaran sebanyak mungkin tanpa mengetahui efektivitas kebijakan.
google.com/amp/s/www.gesu…
Kesimpulan
Mengapa Jakarta rugi 40 Triliun?
1. Pandemi Covid-19 yg melemahkan segala sektor.
2. Anies tidak punya kemampuan financial yang baik
3. Anies boros anggaran, sering membuat kebijakan bongkar pasang
5. Pokoknya Ahok yang salah
Mengapa Jakarta rugi 40 Triliun?
1. Pandemi Covid-19 yg melemahkan segala sektor.
2. Anies tidak punya kemampuan financial yang baik
3. Anies boros anggaran, sering membuat kebijakan bongkar pasang
5. Pokoknya Ahok yang salah
Ini adalah konsekuensi dari kekeliruan warga DKI dalam memilih pelayan rakyat.
Jakarta butuh penata kota, bukan penata kata.
Jakarta butuh pemimpin, bukan pemimpi.
Jakarta butuh keberanian melawan tirani, bukan mengakomodir segala kepentingan.
Jakarta butuh penata kota, bukan penata kata.
Jakarta butuh pemimpin, bukan pemimpi.
Jakarta butuh keberanian melawan tirani, bukan mengakomodir segala kepentingan.
