Ini karya terbaru Pemerintahan Jokowi di Taman Nasional Komodo. Infrastruktur pariwisata super-premium, katanya. Pake APBN 69M. Di sampingnya 22,1 Hektar sudah diserahkan kpd PT SKL u bisnis resort ekslusif. (Foto: WAG Formapp)
Siapa PT KSL? Tanyakan ke Presiden Joko dan Menteri Siti
Demi pengentasan kemiskinan orang Flores, katanya. Tp yg datang oligarki yg sudah membajak negara.
Tiga perusahaan yg sudah dianugerahkan izin oleh Pak @jokowi u beroperasi di dlm ruang hidup Komodo adl PT KWE seluas 274,13 HA di Pulau Padar & 151,94 di Pulau Komodo, PT KSL seluas 22,1 HA di Pulau Rinca, & PT Sinergindo seluas 17 HA di Pulau Tatawa. Yg lain dlm proses
Selama bbrp waktu ini jg helicopter bebas keluar masuk dan mendarat di rumah alam Komodo. Ini di Padar yg sempat direkam kawan2 tgl 7 Sept 2020.
Tolong teruskan pesan ini ke @jokowi@SitiNurbayaLHK@unescojakarta #SaveKomodoNow! 1. Hentikan proyek2 fisik perusak ekosistem 2. Cabut izin resort PT SKL,PT KWE,PT SN 3. Stop alihfungsi P.Muang&Bero 4. Stop proyek eksklusif P.Komodo&rencana relokasi warga
Taman Nasional Komodo dalam Kuasa Jakarta.
Kawan2 kita di Flores membuat infografis ini untuk kita. Sudah bertahun2 mereka berjuang mencegah ini. Tidak sedikitpun didengarkan.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Mungkin banyak yg belum tahu. Pemerintahan Pak Joko @jokowi telah menetapkan “Flores sebagai Pulau Geothermal” lewat SK Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017. Tidak main2: ada 17 lokasi yg tersebar di 6 kabupaten yg disasar jadi tempat Proyek Strategis Nasional itu. Sejak penetapan itu warga di berbagai lokasi itu dilanda rasa cemas.
Tetapi mereka tidak tinggal diam. Mereka mengorganisir diri, mempelajari apa itu geotermal, melihat pengalaman di tempat lain dan memutuskan mempertahankan ruang hidup. Sengketa utamanya adalah titik pengeboran yg terlalu dekat dgn ruang hidup warga.
Selain bersuara kpd Pemerintah mereka juga berkomunikasi dengan para peminjam dana kepada Pemerintah Indonesia. Warga Wae Sano misalnya menyurati @BankDunia @WorldBank memberitahu bhw mereka tidak mau ada pengeboran di lokasi kampung mereka. Demikian juga warga Pocoleok; mereka menyurati Bank Pembangunan Jerman @KfW_FZ_int.
Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Manggarai Barat, Ipda Karina Viktoria Anam mengatakan, saat ini “tidak ada alasan untuk menindaklanjuti kasus itu.
Anehnya polisi menghentikan pengusutan berdasarkan kesaksian pelaku.
Ini pernyataan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mabar: “…dalam proses penyelidikan kami berdasarkan pengakuan dua pelaku itu, [hubungan intim] terjadi atas kemauan korban yang memaksa pelaku satu dan dua.”
Komodo tidak mudah ditipu. Mereka tahu ada siasat apa di balik proyek pariwisata super premium.
Karena itu: …
-sebuah thread singkat-
1. Cabut konsesi bisnis perusahaan2 di dlm habitat Komodo! Bangun resort/hotel, bar, spa, dan bisnis wisata lainnya di luar taman nasional saja.
2. Batalkan alihfungsi #HutanBowosie. Cabut Perpres 32/2018. Pulihkan ekosistem kota Labuan Bajo Flores. Pariwisata Flores dapat dibangun tanpa merusak hutan.
Mari simak suara hati dan permintaan warga di #LabuanBajo Flores ini yg sawah dan rumahnya digusur tanpa ganti rugi utk proyek jalan ke KEK Golo Mori pariwisata premium. Kendati diintimidasi dgn berbagai cara, mereka terus perjuangkan nasibnya.
Sebelumnya mereka berencana demonstrasi dgn memasang spanduk di lokasi bekas kebun dan rumah mereka selama #AseanSummit. Rencana batal, krn mereka mndapat surat panggilan polisi, dituduh lakukan “tindak pidana penghasutan”
Selain itu, aparat dr “Mabes Polri” & orang yg sebut diri “Utusan Pusat” mendatangi kampung mereka, meminta membuat pernyataan “dukung #AseanSummit & batal demo”. Mereka diberi janji bhw soal mereka akan diselesaikan. Puluhan aparat tak berseragam berseliweran di kampung mereka.
Perjuangan warga korban gusuran proyek jalan strategis nasional di Labuan Bajo Flores terbentur intimidasi dan kriminalisasi. 4 orang dipanggil polisi, warga diminta tandatangan dukungan utk #AseanSummit dan batal demo.
Aparat yg mengaku dari “Mabes Polri” mendatangi kampung mereka, berjanji membantu menyelesaikan persoalan nanti setelah Asean Summit. Warga diminta membuat pernyataan di atas meterai.
Ini salah satu rekaman media ttg persoalan yg mereka hadapi.