JATAM Profile picture
16 Sep, 10 tweets, 3 min read
Selain berhadapan dg aparat keamanan yang represif, ribuan nelayan penolak tambang di Kodingareng, jg berhadapan dg kepentingan para pemilik/pemegang saham perusahaan tambang.

Para pengusaha itu, pernah menjadi Timses pasangan Nurdin Abdullah - Andi S. Sulaiman pd Pilgub 2018.
Dari total 12 pemegang konsesi tambang yang beroperasi di perairan Takalar, dua di antaranya adalah PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur.

Pemilik/pemegang saham di dua perusahaan ini tercatat punya relasi yang dekat dengan gubernur Sulsel.
PT Banteng Laut Indonesia -- pemilik konsesi, tempat Boskalis Internasional Indonesia menambang pasir -- pemilik/pemegang sahamnya: Akbar Nugraha (Direktur Utama), Sunny Tanuwijaya (Komisaris), Abil Iksan (Direktur), & Yoga Gumelar Wietdhianto.

Selain Akbar Nugraha...
...Selain Akbar Nugraha dan Abil Iksan, nama Fahmi Islami juga tercatat sebagai pemegang saham di PT Banteng Laut Indonesia.

Lalu, di PT Nugraha Indonesia Timur, Abil Iksan juga tercatat sebagai Direktur, Akbar Nugraha sebagai Wakil Direktur, dan Kendrik Wisan sebagai Komisaris.
Nama-nama seperti Akbar Nugraha, Abil Iksan, dan Fahmi Islami, diketahui pernah menjadi bagian dari Tim Lebah Pemenangan Nurdin Abdullah - Andi Sudirman Sulaiman.

Pasangan Nurdin - Andi Sudirman ini diusung PDI Perjuangan, PKS, dan PAN pada Pilgub Sulsel 2018 lalu.
Selain sbg pemilik/pemegang saham di PT Banteng Laut Indonesia, Akbar Nugraha juga ditunjuk sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) oleh Gubernur Nurdin Abdullah sejak 2018 sampai sekarang.

Foto: Akbar Nugraha bersama Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah. (Ist)
Sementara Fahmi Islami (Salah satu Pemegang Saham PT Banteng Laut Indonesia), tercatat sebagai Staf Khusus Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.

Selain itu, Fahmi Islami juga diketahui menjadi bagian dari Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Provinsi Sulawesi Selatan.
Selain nama-nama di atas, ada juga nama Sunny Tanuwidjaja yang tercatat sebagai Komisaris Utama di PT Banteng Laut Indonesia.

Sunny, adalah mantan staf khusus Pemprov DKI Jakarta masa kepemimpinan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, juga sbg Sekretaris Dewan Pembina @psi_id.
Sunny Tanuwidjaja juga pernah dikaitkan dg kasus suap anggota DPRD Pemprov DKI Jakarta Muh Sanusi, dlm kaitan dg reklamasi Pulau G di Pantai Utara Jakarta.

Pasir hasil penambangan di konsesi tambang PT Banteng Laut Indonesia, utk material timbunan proyek reklamasi MNP.
Dengan demikian, aktivitas penambangan pasir di perairan Takalar yang mendapat perlawanan dari ribuan nelayan itu, sangat kental dengan kepentingan politik-ekonomi gubernur Nurdin Abdullah dan para pemilik/pemegang saham PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with JATAM

JATAM Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @jatamnas

27 Jul
Setelah daratan dihancur, kini laut dalam Kepulauan Obi dan Morowali pun hendak dijadikan toilet limbah tailing tambang.

Dan, @kkpgoid benar-benar gak berguna!

Kemenko Marves Proses Izin Pembuangan Limbah Tailing ke Laut bisnis.tempo.co/read/1367485/k…
Buangan limbah tambang ini secara langsung dan tidak langsung akan terkontaminasi dalam rantai makanan dan dapat mengancam ikan-ikan demersal, pelagis kecil dan besar, serta biota laut lainnya. darilaut.id/kajian/laut-bu…

@susipudjiastuti
Lingkungan perairan akan menjadi sasaran, milyaran ton limbah beracun akan dibuang ke perairan segitiga terumbu karang, rumah bagi keanekaragaman karang dan ikan karang tertinggi di dunia.

mongabay.co.id/2020/05/29/saa…

@susipudjiastuti
Read 5 tweets
17 Jul
[URGENT] Nelayan butuh support kita: Hari ini, 500 perahu nelayan dari berbagai tempat kembali mendatangi kapal @BoskalisWessie, Belanda -- The Queen of Netherland -- tuntut penghentian penambangan pasir laut di wilayah tangkap nelayan, Sulsel.

👉 Dubes Belanda @LambertGrijns
Mr. @LambertGrijns, segera tarik kapal ini, hentikan penambangan di wilayah tangkap nelayan!

Boskalis Kembali Menambang Pasir Laut, Nelayan Kodingareng: Kami Sedang Dijajah Belanda terkini.id/citizen-report…

@Walhi_Sulsel
“Kami berjuang keras menolak tambang pasir laut yang menghancurkan kehidupan perempuan dan nelayan Pulau Kodingareng"
mongabay.co.id/2020/07/13/aks…

@LambertGrijns
Read 7 tweets
11 May
Jatam Sorot Jaminan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan dalam RUU Minerba kmp.im/AFzyAH
RUU Minerba Hapus Pidana untuk Pejabat Korupsi Izin Pertambangan kbr.id/nasional/05-20…
Lanjutkan Pembahasan RUU Minerba, DPR DInilai Utamakan Investor bisnis.tempo.co/read/1341103/l…
Read 5 tweets
30 Jan
Presiden @jokowi berharap @DPR_RI merampungkan Draft RUU #OmnibusLaw dalam waktu 100 hari.

Untuk kepentingan apa dan siapa RUU ini dikebut? Lalu, siapa yang paling dirugikan jika RUU CILAKA ini disahkan?

😠Sebuah Utas😠

#TolakOmnibusLaw
Dalam konteks tambang, Draft RUU #OmnibusLaw ini mengamputasi kewenangan pemerintah daerah. Semua dikunci di pemerintah pusat.

Sekadar informasi, para oligark pada Pilpres lalu, sebagiannya memegang peranan penting dari kedua pasangan calon.

#TolakOmnibusLaw
Jika sebelumnya, dalam UU Minerba, tahapan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi harus memiliki izinnya masing-masing, dalam draft #OmnbusLaw yang sedang dikebut itu, cukup mengurus satu izin saja.

Memudahkan korporasi, bukan?

#TolakOmnibusLaw
Read 9 tweets
23 Dec 19
UJI KLAIM PEMERINTAH. Di balik pemindahan ibu kota negara (IKN), sesungguhnya terdapat setumpuk persoalan pelik yang, tampak sengaja tak dibuka ke publik.

Biar tak menelan mentah dengan narasi rezim, termasuk para pengikutnya soal IKN, berikut kami paparkan beberapa fakta.
Benarkah Kaltim memiliki risiko bencana minimal, baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor?
Benarkah pembangunan IKN dirancang modern, smart, and green city yang memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil batubara?
Read 4 tweets
19 Dec 19
Secara ekologis, Kalimantan Timur itu telah lama bangkrut. Adapun ide pemindahan ibu kota negara Presiden Joko Widodo justru menambah dan mempercepat penghancuran ruang hidup masyarakat Kaltim.

[Laporan] Ibu Kota Baru untuk Siapa? jatam.org/2019/12/17/ibu… Image
Catatan @jatamkaltim, terdapat 625 IUP di Kukar dg total luas 876 ribu ha. Belum ditambah 11 PKP2B -dikeluarkan pemerintah pusat-, luas konsesi membengkak menjadi 1,27 juta ha. Adapun Kab. Penajam Paser Utara dg luas wilayah 333.306 ha, memiliki 151 IUP dg total luas 218.927 ha Image
Dari angka tersebut, @jatamkaltim melokalisasi IUP di dua kecamatan yang menjadi lokasi ibu kota negara. Di Kecamatan Samboja, Kukar, telah dikaveling 49 IUP. Sementara di Kecamatan Sepaku, PPU, ditemukan 62 IUP. ImageImage
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!