Utas
Sumpah dan Janji Pejabat Kepolisian :
“Demi Allah saya bersumpah”
bahwa saya, selaku Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia akan setia dan taat sepenuhnya
kepada Pancasila
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
bahwa SAYA, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas
kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung
jawab
bahwa SAYA akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia
serta akan senantiasa mengutamakan Kepentingan Masyarakat, Bangsa,
dan Negara daripada kepentingan SAYA sendiri, seseorang, atau golongan
bahwa SAYA, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus
saya rahasiakan
bahwa SAYA, tdk akan melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, & Gratifikasi berupa apa saja dari
atau kpd siapapun juga, yg diduga / patut diduga untuk menggerakkan agar melakukan /
tdk melakukan sesuatu yg bertentangan dengan kewajiban Jabatan dan Pekerjaan
bahwa SAYA, akan bekerja dengan Jujur, Disiplin, Bertanggung jawab, Cermat, dan semangat untuk
kepentingan Masyarakat, Bangsa, dan Negara.
'Apakah saudara bersedia diambil sumpah atau Janji.
" BERSEDIA"
Sumber di ambil dari
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
SUMPAH ATAU JANJI PEJABAT
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with HUKUM MILIK PENGUASA

HUKUM MILIK PENGUASA Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HukumDan

16 Oct
Jika di lihat sisi Hukum Pidana dan UU ITE, Pemerintah dan DPR di duga kuat juga termasuk kategori Penyebar Hoax yang menimbulkan Keonaran di tengah tengah masyarakat.
Sebagian kecil mendukung sementara banyak yg menolak dibalas dgn tindak kekerasan aparat
Keonaran di tengah masyarakat, para kaum buruh dan elemen mahasiswa diawali dengan RUU omnibus law yang cacat prosedural, mulai dari sidang mendadak. Keputusan mendadak dan tidak adanya kejelasan RUU yg mana yg sudah di sahkan
Tuduhan terhadap masyarakat, Mahasiswa, Buruh dan Aktifis menolak UU Ominbus law yg menimbulkan keonaran adalah tuduhan yg tidak beradasar. Bukankah keonaran itu timbul akibat Cacat Prosedural pengesahan RUU Cipta Kerja.?
Para ahli Hukum harusnya tau soal ini
Read 6 tweets
12 Jul
Salam untuk semua
1.Saran saya bagi masyarakat yg sudah membuat laporan tindak pidana apakah itu pidana penghinaan. Pencemaran Nama baik / tidak pidana lain pastikan Anda sebagai pelapor tlh menerima SPDP & catat nama penyidik di instansi tempat anda melapor
2.Apabila Anda tidak juga memperoleh informasi terkait proses penyidikan terhadap laporan polisi yang telah dibuat, maka Anda sebagai pelapor dapat meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan “SP2HP”
3.Apabila laporan polisi yang telah Anda buat ternyata telah dihentikan penyidikannya dan Anda merasa keberatan, Anda dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri
Read 6 tweets
7 Jul
Bagian dari putusan MA :
Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU RI no 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dlm Pemilu TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT
( 🤔 )
Yang dibatalkan MA pasal 3 ayat 7 PKPU tidak berkekuatan hukum mengikat tapi UU no 7/2017 kan tidak.. Sama saja . Mendingan MA gak usah ambil keputusan
Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sbg pas Calon terpilih.
Pasal ini menurut MA tidak berkekuatan Hukum mengikat
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!