JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan aspirasi masyarakat Jawa Barat terkait keadilan politik bagi provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia.
Ketua DPD RI beserta rombongan dalam rapat kerja dengan Gubernur Jabar memang membahas dua isu spesifik. Yaitu tentang pemekaran daerah di Jabar dan pertanian, terkait ketahanan pangan nasional. @LaNyallaMM1@ridwankamil#LaNyalla
Mengingat Jabar adalah salah satu provinsi penopang pangan nasional. Raker digelar di Pakuan, rumah dinas Gubernur, Rabu (13/1/2021) siang.
Ridwan mengungkapkan jumlah penduduk Jabar setara dengan 1/5 penduduk Indonesia. Setara dengan penduduk Korea Selatan, dengan jumlah penduduk muslim yang lebih banyak dari Arab Saudi.
“Bayangkan, Bupati Bogor, harus mengurus 6 juta penduduk, setara dengan penduduk Sumatera Barat, yang diurus oleh seorang Gubernur dan belasan Bupati/Walikota,” ungkapnya. @ridwankamil@LaNyallaMM1#LaNyalla
Gubernur berlatar aristek ini juga membandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, dengan penduduk hampir sekitar 38 juta jiwa, memiliki 38 kabupaten/kota.
Begitu pula dengan jumlah desa. Jawa Tengah, dengan jumlah penduduk sekitar 34 juta jiwa, memiliki 8.000 desa, sementara Jabar hanya punya 5.000 desa. #LaNyalla
Dari situ saja, Jateng dapat dana desa Rp.8 trilyun, sementara Jabar Rp.5 trilyun. Begitu pula dana transfer pusat, karena alokasinya berdasarkan jumlah daerah, maka selisih Jatim dan Jabar dalam 5 tahun, mencapai Rp.50 trilyun.
Satu anak di Jatim dapat pembiayaan Rp.1 juta, sementara di Jabar terpaksa hanya dapat Rp.600 ribu urai #LaNyalla
Sekali lagi ini soal keadilan politik bagi masyarakat Jabar. Dan saya sangat berharap kepada DPD sebagai wakil daerah dapat memperjuangkan keadilan politik tersebut
Kalau pemekaran daerah masih sulit, tolong ubah pola pendekatan fiskal, dengan tidak melihat jumlah daerah, tapi jumlah penduduk,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, #LaNyalla menyatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang juga Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, pada Desember lalu.
Seperti diketahui, Provinsi Jabar telah menyiapkan secara matang pemekaran tiga daerah. Yaitu Sukabumi Utara, Bogor Barat dan Garut Selatan. Ketiga daerah baru tersebut dikatakan sudah siap dari sisi kemampuan fiskal sebagai daerah otonom.
Sementara itu, terkait isu pertanian, Ketua DPD RI mengungkapkan bahwa dirinya mendapat masukan dari senator asal Jawa Barat terkait kondisi pertanian di Jabar.
Persoalan lainnya adalah permasalahan klasik yang selalu terjadi dari hulu hingga hilir. Yaitu pada saat musim tanam, bibit mahal dan pupuk subsidi langka. Lalu pada saat musim panen, harga gabah anjlok," katanya.
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu mengatakan, yang juga menjadi masalah adalah berkurangnya jumlah penyuluh pertanian untuk mengimbangi gerakan mencetak petani milenial.
Dan terakhir, adalah seringnya bantuan alat-alat pertanian tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Salah satu contohnya, bantuan traktor ukuran besar untuk lahan ukuran kecil. #LaNyalla
Akhirnya bantuan tersebut tidak terpakai secara optimal dan berakhir mangkrak di gudang," ulasnya. #LaNyalla
Alumni Universitas Brawijaya Malang itu yakin Presiden Jokowi akan memberi atensi, apalagi presiden sangat fokus membangun ketahanan pangan nasional melalui program food estate dan beberapa stimulus lainnya.
Atas hal itu, Ridwan Kamil juga menitipkan aspirasi terkait banyaknya lahan-lahan kosong yang dimiliki PTPN dan sejumlah BUMN lain. Yang belum bisa dimanfaatkan oleh provinsi untuk membuka lahan pertanian baru.
Dalam pertemuan tersebut sejumlah senator turut hadir mendampingi, di antaranya senator asal Jawa Barat, Eni Sumarni, Amang Syafrudin, Oni Sumarwan dan Asep Hidayat. Juga hadir senator Fachrul Razi (Aceh),
Alirman Sori (Sumbar),Jiyalika Maharani (Sumsel), Ria Mayang Sari dan Sum Indra (Jambi), Ahmad Bastian dan Bustami Zainudin (Lampung), Wa Ode Rabia Al Adawia (Sultra) dan Alexander Fransiscus (Babel)
Untuk itu, Ketua DPD RI AA #LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan dukungan untuk program revitalisasi dan dan pembangunan pasar rakyat.
Menurut #LaNyalla, program revitalisasi dan pembangunan pasar rakyat adalah bagian dari implementasi RUU Ciptaker, khususnya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Dua Unit Gedung Sekolah SD di Ciamis Ambruk, Ketua DPD RI Desak Pemda Segera Turun Tangan
JAKARTA - Dua unit gedung sekolah dasar (SD) di Kabupaten Ciamis ambruk. Adalah SDN 2 Janggala ambruk di Dusun Sukalilah, Kecamatan Cidolong, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
yang mengalami kerusakan atap ruang kelas pada pada Senin (11/1/2021) dan SDN 1 Sukadana di Dusun Desa, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang juga mengalami kerusakan atapnya pada Sabtu (2/1/2021).
Ditemukan Cadangan Gas Besar, #LaNyalla Minta Pemerintah Segera Ambil Langkah
JAKARTA-@KementerianESDM Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap adanya potensi cadangan gas yang cukup besar di Lapangan East Natuna di Perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Ketua DPD RI AA #LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebut potensi gas ini harus dikembangkan dengan baik. Untuk itu, pemerintah, tambahnya, harus segera ambil langkah strategis.
Dirjen Migas Kementerian ESDM menyebut East Natuna sebagai second of life of Indonesia sebab potensi cadangan gasnya dua kali lebih besar dari blok Masela," ujar #LaNyalla, Kamis (10/10/2020) di bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, setiba dari kunjungan ke Surabaya.