STANDAR GANDA & PERBUDAKAN GLOBAL AGENDA 2030

Kalau misalnya dalam KUHP ada kata “mencuri” berarti kata tersebut diartikan secara fisik seperti mencuri barang. Tapi dalam Agenda 2030 tidak demikian karena kata “mencuri” itu artinya bukan mencuri secara fisik alias mencuri barang
melainkan mencuri tanpa tangan. Agenda itu dibuat oleh PBB dimana PBB sendiri tidak independen dan netral karena tanah hektar PBB sendiri hasil pemberian dari Rockefeller (kriminal non state actor). Artinya apa?
PBB adalah sebuah sistem yang dibuat oleh kelompok kriminal tersembunyi.

Postingan ini hanyalah pengantar saja dimana beberapa poin pencapaian Agenda 2030 (mungkin tidak sampai maksimal 17 poin, hanya beberapa poinnya saja yang akan Saya rangkum) ini akan Saya jelaskan
dan tafsirkan di postingan selanjutnya. Tapi Saya postingnya agak lama waktunya.

Lalu Saya akan hubungkan masalah UU No 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) yang merupakan UU dimana UU tersebut akan menjadi jembatan dari globalis cabal agar Agenda 21 masuk ke Indonesia dan kontrol
otoriternya akan tegak. Mengapa? Mengingat Lord Luhut Binsar Pandjaitan mendapat selamat dari World Bank (bawahannya PBB dimana PBB sendiri yang membuat Agenda 21) atas sah-nya UU Cipta Kerja (t.me/bernapasbersam…).
Jadi beberapa postingan pembahasan Agenda 21 mungkin akan erat dan terkait dengan UU Cipta Kerja.

Yang perlu diperhatikan disini adalah Agenda 21 ini ada sebagian yang benar dan sebagiannya lagi salah. Yang benar mungkin adalah perkartelannya tapi yang salahnya adalah
tahun dan proses penerapannya, yaitu 2030 mengingat dunia ini dalam ancaman PD3 saat ini. Perlu diingat bahwa NWO hanya dapat berdiri ketika sudah terjadi PD3 karena dalam ramalan Albert Pike, PD3 dirancang untuk menghancurkan agama Islam dan memenangkan kubu zionis
sehingga islam dan seluruh agama akan terhapus dari muka bumi dan digantikan satu agama baru yang otomatis menjadikan NWO tersebut berdiri. Jika NWO berdiri, aturan dalam Agenda 21 ini pasti berlaku. Tahun 2030 hanyalah kedok agar kita berpikir dunia masih lama puluhan tahun dan
PD3 akan lama juga.

Berikut Part Pembahasan Agenda 21 Selanjutnya (dapat di-klik Part-nya):
PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4 | PART 5 | PART 6 | PART 7 | PART 8 | PART 9
Part 1
30 April, 2021 oleh Con Spirare
Tujuan Ke 11 “Kota Dan Komunitas Yang Berkelanjutan” = Penguasaan Lahan Tanah Girik Menjadi Bersertifikat
Musuh Kita (globalis cabal) tahu kalau Kita mau back to nature (hidup di desa) demi menghindari sertifikat/imunitas digital (bahasa
halus Bill Gates) yang akan dipasangkan itu. Maka diciptakanlah Agenda 21 beserta penandatanganan negara² anggota PBB terhadap Agenda 21 biar supaya negara² yang TTD itu dijerat melaksanakan agenda ini.
Apa yang dikatakan Jokowi mengenai semua tanah di Indonesia akan mempunyai sertifikat di tahun 2025 adalah upaya menghambat Kita untuk back to nature serta selaras dengan Agenda 21 /SDGs pada tujuan ke 11, Kota dan Komunitas Yang Berkelanjutan. Mengapa Saya katakan demikian?
Buka link dokumen “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Perlu Diketahui Oleh Pemerintah Daerah (TPBYPDOPD)” dalam kurung (uclg.org/sites/default/…) dan unduh dokumen tersebut yang diterbitkan oleh UCLG kemudian buka halaman 15 nya mengenai tujuan ke 11 Agenda 21.
Di part² selanjutnya kalau Saya suruh membuka link dokumen TPBYPDOPD dan halamannya berapa, maka linknya tersedia di part ini saja.
Di halaman 15 tersebut dikatakan bahwa “Pesatnya urbanisasi yang dialami banyak kota di belahan selatan dunia telah menyebabkan pertumbuhan permukiman kumuh. Pemerintah daerah harus mengembangkan rencana tata ruang yang strategis untuk mencegah pertumbuhannya dan
bekerjasama dengan para pemukim untuk melakukan peremajaan permukiman. Akses terhadap perumahan yang terjangkau juga menjadi permasalahan di kota-kota terkaya dunia; pemerintah daerah harus mengintervensi pasar lahan
dan perumahan untuk menjamin terpenuhinya hak atas tempat tinggal yang layak bagi penduduk termiskin.”
Artinya apa? Inilah liciknya permainan bahasa dari Agenda 21. Bisa² bukan hanya kota saja yang sebenarnya bisa diintervensi lahannya melainkan juga desa² dengan alasan urbanisasi. Demi mencegah urbanisasi tentunya pemerintah harus menekan angka tersebut.
Salah satunya penguasaan lahan melalui sertifikat tanah. Selain itu desa pun di dalam dokumen yang diterbitkan UCLG juga dirangkul untuk menjadi penyedia bahan sumber daya alam dan pangan bagi perkotaan.
Kita tahu bahwa ketika sertifikat digital itu dipasang ke tubuh Kita, semua surat² aset berharga beserta kartu identitas, ATM, dan segala macamnya masuk ke sertifikat digital itu. Tanpa sertifikat digital, mustahil Kita dapat memiliki aset tanah tersebut. .
Mau tidak mau Kita yang tidak disertifikasi digital harus mencari daerah² desa yang langka dan tidak diperhatikan pemerintah serta belum sempat disertifikasi dan tidak terjangkau teknologi.
Lagipula penerapan Agenda 21 alias SDGs ini tidak meninggalkan satu orang pun (kata website SDG2030Indonesia.org). Artinya Kita semua mau kaya sampai miskin akan disuruh ikut Agenda 21 yang merupakan perwujudan dari NWO.
Jadi inilah kendalanya untuk Kita yang menolak disertifikasi dalam melakukan back to nature alias hidup di desa. Ketika seluruh lahan sudah dikuasai tanpa ada embel² kata “ilegal” termasuk wilayah pedesaan, dari situlah Kita harus siapkan nyawa.
Nyawa boleh mereka renggut tapi tubuh tidak boleh dikuasai karena tubuh ini milik Tuhan dan Tuhan lah yang berhak atas otoritas dan fungsi dari tubuh ini, bukannya para globalis yang ingin menguasai tubuh ini dalam tujuan mengontrol hidup Kita melalui sertifikasi digital miliknya
Part 2
30 April, 2021 oleh Con Spirare
Tujuan Ke 2 “Mengakhiri Kelaparan” = Monopoli Kedaulatan Pangan
Kalau Anda membaca postingan part 1, maka seluruh tanah bahkan bisa saja tanah girik di RI sudah diberi sertifikat tanah di tahun 2025.
Desa pun akan menjadi penyumbang sumber daya alam sekaligus pangan bagi wilayah perkotaan. Sedangkan Anda tahu sendiri ada desa yang lahan tanahnya statusnya adalah girik.
Jika masyarakat desa menolak dipasang mark of the beast, maka sertifikat tanahnya akan diambil alih oleh negara dan didaftarkan secara big data.
Lalu bagaimana kedaulatan pangan akan dimonopoli oleh Agenda 21 melalui omnibus law UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)? Mari Kita baca UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) yang telah diubah oleh Pasal 29 UU Cipta Kerja.
Mengingat ini memakai bahasa hukum dan juga penjelasannya akan panjang, Saya harap Anda fokus membacanya karena pasal² memang ribet kalau mau difokuskan.
Kalau masih puyeng bacanya, baca langsung kesimpulannya dari UU Perkebunan yang akan Saya paparkan setelah menjelaskan secara rinci UU Perkebunan tersebut.
Pasal 39 UU Perkebunan diubah oleh Pasal 29 angka 10 UU Cipta Kerja sehingga bersabda sebagai berikut:
Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan Usaha Perkebunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.”
Sedangkan Pasal 39 UU Perkebunan bersabda sebagai berikut:
(1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing
(2) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. badan hukum asing; atau
b. perseorangan warga negara asing.
(3) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan Usaha Perkebunan harus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia.
Apa maksud diubahnya Pasal 39 UU Perkebunan ini di UU Cipta Kerja? Apakah niatnya mau menghilangkan Pasal 39 ayat (3) UU Perkebunan tapi pada akhirnya justru menghilangkan kedua ayat ini dan mengubah
ayat (1) nya di Pasal 29 angka 10 UU Cipta Kerja? Wah, ngeri juga kalau perusahaan asing mempunyai izin melakukan usaha perkebunan tanpa melibatkan perusahaan dalam negeri.
Selanjutnya Pasal 40 UU Perkebunan diubah oleh Pasal 29 angka 11 UU Cipta Kerja sehingga bersabda sebagai berikut:
"Pengalihan kepemilikan Perusahaan perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah pusat.”
Sedangkan Pasal 40 UU Perkebunan bersabda sebagai berikut:
(1) Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri.
(2) Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kepentingan nasional.
Apa yang menjadi kejanggalan dari Pasal 29 angka 11 UU Cipta Kerja? Disebutkan bahwa pengalihan kepemilikan perusahaan perkebunan kepada penanam modal asing itu dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pemerintah pusat (persetujuan menteri yang diatur oleh Pasal 40 UU
Perkebunan ditiadakan oleh Pasal 29 angka 11 UU Cipta Kerja sehingga diganti menjadi persetujuan pemerintah pusat). Sedangkan Pasal 40 ayat (2) UU Perkebunan sendiri yang mengatur menteri melakukan persetujuan tersebut dalam rangka “kepentingan
nasional” (suatu pendekatan yang bertujuan menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan) malah ditiadakan oleh Pasal 29 angka 11 UU Cipta Kerja.
Selanjutnya Pasal 42 UU Perkebunan diubah oleh Pasal 29 angka 12 UU Cipta Kerja sehingga bersabda sebagai berikut:
(1) Kegiatan usaha budi daya Tanaman perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan
memenuhi Perizinan Berusaha terkait perkebunan dari Pemerintah Pusat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Perbedaan Pasal 42 UU Perkebunan yang diubah oleh Pasal 29 angka 12 UU Cipta Kerja dengan Pasal 42 UU Perkebunan itu sendiri adalah kalau
Pasal 42 UU Perkebunan tidak ada ayat ke (2) sedangkan Pasal 42 UU Perkebunan yang diubah oleh Pasal 29 angka 12 UU Cipta Kerja ada ayat ke (2) nya. Hanya itu saja bedanya.
Kemudian Pasal 29 angka 14 UU Cipta Kerja telah menghapus Pasal 45 UU Perkebunan. Padahal Pasal 45 UU Perkebunan mengatur apa yang ada di Pasal 42 UU Perkebunan yaitu:
(1) Untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan:
a. izin lingkungan;
b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
c. kesesuaian dengan rencana Perkebunan.
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. usaha budi daya Perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan
b. usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.
Artinya apa? Kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan tidak akan mempertimbangkan alias mengabaikan apa yang ada di Pasal 45 UU Perkebunan tersebut yaitu izin lingkungan,
kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, dan kesesuaian dengan rencana Perkebunan. Nanti orang pecinta UU Cipta Kerja alias buzzeRp mengatakan izin usaha kan akan diatur oleh PP. Apa Anda yakin PP ini akan dibuat untuk mengatur hal tersebut?
Mulut ngomongnya gampang akan dibikin PP. Padahal menurut Saya Pasal 45 UU Perkebunan yang mengatur izin usaha kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan sudah tepat.
Terakhir, Pasal 67 UU Perkebunan yang diubah dengan Pasal 29 angka 21 UU Cipta Kerja menyebutkan:
(1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Tetapi sayangnya Pasal 67 ayat (3) UU Perkebunan ditiadakan oleh Pasal 29 angka 21 UU Cipta Kerja. Pasal 67 ayat (3) UU Cipta Kerja menyebutkan:
Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin Usaha Perkebunan,
Perusahaan Perkebunan harus:
a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan
c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.
Menurut Saya Pasal 67 ayat (2) UU Perkebunan yang diubah dengan Pasal 29 angka 21 UU Cipta Kerja yang mengatur ketentuan lanjutan yang diatur oleh PP ini bisa saja tidak akan diwujudkan alias hanya omdo.
Sama seperti yang Saya bilang tadi mengenai ketentuan lanjutan dari izin usaha tadi yang akan diatur oleh PP.
Pasal 68 UU Perkebunan menyebutkan:
Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan:
a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
b. analisis risiko lingkungan hidup; dan
c. pemantauan lingkungan hidup.
Pasal 68 UU Perkebunan ini ditiadakan oleh Pasal 29 angka 22 UU Cipta Kerja.
Lalu si buzzeRp akan bantah lagi dengan bilang “Kan Pasal 29 angka 4 UU Cipta Kerja mengatur bahwa pejabat dilarang melakukan penerbitan Perizinan Berusaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat serta bakal diberi sanksi pidana penjara 5 tahun atau denda
5 miliar sebagaimana yang diatur oleh Pasal 29 angka 31 UU Cipta Kerja”. Kalo buzzeRp bertanya seperti itu maka Saya akan ketawa besar. Kenapa? Tanah hak ulayat masyarakat hukum adat alias tanah girik TIDAK AKAN BERLAKU LAGI kedepannya.
Mengapa bisa begitu? Jokowi sudah mengatakan bahwa seluruh tanah di RI harus sudah bersertifikat di 2025. Jadi Pasal 29 angka 4 dan 31 UU Cipta Kerja yang mengatur hal yang berkaitan dengan tanah girik ini HANYA AKAN MENJADI PAJANGAN tahun 2025.
Lalu apa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan Pasal 29 UU Cipta Kerja mengenai UU Perkebunan?
1. Perusahaan asing mempunyai izin melakukan usaha perkebunan tanpa melibatkan perusahaan dalam negeri.
2. Izin usaha tidak akan memperhatikan lagi dalam hal:
-) analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup
-) analisis risiko lingkungan hidup
-) pemantauan lingkungan hidup
-) memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik
-) membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai
untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.
3. Pengalihan kepemilikan perusahaan perkebunan kepada penanam modal asing itu dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pemerintah pusat tetapi pemerintah pusat tidak mempertimbangkannya dalam
rangka “kepentingan nasional” (suatu pendekatan yang bertujuan menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan).
4. Tanah girik yang diatur Pasal 29 UU Cipta Kerja hanya akan menjadi pajangan saja di 2025 alias aturan mengenai tanah girik tidak akan dipakai lagi.
Bukankah 4 poin kesimpulan ini akan mempermulus jalannya Agenda 21 ini bukan dan mengapa dianggap mempermulus?
1. Jika kondisi dunia dalam keadaan darurat krisis pangan termasuk di Indonesia, maka UU Cipta Kerja ini melonggarkan perusahaan asing untuk mudah masuk ke Indonesia tanpa melibatkan perusahaan dalam negeri dan dapat menempati lahan perkebunan walau ada jangka waktunya juga.
2. Tidak adanya izin usaha yang mempertimbangkan hal² yang disebutkan pada poin ke 2 kesimpulan ini jelas akan membuat perusahaan² baik asing maupun dalam negeri akan mengabaikan dampak lingkungan serta risikonya dan tentu saja akan menyebabkan bahaya pada lingkungan karena
tidak mempertimbangkan hal tersebut.
3. Pengalihan kepemilikan perusahaan perkebunan tanpa memperhatikan “kepentingan nasional” (sudah dijelaskan definisi ini tadi di kesimpulan) membuat penanam modal asing dapat memiliki perusahaan perkebunan dalam situasi tdk darurat sekalipun.
Segala monopoli² dan kesewenang²annya akan lahan perkebunan dan hasil perkebunannya sangat berpotensi dilakukan penanam modal asing meskipun ada sanksi²nya yang diatur di Pasal 29 UU Cipta Kerja maupun beberapa Pasal² di UU
Perkebunan yang masih berlaku dan belum dicabut atau diubah oleh Pasal 29 UU Cipta Kerja. Namun sanksi²nya tidak tegas seperti layaknya UU² lainnya yang dibuat.
4. Untuk urusan tanah girik, kembali lagi ke Tujuan ke 11 Agenda 21 yaitu Kota dan Komunitas yang berkelanjutan.
Btw Saya hanya mengupas UU Perkebunan saja dalam UU Cipta Kerja. Mengapa tidak UU yang berkaitan pertanian dll? Baru membahas satu UU saja sudah panjang apalagi UU Cipta Kerja yaitu susunan file PDF nya acakadut sehingga setiap orang yang membacanya jadi pusing kepala.
Apalagi bahasa yang ada di UU Cipta Kerja ada silat² lidah.
Jadi Saya heran mengapa UU Cipta Kerja yang susunan dalam file pdf nya acakadut, sistem kejar kebut semalam, diskusinya diam² tersembunyi, pengesahannya terburu², dan beberapa pasal ada yang typo; mengapa gitu loh kok
bisa dibela mati²an sama buzzeRp? Oh ya kan buzzeRp memang dibayar untuk membela UU Cipta Kerja yang berantakan.
Kemudian Kepala Program Pangan Dunia, David Beasley mengatakan bahwa dunia akan menghadapi pandemi kelaparan di 2021.
Beasley mengatakan “harapan besar” -nya adalah para miliarder yang mendapat untung dari rantai pasokan yang terganggu akan melangkah maju dengan sumbangan untuk program makan siang sekolah global
Apakah ini yang dimaksud dari harapan besar para miliarder penanam modal asing akan masuk ke Indonesia dengan jalur via omnibus law? Apakah karena ini juga, World Bank sampai menelpon Lord Luhut (oligarki tambang berpengaruh)
dan mengucapkan selamat atas sahnya omnibus law UU Cipta Kerja?
Kalau seperti itu maka:
Bye² kedaulatan pangan
Bye² back to nature
Bye² kesejahteraan rakyat dan pangannya.
Sungguh mengecewakan bahwa UU Cipta Kerja yang menjadi jalan masuknya Agenda 21 milik elit global justru dijilat dan dibela mati²an sama pengkhianat bangsa. UU memang dibuat oleh manusia dan memang ada plus dan minus.
Namun kalau UU tersebut menjadi batu loncatan bagi Agenda 21, sudah seharusnya UU tersebut dihapus dari perundang²an Indonesia.

Bersampun.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Pangeran Perang

Pangeran Perang Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Wedhus999

3 May
SEKILAS TENTANG HENDROPRIYONO PENCIPTA JOKOWI ...

1. Eng ing eeeng ... Siapa sajakah orang2 sekeliling Jokowi? Apa tujuan mereka? Dimana mereka sekarang? Mari kita bahas satu persatu
2. Orang pertama yang "menemukan" Jokowi namanya hendropriono. Kader utama LB Moerdani, Terduga otak pelaku pembunuhan Munir aktivis HAM
3. Hendro juga adalah terduga pencipta, perekayasa serangkaian kegiatan "terorisme" di Indonesia sewaktu menjabat kepala BIN
Read 44 tweets
3 May
OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA SEBAGAI JALAN OLIGARKI TAMBANG DAN ELIT GLOBAL

Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019, menyampaikan rencananya mengenai perumusan omnibus law bersama DPR.
Ia menyebutkan ada dua undang-undang yang akan tercakup di dalamnya, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Sebenarnya Luhut Binsar Pandjaitan adalah otak dibalik ide omnibus law UU Cipta Kerja ini. Luhut sebagai otak Omnibus Law ini diungkap dia sendiri saat
menjadi pembicara di acara Outlook 2021: The Year of Opportunity yang digelar secara virtual, beberapa waktu lalu. Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menceritakan kisah Omnibus Law bermula saat ia menjabat sebagai Menko Polhukam.
Read 12 tweets
3 May
Ilusi dan Bahaya Cebong Kampret Serta Elit Lokal

(Con Spirare April 30, 2021)

Mengapa kita harus membahas mengenai masalah cebong kampret dan juga elit-elit lokal karena semuanya saling berkaitan dengan elit global baik secara langsung maupun tidak langsung.
Mengusir Nekolim dari Indonesia berarti Kita harus singkirkan terlebih dahulu perdebatan bodoh cebong kampret yang menjadi penghambat Kita bersatu memberantas Nekolim dan juga singkirkan elit lokal yang selalu menjadi tameng dan kaki tangan Nekolim di Indonesia.
Indonesia mengenal yang namanya toleransi akan hal apapun dan Indonesia mempunyai sila ke 3 dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Apakah Anda percaya sila ke 3 ini dipraktekkan? Tidak. Sila ini tidak dipraktekkan di lapangan yang sebenarnya.
Read 115 tweets
2 May
Setahun pandemi palsu Made in Wuhan, bahayanya sudah terasa bahwa masker akhirnya menjadi sebuah tren. Kalau nggak pakai masker merasa ada yang kurang.
Selamat buat para penyembah Dajjal, kalian berhasil mengontrol perilaku umat manusia menjadi abnormal.
Kegelapan hampir menang.
Siapkan bekal iman dan daya juang demi generasi mendatang!

Read 11 tweets
2 May
Clue silent war, perang dunia ketiga
Read 4 tweets
1 May
🌎 BOROBUDUR PERWUJUDAN TERATAI?

🔥 Pada tahun 1931 seorang arsitek seniman Belanda yang bernama W.O.J. Nieuwenkamp dalam Algemeen Handels-blad (1933) berjudul “Het Borobudur Meer” (Danau Borobudur) mengungkapkan bahwa Candi BOROBUDUR merupakan
perwujudan sebuah 'Ceplok Bunga Teratai' yang mengapung di tengah-tengah danau.

Hipotesa Nieuwenkamp tentang Danau BOROBUDUR ini didukung oleh hasil penyelidikan di daerah sekitar Candi BOROBUDUR dimana ditemukan nama-nama desa yang berawalan ”TANJUNG ” dan
semuanya terletak di atas garis ketinggian yang sama, yaitu 235 meter di atas permukaan laut. Apalagi Candi PAWON dan Candi MENDUT yang letaknya berdekatan dengan Candi BOROBUDUR juga terletak di atas garis ketinggian 235 meter.
Read 17 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!