Menteri Johnny Terima Kunjungan Dubes Kerajaan Arab Saudi
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi, di Rumah Dinas Menteri di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (09/06/2021). @kemkominfo
Dalam pertemuan, Menkominfo Johnny Plate dan Dubes Arab Saudi membahas kerjasama bilateral dan multirateral di bidang ekonomi digital dan teknologi informasi. Menkominfo menyatakan pembahasan dilakukan untuk merealisasikan kerja sama lebih konkret. @kemkominfo@PlateJohnny
Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia H.E. Essam bin Abed Al-Thaqafi mengunjungi Rumah Dinas Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (09/06/2021). Ia tiba di lokasi sekira Pukul 14.00 WIB waktu setempat. @kemkominfo
Mengenakan Batik Khas Nusa Tenggara Timur, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memberi salam selamat datang untuk menyambut kedatangan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia H.E. Essam bin Abed Al-Thaqafi di Rumah Dinas Menkominfo. @kemkominfo@KSPgoid
Dalam pertemuan itu, Menteri Johnny menyatakan saat ini prioritas Pemerintah Indonesia berfokus pada penyelesaian pandemi Covid-19 dan recovery economy. Menurutnya hal itu sudah disampaikan sebelumnya kepada Kerajaan Arab Saudi pada November 2020 lalu. @kemkominfo@PlateJohnny
sehingga kerja sama multilateral di tingkat internasional belum menjadi prioritas utama dari tahun yang lalu. Namun, karena Indonesia juga akan menjadi Presidensi G-20 dan Digital Economy Task Force yang akan ditingkatkan statusnya di Summit nanti.
Sedangkan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia H.E. Essam bin Abed Al-Thaqafi menjelaskan maksud kunjungan dirinya untuk sekali lagi datang mem-propose dan mengusulkan Indonesia untuk menjadi bagian dari negara pendiri Digital Cooperation Organization, @kemkominfo
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate (kanan) memberikan cinderamata kepada Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia H.E. Essam bin Abed Al-Thaqafi (kiri). Hal ini menunjukkan tanda persahabatan kedua negara. @kemkominfo
Usai menerima audiensi Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia H.E. Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi, di Rumah Dinas Menteri di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (09/06/2021), Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan kepada insan pers @kemkominfo
bahwa pembahasan kali ini merupakan kelanjutan dari kunjungan Presiden @jokowi ke Kerajaan Arab Saudi dan pertemuan G-20 di Davos beberapa waktu lalu. Menkominfo jg menyatakan Kerajaan Arab Saudi memahami kemajuan&perkembangan digital economy di Indonesia&secara khusus di ASEAN.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Vale Dipercepat untuk Divestasi, Negara Untung atau Malah Rugi?
PT Vale Indonesia yang memiliki tambang nikel dan timah di Sulawesi, kini tengah didorong oleh pemerintah untuk dipercepat proses divestasi ke MIND ID.
Divestasi ini disebut sebagai upaya pemerintah dalam proses nasionalisasi perusahaan untuk mendorong hilirisasi di Indonesia.
Namun, proses divestasi ini gak berjalan mulus. Dalam prosesnya, ternyata sebagian besar saham Vale masih dikuasai asing. Bukan hanya itu, adanya tarik menarik SDM dan politik kepemilikan asing juga menjadi penghambat proses divestasi ini.
DivestasiVale DitunggangiPolitik
@KemenBUMN @erickthohir
Proses divestasi ini juga tidak memperhatikan konsolidasi pencatatan aset, karena mayoritas saham vale masih dikuasai oleh Vale Canada Ltd.
Tangkap Budi Said, Perampok Emas Indonesia 1,1 Triliun.
.
.
.
Utas....!
BudiSaid PerampokEmas
Upaya Crazy Rich Surabaya, Budi Said yang menuntut pembayaran kerugian emas seberat 1,1 Ton terus berlanjut.
Kasus ini berpotensi merampok uang negara sebesar 1,1 triliun atas dasar keserakahan Budi Said Cs yang ingin meraup uang negara dengan menghalalkan segala cara.
Kasus ini benar-benar menunjukan tingkat tertinggi keserakahan manusia.
Didalangi oleh sang Crazy Rich Budi Said, dan dilakukan oleh 3 oknum pegawai eks Butik Emas Surabaya yakni Endang Kumoro, Ahmad Purwanto dan Misdianto serta seorang Broker yaitu Eksi Anggraeni.
Mereka melakukan manipulasi transaksi penjualan emas BELM Surabaya 01 Antam bahkan dengan harga di bawah harga buy back dan penyerahan emas melebihi faktur pembayaran.
Cacat Logika Hukuman Perampok Emas Negara, Budi Said CS
.
.
.
.
.
.
Utas...!
EmasIndonesia Dirampok1T
Negara berpotensi dirampok dua kali dalam kasus emas crazy rich surabaya Budi Said.
EmasIndonesia Dirampok1T
Mahkamah Agung (MA) memutuskan Antam harus membayar ganti rugi kepada sang konglomerat Surabaya sebesar 1,1 T.
Tuntutan pembayaran ganti rugi ini adalah sebuah cacat logika dari sebuah aksi perampokan emas negara berton-ton. Negara sudah dirampok 2 Kali!
EmasIndonesia Dirampok1T tribunnews.com/bisnis/2023/09…
Kepada Pak @ListyoSigitP Anda sebagai pucuk pimpinan polri telah Abuse of Power karena memanfaatkan jabatan anda untuk memenangkan Paslon di Pilpres!
Kalau punya malu Bapak mestinya mundur dari jabatan Kapolri!
Sumber MI Sebut Perwira Polri tidak Nyaman Terlibat Pemenangan Prabowo-Gibran. Siapa Saja?
Sumber Media Indonesia (MI) yang dekat dengan pimpinan Polri mengaku mendapatkan laporan bahwa beberapa jenderal berpangkat bintang merasa bingung dengan sikap Kapolri yang menggerakkan sejumlah kepala satuan wilayah di internnal polri untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran. via @mediaindonesia
Ia menjelaskan, terjadi kegaulauan yang dialami para perwira tinggi. "Ada yang ingin mencegah keberpihakan, ternyata beberapa koleganya juga telah dikondisikan," ujarnya.
Menurut dia, operasi pemenangan Gibran di Jawa Timur diduga melibatkan 18 Polres. Bahkan, dirinya juga pernah menemui petinggi Polda Jatim yang mengaku tidak kuasa menolak perintah atasan.
Sebab, lanjutnya, penolakan akan berujung pada pergeseran posisi alias mutasi. "Jadi curhatan mereka sama. Kalau mereka tidak dijalankan akan diganti, itulah yang membuat mereka tidak nyaman, karena jika tidak jalan akan diganti."
Sumber tersebut juga mendapatkan laporan bahwa upaya serupa juga dilakukan di wilayah Polda lainnya. Dia juga mencontohkan operasi di Sumatra Utara yang dipimpin oleh petinggi di Mabes Polri."Petinggi di Mabes Polri ada yang khusus ditugaskan untuk menggarap di Sumut. Makanya di Kapolres-Kapolres setempat goyang juga itu. Karena posisi yang tidak nyaman itu tadi," jelasnya.
Sumber tersebut menyatakan bahwa sebenarnya di internal Polri juga terbelah. Namun, pihak yang tidak mau ikut mendukung Gibran tidak bisa juga mencegah manuver Kapolri.
Salut dengan pemilik mata air yang mementingkan kebutuhan masyarakat sekitar daripada Duwit Milyaran
Kabarnya pernah ditawar Rp. 1 milyar oleh Danone Aqua, pemilik sumber mata air ini tolak mentah-mentah
Pemilik sumber mata air tersebut memilih untuk memberikan air tersebut pada warga setempat ketimbang dibeli oleh perusahaan aqua meskipun dihargai miliaran.
@YLKI_ID @GreenpeaceID @walhinasional @KementerianLHK
@jokowi
Siapa yang tidak kenal dengan merk air mineral Aqua
Air mineral merk Aqua menjadi salah satu air minum dalam kemasan yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia.
Tau gak setiap tetes air Danone Aqua yang kita minum membutuhkan beberapa sumber mata air untuk memenuhi produksinya.
Tak jarang sumber mata air yang di ambil menyebabkan warga sekitar kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih
Di beberapa wilayah keberadaan pabrik Danone Aqua menimbulkan konflik dengan warga sekitar...
Seperti contoh beberapa tahun yang lalu puluhan perwakilan masyarakat Padarincang, Banten bersama perwakilan Serikat Petani Indonesia (SPI), Walhi Nasional, LBH Jakarta dan Kruha mendatangi Kedutaan Besar Perancis di Jakarta untuk menolak keberadaan PT. Tirta Investama (Aqua Danone).
Perusahaan tersebut sangat meresahkan petani dan masyarakat. Lebih dari 9.000 rumah tangga tani di Padaricang belum lagi di ciomas terancam oleh kencangnya bisnis air.
@YLKI_ID @GreenpeaceID @walhinasional @KementerianLHK
Ketersediaan air minum yang layak masih menjadi problem yang belum terselesaikan di Indonesia yang sudah 78 tahun merdeka.
Apa artinya kemerdekaan kalau untuk air aja kita masih harus beli dari perusahaan, Pengelolaan sumber mata air yang seharusnya dilakukan Negara dan dimanfaatkan masyarakat luas, belum optimal. Sebagian kalangan berpendapat, Pemerintah harus tegas menegakan kedaulatan air melalui penerapan UU dan regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Sudah sering kita dengar di sejumlah daerah warga menolak kehadiran pabrik AMDK karena khawatir mengganggu ekosistem yang berdampak menyusutnya debit air yang dapat digunakan untuk kepentingan umum.
Kehawatiran warga cukup beralasan lantaran lokasinya terletak di kawasan mata air dan juga kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
@sehatAQUA @BPOM_RI @KemenkesRI @YLKI_ID @KemensetnegRI @mohmahfudmd @setkabgoid @jokowi
Dampak negatif privatisasi dan komersialisasi air oleh perusahaan langsung dirasakan oleh rakyat, seperti masyarakat tak bisa mengakses air bebas dan harus membayar mahal. Eksploitasi air juga melebihi kemampuan alam hingga menyebabkan kerusakan dan krisis air.
Rakyat miskin, harus membayar untuk mendapatkan air dan privatisasi menutup hak publik mendapatkan air gratis. Bahkan merusak tata nilai sosial, budaya dan lingkungan.
@sehatAQUA @BPOM_RI @YLKI_ID @walhinasional @GreenpeaceID @jokowi @KemensetnegRI @setkabgoid
Industri AMDK di Indonesia, katanya, mayoritas perusahaan asing, mencapai 76% dengan merek ternama seperti Aqua (50%), Ades (10%), Nestle (10%) dan Club (6%). Perusahaan lokal hanya 24%. Swasta asing juga menguasai pelayanan air perpipaan 15,3%.
Apa artinya kemerdekaan kalau untuk air aja kita masih harus beli dari perusahaan asing.
@sehatAQUA @BPOM_RI @YLKI_ID @walhinasional @GreenpeaceID