RILIS SIKAP: MENGUTUK KERAS PEMBUNGKAMAN ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DI UNNES
Pada 7 Juli 2021, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM UNNES) mengunggah suatu infografis yang berjudul “Indonesian Political Troll”.
Infografis tersebut merupakan bentuk kritik dari BEM KM UNNES yang ditujukan kepada Joko Widodo sebagai Presiden, K.H. Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden, serta Puan Maharani sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI.
Unggahan BEM KM UNNES tersebut langsung ditanggapi pihak kampus dengan keluarnya rilis pers yang dibuat oleh pihak Rektorat UNNES.
Alih-alih membela mahasiswanya, pihak kampus justru seakan-akan melakukan pembungkaman. Selain itu, akun Instagram BEM KM UNNES juga diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sebagai kader partai pilihan rakyat, seorang presiden harus mampu memosisikan diri secara etika politik, apakah harus melayani rakyat atau melayani partai.
Realitas tak seindah ekspektasi, Presiden Jokowi telah secara terang menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu calon dengan menggunakan fasilitas negara.
TELAH BERLANGSUNG SAFARI PAGUYUBAN 1.0 BERSAMA 6 PAGUYUBAN UI
Pada 12 Mei 2023, telah dilaksanakan Safari Paguyuban 1.0 bersama 6 paguyuban UI, yaitu Paguyuban Baraya UI, Imawangi UI, Forkoma UI Banten, Asli UI, Urban UI dan Permadi UI secara luring di Area Selasar A Lt. Dasar Gedung Pusgiwa Baru.
Agenda yang dibahas pada Safari Fakultas ini, antara lain: 1. perkenalan antara Fungsionaris Adkesma BEM UI dengan ke-6 paguyuban UI; 2. pengenalan program kerja Adkesma BEM UI dan ke-6 paguyuban UI;
ASABERSAMA: SURVEI KEAMANAN UNIVERSITAS INDONESIA DARI KEKERASAN SEKSUAL 2023
Korban kekerasan seksual seringkali diabaikan pengalamannya, karena stigma sosial yang melekat membuat mereka takut untuk berbicara tentang pengalaman tersebut.
Kurangnya sikap responsif dari para pengambil keputusan di pemerintahan atau kampus dalam memberikan bantuan pemulihan seringkali menyebabkan korban mengalami trauma berkepanjangan.
Tepat pukul 10.39 WIB, 21 Maret 2023, telah terjadi pengkhianatan berupa pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU oleh DPR.
DPR lagi-lagi memperlihatkan kebobrokannya melalui pengesahan Perppu Cipta Kerja yang jelas-jelas dinilai inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi karena terdapat kecacatan, baik secara formal maupun materiel.
#CUKUPSUDAH : KABINET INDONESIA MAJU, KABINET NASAKOM!
Terhitung tepat 3 tahun Indonesia telah berjalan di bawah kepemimpinan orang-orang diatas. Selama 3 tahun itu pula Kabinet Indonesia Maju tak membawa kemajuan sesuai namanya dan malah terus menghadirkan kemunduran di berbagai sektor di Indonesia.
Hampir setiap sektor memiliki masalahnya tersendiri yang anehnya tidak diatasi, selalu ditutup-tutupi, tak pernah dievaluasi, dan malah diapresiasi.