Duduk Perkara Pencopotan Plang Muhammadiyah di Banyuwangi
Sebagaimana cuitan dari Mustofa N yg ramai, peristiwa itu benar adanya. Namun, konteks yang sebenarnya tak dicantumkan. Tetiba langsung saja memframing telah terjadi pelanggaran hukum.
@9itmr @GunRomli
Sebagaimana cuitan dari Mustofa N yg ramai, peristiwa itu benar adanya. Namun, konteks yang sebenarnya tak dicantumkan. Tetiba langsung saja memframing telah terjadi pelanggaran hukum.
@9itmr @GunRomli
Sebelum menuju ke inti persoalan, perlu diketahui bahwa masjid tersebut bernama Al-Hidayah yg beralamat di Desa Tampo, Kec. Cluring, Banyuwangi. Penduduknya mayoritas adalah Nahdliyin dan ada sebagian Muhammadiyah.
Masjid Al-Hidayah tsb, adalah wakaf dari Kiai Bahri (w. 1992). Sedangkan Nadzirnya adalah Pak Jamil yg kebetulan adalah Pengurus Ranting Muhammadiyah Tampo.
Akte Ikrar Wakaf dari Masjid Al-Hidayah tsb diperuntukkan penggunaannya untuk masjid. Begitupula Akte Pengganti Akte Ikrar Wakaf (APAIW) yg dikemudian hari diurus oleh Pak Jamil jg diperuntukkan masjid. Tanpa menyebut diserahkan ke ormas tertentu.
Namun, dalam perkembangannya, masjid tersebut oleh Pak Jamil diserahkan ke Muhammadiyah dg dasar APAIW di atas. Sampai akhirnya, oleh Muhammadiyah dijadikan sbg pusat dakwah dengan mencantumkan papan nama Muhammadiyah dan Aisyiyah.
Hal ini kemudian mendapat protes dari warga sekitar. Masjid yg awalnya milik bersama, tetiba berubah kepemilikannya. Protes ini juga dilakukan oleh ahli waris wakif (pewakaf) a.n. Mastur Hamdani.
Gejolak ini sempat dimediasi di Kantor Desa Tampo pada 10 Februari 2022 yg dihadiri oleh warga sekitar masjid. Dalam pertemuan tersebut, disepakati untuk menurunkan papan nama yg terlanjur dipasang.
Akan tetapi, kesepakatan itu tak kunjung dilaksanakan. Papan nama masih terpasang. Sampai akhirnya dilakukan pertemuan kembali di Kantor Kecamatan Cluring pada 24 Februari 2022 dg dihadiri sejumlah pihak.
Dalam pertemuan tsb, pihak KUA Kec. Cluring menilai APAIW yang dibuat Pak Jamil dan kemudian dijadikan dasar sebagai penyerahan aset wakaf Muhammadiyah itu, cacat secara prosedur hukum. Dikarenakan pada saat APAIW itu dibuat, Kiai Bahri masih hidup.
Karena Kiai Bahri masih hidup, seharusnya yg diperkenankan adl beliau langsung. Bukan Pak Jamil yg sbgaimana tertulis di APAIW bertindak selaku wakif dan nadzir. Padahal, wakifnya masih hidup.
Dengan keterangan dari KUA itu, kesepakatan yg awalnya telah ada, semakin dikukuhkan. Masjid Al-Hidayah milik umat muslim, tanpa ada embel-embel ormas tertentu.
Berikut berita acaranya
Berikut berita acaranya
Dalam pertemuan di Kantor Kecamatan Cluring itu, dimufakati juga, batas akhir pencopotan papan nama akan dilakukan pada 25 Februari 2022. Namun, karena tak kunjung diturunkan, akhirnya pihak Forpimka pada keesokan harinya, mendatangi masjid tersebut.
Pertemuan yg berlangsung sore hari di masjid tsb, dihadiri oleh sejumlah pihak. Tak terkecuali dari pihak Muhammadiyah. Pertemuan berjalan lancar dan pencopotan papan nama itu pun berlangsung dengan lancar pula.
Sampai twet ini saya lakukan, di lapangan tidak terjadi gejolak apapun. Kecuali ada beberapa buzzer yg nun jauh di sana, coba menggorengnya.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
