Thread by @KontraS

Rentetan timbulnya wacana perpanjangan jabatan dan penundaan Pemilu nampaknya telah disusun dengan sangat rapi. Padahal wacana ini sama dengan merusak demokrasi serta mengembalikan kita ke rezim otoritarian.
#SelamatkanDemokrasi

Wacana perubahan batas masa jabatan 3 periode, amandemen UUD, dan penundaan Pemilu terus bereskalasi di tengah masyarakat. Walaupun terdapat perubahan, wacana yang dilemparkan memiliki tujuan yang sama yakni pemerintahan Presiden @jokowi bisa lebih lama berkuasa.

Hal tersebut seperti telah diatur skenarionya. Presiden @jokowi pun terlihat tidak tegas merespon wacana ini. Awalnya, Presiden menyatakan tunduk pada konstitusi. Tapi, juga menyatakan bahwa wacana tersebut merupakan bagian dari demokrasi.
kompas.tv/article/268623…

Pembiaran oleh Presiden @jokowi terhadap berkembangnya narasi mengenai perpanjangan jabatan dan penundaan Pemilu, padahal wacana ini adalah bentuk pengangkangan terhadap konstitusi semakin memperlihatkan ketidaktegasan Presiden @jokowi

Terakhir, Presiden menyatakan sikap yang makin kontroversial bahwa teriakan tiga periode merupakan keinginan rakyat. Hal ini makin menegaskan bahwa Presiden @jokowi memang benar-benar mau agar jabatannya diperpanjang.
suara.com/news/2022/03/3…

Wacana tersebut bukan barang baru, melainkan telah tercium di beberapa tahun lalu. Wacana tersebut mulai kembali aktif tahun ini setelah dipantik oleh pernyataan Menteri Investasi. Riak wacana tersebut jg disambut oleh sejumlah pimpinan partai politik.
kumparan.com/kumparanbisnis…

Belakangan, Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan jg menggembar-gemborkan wacana ini dgn menyebutkan alasan big data. Wacana ini jelas bentuk kongkalikong politik antar elit. Hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sebab dilakukan oleh pejabat publik.
nasional.tempo.co/read/1571892/4…

Bahkan kami mencurigai bahwa wacana ini datang dari sekeliling istana dalam hal ini kabinet kerja. Eskalasinya pun menyasar untuk memobilisasi struktural bawah dalam pemerintahan seperti halnya Kepala Desa.
cnnindonesia.com/nasional/20220…

Selain terstruktur, konsolidasinya pun dilakukan dgn sangat sistematis, sebab perencanaannya dan mobilisasi terlihat sangat matang. Langkah dan alurnya nampaknya disusun begitu rapih. Kami menduga wacana ini juga akan berlangsung masif dan menyeluruh di daerah secara diam-diam.

Jika merujuk pada alasan rasional legal, wacana perpanjangan masa jabatan mutlak inkonstitusional. Selain itu, makna penting dari constitutional ethics, yakni adanya konsep rule of law, yang menegaskan tidak ada seorang pun termasuk Presiden memiliki kedudukan di atas hukum.

Wacana yg digulirkan ini jg menegaskan wujud autocratic legalism. Praktik yg sangat berbahaya, sebab negara mengarah pd rezim otoritarian, tp masih seakan-akan menggunakan cara yg demokratis. Begitu sulit mengidentifikasi penyimpangan, sebab telah dilegalisasi dgn instrumen hukum

Demokrasi menghendaki konsep government or rule by the people. Suatu kekuasaan negara harus bersandarkan pada kehendak rakyat terbanyak, sebab rakyatnya yang menetapkan anggota-anggota pemerintahan dan kepada mereka ini dipercayakan penyelenggaraan kepentingan-kepentingan rakyat.

Rakyatlah yang memiliki otoritas untuk membatasi, mengubah ataupun mencabut mandat kekuasaan. Wacana penundaan pemilu tidak hanya menyalahi konstitusi, namun hal ini juga jelas melanggar hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih.

Berdasarkan catatan kami, KontraS bersikap:

Menolak seluruh wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu lewat berbagai metode seperti halnya amandemen UUD 1945 karena tidak memiliki urgensi dan rakyat belum menghendaki adanya amandemen tersebut.

Hal tersebut bisa dilakukan scr konkret oleh Presiden @jokowi dgn mencopot menteri yg terus menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu, seluruh pihak utamanya elit & partai politik harus berhenti menggulirkan wacana tersebut.

Catatan lengkap kami atas wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu dapat diakses melalui kontras.org/wp-content/upl…

#SelamatkanDemokrasi