Thread by @tempodotco

Badan Legislasi DPR dan pemerintah resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS dalam pembicaraan tingkat I pada hari Rabu, 6 April 2022.

Namun terdapat kekurangan pada RUU ini, apa saja kekurangan RUU TPKS? #TempoThread

Selanjutnya, RUU ini akan dibawa ke pembicaraan tingkat II di rapat paripurna untuk segera disetujui menjadi Undang-Undang. #TempoThread

Saat menyampaikan pandangan akhir pemerintah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Bintang Darmawati mengatakan UU ini adalah milik bersama dan telah disusun bersama. Baik oleh DPR, pemerintah, dan masyarakat sipil. #TempoThread

Adapun satu-satunya yang menolak yaitu fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ada beberapa alasan pokok PKS menolak RUU ini. #TempoThread

Salah satunya karena masih ingin mengusulkan ketentuan larangan hubungan seksual berdasarkan orientasi seksual yang menyimpang LGBT atau penyimpangan seksual di RUU TPKS. #TempoThread bit.ly/3LIEpaG

Pelecehan seksual berbasis elektronik masuk sebagai salah satu jenis kekerasan seksual yang diatur dalam RUU TPKS. Dengan demikian, panitia kerja RUU TPKS menyepakati delapan jenis kekerasan seksual. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 4 Ayat 1 RUU TPKS. #TempoThread

"Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; dan pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; perbudakan seksual; dan pelecehan seksual berbasis elektronik". #TempoThread

Namun dalam Pasal 4 ayat 2 RUU TPKS, ditetapkan sejumlah kekerasan lainnya juga masuk dalam kategori kekerasan seksual, yakni: perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan antara anak; perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak... #TempoThread

...perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; dan pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual. #TempoThread

Kemudian, pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual. #TempoThread

Terakhir adalah tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. #TempoThread

Pasal ini dibuat sebagai bridging article yang bisa menjembatani dari segi hukum acara, sehingga sudah tidak ada alasan lagi bagi penegak hukum untuk memproses kasus ketika kurang bukti dan sebagainya. #TempoThread

Dengan demikian, segala tindak pidana kekerasan seksual di luar undang-undang ini, berlaku hukum acara sebagainya diatur dalam UU TPKS. #TempoThread bit.ly/3xh3Zzw

Sejumlah kekurangan dalam Rancangan Undang-Undang RUU TPKS yang disetujui dalam rapat pleno Baleg DPR muncul. Salah satunya adalah rancangan
tersebut tidak mengatur perihal pemerkosaan #TempoThread

Wamen Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau biasa disapa Eddy Hiariej, mengatakan tindak pemerkosaan sengaja ditiadakan dalam RUU TPKS agar kelak tidak tumpang-tindih dengan RUU KUHP. #TempoThread

Eddy beralasan, ketentuan mengenai pemerkosaan akan diatur dalam KUHP yang saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah dan DPR. #TempoThread

Naskah RUU TPKS yang disetujui Baleg ini terdiri atas 12 bab dan 93 pasal. Adapun tindak pemerkosaan hanya dicantumkan dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a RUU TPKS.#TempoThread

Pasal ini hanya mengatur bahwa pemerkosaan termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Namun tak ada penjelasan lebih detail mengenai tindak pemerkosaan yang dimaksudkan. #TempoThread

Hal ini berbeda dengan jenis kekerasan seksual lainnya dalam RUU TPKS yang dijelaskan lebih mendetail pada pasal-pasal berikutnya. Misalnya pelecehan seksual fisik dan nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. #TempoThread

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan tak ada jaminan bahwa tindak pemerkosaan akan diatur dalam revisi KUHP. Revisi itu masih berjalan hingga kini dan belum jelas penyelesaian pembahasannya. #TempoThread

Koalisi masyarakat sipil, menyoroti perubahan Pasal 5 yang memuat penjelasan lebih rinci mengenai kekerasan seksual nonfisik. Pasal ini mengubah kata "yang" dengan frasa "dengan maksud". #TempoThread

Asfinawati, mantan Ketua YLBHI mengatakan perubahan dua kata dalam hukum pidana akan mengubah arti. Dia berpendapat, pengubahan kata "yang" ke frasa "dengan maksud" akan membuat pembuktian perbuatan seksual secara nonfisik semakin sulit. #TempoThread

Catatan kritis lainnya mengenai pemaksaan aborsi yang belum diatur dalam RUU TPKS serta pengaturan kekerasan seksual berbasis elektronik yang belum lengkap. #TempoThread

Bivitri mengakui kajian sementara lembaganya menemukan banyak kekurangan dalam RUU TPKS. Namun, ia menganggap keberadaan UU TPKS nantinya tetap menjadi langkah solid untuk memberikan perlindungan pada korban kekerasan seksual. #TempoThread bit.ly/3DVJQjK