Mengapa saya mendukung #BlokirKominfo ?
Peringatan :
Saya sebagai penulis thread mengakui tidak memiliki kapabilitas yang cukup tinggi di bidang hukum, sebagian besar argumen di sini dirujuk dari beberapa organisasi dan ahli.
Saya sebagai penulis thread mengakui tidak memiliki kapabilitas yang cukup tinggi di bidang hukum, sebagian besar argumen di sini dirujuk dari beberapa organisasi dan ahli.
#1 - PSE dan Peraturan Karetnya
Permasalahan tentang peraturan ini muncul karena beberapa pasal dianggap bermasalah, antara lain mengenai permohonan pemutusan akses dan kewajiban PSE untuk memastikan tidak memuat informasi yang dilarang.
Permasalahan tentang peraturan ini muncul karena beberapa pasal dianggap bermasalah, antara lain mengenai permohonan pemutusan akses dan kewajiban PSE untuk memastikan tidak memuat informasi yang dilarang.
Dari kedua pasal tersebut, terdapat klasifikasi yakni meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Klasifikasi ini cukup karet dan dapat disalahgunakan. Informasi seperti apa yang dapat dikatakan meresahkan masyarakat ?
Definisi dari klasifikasi ini dapat dipelintir cukup jauh. Meskipun pihak Kominfo sudah mengklarifikasi ini dalam Konferensi Pers yakni terdapat tata kelola dibaliknya, namun jika tidak terdefinisi dengan jelas dan karet tetap dapat disalahgunakan.
Selain itu, terdapat pasal yang memberikan kewenangan penegak hukum untuk memberikan akses terhadap data pribadi. Pihak Kominfo juga memberikan klarifikasi bahwa akses diberikan untuk menangani kasus yang terjadi. Namun, apa jaminannya data tersebut tidak disalahgunakan ?
Permasalahan semakin membesar ketika peraturan tersebut memberikan wewenang untuk memblokir berbagai layanan yang tidak terdaftar dalam sistem PSE. Hal ini yang menjadi sorotan yang sangat tajam, karena Kominfo dapat membatasi hak mengakses informasi bagi masyarakat.
#2 - Steam dan Paypal Menjadi Korban
Persoalan ini semakin meledak ketika Kominfo memblokir Steam dan Paypal. Sama-sama kita ketahui, sebelumnya Kominfo juga sudah memblokir Reddit dan Vimeo. Dampak pemblokiran ini langsung terasa.
Persoalan ini semakin meledak ketika Kominfo memblokir Steam dan Paypal. Sama-sama kita ketahui, sebelumnya Kominfo juga sudah memblokir Reddit dan Vimeo. Dampak pemblokiran ini langsung terasa.
Dari segi industri gim, tim eSport tidak dapat berlatih. Developer lokal mengeluh karena hal ini menghambat distribusi karya mereka. Berbicara Paypal, banyak masyarakat kesulitan menarik dana dari Paypalnya berujung akun terblokir dan terpaksa menutup commision mereka.
Netizen Indonesia riuh, tagar #BlokirKominfo semakin meledak. Pemblokiran itu memang masalah besar, namun masalah yang lebih besar lagi adalah pemerintah mulai menunjukkan taringnya berani untuk memblokir platform yang tidak bekerja sama dengan mereka.
Beberapa orang berargumen penyedia itu yang salah karena tidak mau mendaftar, kalau mendaftar masalah selesai dan bisa diakses. Benar secara logika namun permasalahannya bukan hanya masalah daftar mendaftar dan blokir Steam dan Paypal, namun masalah terletak pada regulasinya.
Muncul berbagai klarifikasi dan analogi konyol yang keluar dari mereka, dari tukang bubur hingga rumah. Padahal yang perlu diingat adalah beberapa layanan tersebut menjajakan layanan mereka secara global. Kita semua yang memerlukan layanan itu, bukan mereka yang datang ke sini.
Itulah mengapa disebut WWW dan internet. Itulah yang menyebabkan berbagai hal yang dianggap 'Karya Anak Bangsa' bisa lahir. Namun argumen semacam ini dilawan dengan kata 'Kedaulatan Digital'. Dua kata itu terus dilontarkan, disaat yang sama netizen semakin geram dengan Kominfo.
Berawal 'niat' untuk menyetarakan persaingan, kebijakan ini bisa berakhir justru membuat Indonesia mundur. Meskipun mungkin tidak mundur secara teknologi, namun pasti mundur secara demokrasi. Kebebasan berpendapat terancam pasal karet dan ketentuan pemutusan akses/blokir ini.
Hal-hal diatas bisa saja digunakan untuk membredel semua informasi yang tidak sesuai dengan intensi pemerintahan. Selain itu, hal tersebut justru bisa digunakan untuk menjegal usaha sehingga persaingan menjadi tidak sehat.
Beberapa argumen pihak yang menyetujui PSE adalah "Hanya isi data adminsitratif", "Kedaulatan digital", "Kita harus tegas". Namun mereka lupa mengenai konsekuensi panjang dari peraturan-peraturan ini, seperti UU ITE.
Apakah ini bisa dikatakan asumsi liar ? Bisa jadi, namun melihat dari rekam jejak UU ITE, hal ini bukanlah hal yang mustahil terjadi.
#3 - The Great Firewall Indonesia
Dengan berbagai kontroversi saat ini, satu hal yang menjadi mimpi buruk semua netizen adalah The Great Firewall. Dengan arah pemblokiran terhadap layanan yang tidak bekerja sama dengan Kominfo, maka mewujudkan mimpi buruk ini bukan hal mustahil.
Dengan berbagai kontroversi saat ini, satu hal yang menjadi mimpi buruk semua netizen adalah The Great Firewall. Dengan arah pemblokiran terhadap layanan yang tidak bekerja sama dengan Kominfo, maka mewujudkan mimpi buruk ini bukan hal mustahil.
Dengan demikian, kebebasan berpendapat berekspresi dan mendapatkan informasi menjadi semakin terkekang. Oleh karena itu, diskusi mengenai hal ini terus dilakukan untuk menyebarkan kesadaran mengenai hal ini.
#4 - Diskusi Dibawah Teror
Beberapa diskusi telah dilakukan, salah satu yang terbesar adalah #BlokirKominfo bagian satu dan dua. Setelah diskusi tersebut, beberapa narasumber, penanya, bahkan pendengar mendapatkan pesan teror dan doxing dari pihak tidak bertanggung jawab.
Beberapa diskusi telah dilakukan, salah satu yang terbesar adalah #BlokirKominfo bagian satu dan dua. Setelah diskusi tersebut, beberapa narasumber, penanya, bahkan pendengar mendapatkan pesan teror dan doxing dari pihak tidak bertanggung jawab.
Belum lagi beberapa akun 'bodong' yang meramaikan berbagai thread opini yang menentang peraturan ini. Teror yang dilakukan ini menjadi tanda tanya bagi netizen. Benarkah pendafataran sebagai PSE itu semata-mata untuk melindungi data masyarakat Indonesia ?
#5 - 'Permainan' Kominfo
Pembahasan tentang PSE ini tidak hanya berkutat pada regulasinya saja, namun juga pada alur yang sudah berjalan. Netizen melihat terdapat beberapa situs Judi Online berhasil mendaftarkan diri sebagai PSE.
Pembahasan tentang PSE ini tidak hanya berkutat pada regulasinya saja, namun juga pada alur yang sudah berjalan. Netizen melihat terdapat beberapa situs Judi Online berhasil mendaftarkan diri sebagai PSE.
Hal ini menjadi sorotan, bukankah hal seperti ini yang harus diblokir ? Atur apa yang perlu diatur, bukan seperti ini. Belum lagi klarifikasi dari pejabat Kominfo yang absurd mengenai kata 'permainan'. Semuanya hanya membuat netizen semakin muak.
#6 - Akhir
Lalu terakhir, sekarang apa ? Bicara soal Steam dan Paypal, cepat atau lambat mereka mendaftar. Meskipun beberapa peraturan privasi mereka perlu disesuaikan, mereka pasti akan bernegosiasi dengan pihak pemerintahan. Bisnis, semua hal yang perlu dilakukan, dilakukan.
Lalu terakhir, sekarang apa ? Bicara soal Steam dan Paypal, cepat atau lambat mereka mendaftar. Meskipun beberapa peraturan privasi mereka perlu disesuaikan, mereka pasti akan bernegosiasi dengan pihak pemerintahan. Bisnis, semua hal yang perlu dilakukan, dilakukan.
Di China saja yang sudah memiliki The Great Firewall dan peraturan mengekang (semoga ... tidak) ada Steam Chinese Version. Jadi cepat atau lambat, kedua layanan itu dapat diakses kembali.
Namun, mimpi buruk yang perlahan terlihat nyata perlu terus dilawan. Pasal-pasal karet semacam ini perlu terus diteriakkan dan dipertanyakan. Kebebasan berpendapat, berekspresi, meraih informasi, perlu terus ditegakkan. Seluruh ancaman yang memungkinkan perlu terus dikawal.
Referensi thread ini :
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
