Thread by @AJIIndonesia

[SIARAN PERS]

Koalisi Advokasi Mendesak Presiden Jokowi Untuk Mencabut Permenkominfo 5/2020

Koalisi Advokasi Permenkominfo 5/2020 telah beraudiensi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada Senin (1/8/2022).

-sebuah utas-

2) Koalisi menyampaikan desakan untuk mencabut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.5 tahun 2020 terkait Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat.

3) Pada audiensi yg dihadiri oleh Dirjen Aptika Semuel Abrijani Pangerapan, Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Teguh Arifiadi, dan Kepala Bidang Hukum Anton Dailami, Kemkominfo menyatakan tidak akan mencabut regulasi yang disahkan pada November 2020 itu.

4) Pasalnya sanksi berupa pemutusan akses dalam regulasi ini yang juga turunan dari Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2019 (PP 71/2019) telah menyalahi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

@jokowi

5) Dalam UU ITE dijelaskan, pemutusan akses mnrt Pasal 40 ayat (2) huruf b hny dlm rangka pncgahan thdp pnyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elktronik yg memiliki muatan mlanggar hukum. Adanya sanksi pmutusan dlm PP & Permenkominfo krn tdk mendaftar jelas menyalahi UU.

6) Selain itu, PP 71/2019 jg telah melampui kewenangan aturan di tingkat Peraturan Pemerintah, di mana dlm Pasal 6 dan Pasal 100 PP 71/2019 mengatur sanksi bagi PSE yg tdk mendaftar, pdhl dlm UU ITE tdk diatur kewajiban mndftar & sanksi pmutusan akses bagi PSE yg tidak mendaftar.

7) Lebih lanjut, setelah @kemkominfo melakukan pemblokiran sejumlah PSE yang tidak/belum mendaftar pada 30 Juli 2022, masyarakat mendapatkan secara langsung dampaknya, di antaranya:

...

8) Pemblokiran Paypal menyebabkan jurnalis dan pengelola media yang selama ini mengandalkan aplikasi tersebut, tidak dapat melakukan transaksi maupun mengakses penghasilan/ pendapatannya.

9) Dr Posko Pengaduan AJI Indonesia & @lbhpersjakarta, slh satu jurnalis mngungkpkn, dia memakai PayPal u/ mnerima honor dr media luar negeri. Dia mnggunakn PayPal slama 10 thn, sbg platform trnsfr dana u/ mnrima pmbyaran royalti foto dr brbagai situs tmptnya mnjual karya foto.

10) Selain itu, Paypal digunakan sebagai alat pembayaran atau berlangganan berbagai tools premium terkait website media yang dia kelola.

Jurnalis lain mengatakan bahwa Paypal digunakan oleh kantor medianya untuk mentransfer gaji setiap bulan.

11) Saat ada pemberitaan bhw PayPal diblokir, dia pun was-was bagaimana mengakses penghasilan bulanan, sementara dia sangat bergantung dengan aplikasi tersebut.

Salah satu pengelola media situs dan radio melaporkan, bahwa PayPal digunakan untuk menyewa server medianya di Jerman.

12) Jika PayPal ditutup, otomatis dia tidak bisa memperpanjang penyewaan server untuk medianya. Padahal dia mengelola lebih dari satu situs perusahaan media.

13) Jika Paypal diblokir seterusnya, maka otomatis seluruh server yang dibayar dengan transaksi Paypal tidak akan bisa diperpanjang dan berdampak pada tutupnya beberapa situs media yang dia kelola.

14) Pemblokiran Paypal tsbt mjdi slh satu contoh yg berkaitan bgmn Permenkominfo 5/2020 dpt menyebabkan terhambatnya pers bekerja. Kesejahteraan jurnalis terhambat & berisiko menyebabkan tutupnya portal2 media.

15) Gangguan pada kerja2 jurnalis dan media, akan berdampak pula pada tersedianya informasi kredibel pada publik.

Selain itu, pemajuan industri kreatif dan e-sport yang terus didorong oleh pemerintah juga ikut terganggu.

16) Pemutusan akses ke berbagai platform distribusi Game Online seperti Steam, Epic Games, Counter Strike, DOTA, Origin tersebut kontradiktif dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, serta berpotensi mengganggu pasar game dan industri kreatif di Indonesia saat ini.

17) Keresahan publik juga ditunjukkan dengan jumlah 11.478 warga yang mengisi petisi #ProtesNetizen melalui laman s.id/protesnetizen. Pada 30 Juli 2022, hashtag #BlokirKominfo viral dan menempati posisi pertama Trending Topic di Indonesia.

18) Berdasarkan data dan analisis DroneEmprit dari 19 sampai 30 Juli 2022, sbnyk 81 persen warganet yg terlibat percakapan terkait kebijakan PSE memberikan sentimen negatif (KONTRA) terkait langkah Kominfo dlm memblokir PSE yg mematikan mata pencaharian, ...

19) ... kebebasan berekspresi para pembuat konten dan komunitas E-Sport lokal. Publik juga membandingkan dengan platform judi slot yang tidak diblokir.

20) Sejak 2021, Koalisi sudah berkali-kali mengirim surat audiensi, menggelar diskusi publik, mengeluarkan pernyataan dan surat terbuka berisi desakan agar Menkominfo menarik Permenkominfo 5/2020, tetapi tdk diindahkan.

Untuk itu, Koalisi Advokasi Permenkominfo 5/2020 mendesak:

21) ...

1. Presiden @jokowi untuk mencabut Permenkominfo 5/2020 & merevisi PP 71/2019

22)
2. Presiden u/ mencopot Menteri @kemkominfo , Dirjen APTIKA, yg tidak becus dalam bekerja dan mengesampingkan masukan publik yg berisi kritik atas kebijakan yg merugikan kinerja ekonomi di dunia media dan esports dan tidak menghargai demokrasi serta keamanan privasi warga

23)

3. Presiden memerintahkan Kemkominfo untuk melibatkan masyarakat sipil terutama pada saat mengambil kebijakan digital yang menyangkut hajat hidup orang banyak
4. Presiden dan DPR memprioritaskan percepatan pengesahan RUU PDP dan merevisi UU ITE.

aji.or.id/read/press-rel…