#CUKUPSUDAH: CUCI TANGAN PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM MASA LALU
Pada 30 Oktober 2019, Jokowi-Ma’ruf dilantik sebagai pemimpin bangsa yang berkomitmen untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Akan tetapi, di balik janji normatif yang disampaikan, penyelesaian pelanggaran HAM justru jauh dari harapan.
Dalam tiga tahun masa jabatan mereka, tidak ada langkah efektif penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang mencapai keadilan. Kebijakan yang dibuat juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan jauh dari perspektif korban.
Di sisi lain, para terduga dan bahkan mereka yang sudah terbukti merupakan penjahat HAM justru diberi jabatan.
Tiga tahun berlalu, perlindungan dan penyelesaian pelanggaran HAM mengalami kemunduran. Kasus-kasus terdahulu mulai dilupakan, pemerintah tidak menunjukkan kehendak politik yang baik, tetapi cuci tangan. Cukup sudah, Pak Jokowi, jangan bohongi kami lagi!
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
#CUKUPSUDAH : KABINET INDONESIA MAJU, KABINET NASAKOM!
Terhitung tepat 3 tahun Indonesia telah berjalan di bawah kepemimpinan orang-orang diatas. Selama 3 tahun itu pula Kabinet Indonesia Maju tak membawa kemajuan sesuai namanya dan malah terus menghadirkan kemunduran di berbagai sektor di Indonesia.
Hampir setiap sektor memiliki masalahnya tersendiri yang anehnya tidak diatasi, selalu ditutup-tutupi, tak pernah dievaluasi, dan malah diapresiasi.
#CUKUPSUDAH : TIGA TAHUN MENJABAT, RAKYAT SEMAKIN DIBABAT!
Tiga tahun masa jabatan Jokowi-Ma’ruf, rakyat terus digebuk oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang biadab.
Pendidikan masih mahal dan tak demokratis, dana APBN yang terus disikat untuk hal-hal minim urgensi, permasalahan lingkungan dibiarkan, praktik KKN semakin marak, sampai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tak kunjung mendapat keadilan juga terus membludak.
#CUKUPSUDAH: PEMBIARAN DOSA-DOSA POLISI, SEGERA REFORMASI
Saat ini, sering terjadi tindakan dari aparat kepolisian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Polisi telah menjadi alat untuk membuat masyarakat bungkam dengan cara-cara yang represif dan melanggar HAM.
Tidak hanya sampai di situ, aparat juga telah membuat ratusan nyawa melayang karena tindakannya yang arogan dan tidak pikir panjang. Padahal, sejatinya aparat memiliki tugas untuk melindungi warga dan melakukan pengamanan terhadap masyarakat itu sendiri.
#CUKUPSUDAH: IRONI DARURAT REFORMASI HUKUM DI NEGARA HUKUM
Tiga tahun sudah berlalu sejak Jokowi-Amin mendeklarasikan pada dunia bahwa kelak pemerintahannya akan membawa Indonesia pada penegakan hukum yang bersih dan menjunjung tinggi demokrasi serta perlindungan terhadap seluruh warga negara.
Hukum seharusnya berperan untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi warga negaranya.
Rapor merah penanganan korupsi di Indonesia masih terus bergulir dengan banyaknya evaluasi bagi upaya pemberantasan yang terus menunjukkan penurunan kinerja.
KPK sebagai garda terdepan dalam melakukan penindakan dan pemberantasan korupsi secara langsung justru tidak menampakkan tanda-tanda perbaikan.