#CUKUPSUDAH: IRONI DARURAT REFORMASI HUKUM DI NEGARA HUKUM 
Tiga tahun sudah berlalu sejak Jokowi-Amin mendeklarasikan pada dunia bahwa kelak pemerintahannya akan membawa Indonesia pada penegakan hukum yang bersih dan menjunjung tinggi demokrasi serta perlindungan terhadap seluruh warga negara.
Hukum seharusnya berperan untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi warga negaranya.
Namun, realitas produk hukum di Indonesia sering kali mengalami kecacatan, baik secara prosedur (formil) maupun substansi (materiil) karena permainan politik yang dibajak oleh kepentingan elite oligarki.
Setelah menggali dan menyadari berbagai kecacatan produk hukum di Indonesia, mulai dari penantian panjang RUU PPRT dan RUU MA, cacatnya gagasan materil pada RKUHP dan UU PPP, dan kisruh pencopotan Hakim MK yang jelas menyimpang dari konstitusi.
Ibarat besi berkarat, publik bertahun-tahun lamanya kian bertanya-tanya, menjerit memohon perlindungan, dan kejelasan hukum seakan-akan diacuhkan begitu saja oleh pemerintah.
Hari ke hari seharusnya pemerintahan Jokowi-Amin sadar dan berbenah, agenda reformasi hukum harusnya segera dilaksanakan. Bukan tanpa alasan, tujuan mulia tersebut sejatinya untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat luas.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
