Persoalannya bukan proporsional tertutup ataukah proporsional terbuka.
Problem demokrasi kita adalah kartel politik dan klientelisme, serta lemahnya partai menjaring caleg yang akan menegakkan visi dan misi partai di lembaga-lembaga perwakilan. #KoranTempo
Dengan kebobrokan itu, sistem proporsional terbuka lebih transparan dan mengakomodasi suara orang banyak.
Namun, proporsional tertutup dalam pemilihan anggota legislatif juga tak menjamin kita mendapat wakil-wakil yang bermutu. #KoranTempo
Publik akan terpaksa memilih wakil yang tidak mereka kenal dan kehendaki, karena mereka adalah pilihan partai. #KoranTempo
Dengan kekurangan dan kelebihan dua sistem ini, plus partai dan sistem kepartaian kita yang belum matang, proporsional terbuka terlihat lebih transparan. #KoranTempo
Soal maraknya politik uang dalam sistem proporsional terbuka, kunci mencegahnya ada di penegakan hukum. #KoranTempo
Jika MK masih bisa diharapkan, semestinya para hakim menimbang gugatan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka dengan melihat kepentingan publik. #KoranTempo
Terlepas dari segala kekurangannya, proporsional terbuka memungkinkan kita menyelamatkan demokrasi dari para pembajak dan pengejar kekuasaan semata. #KoranTempo
Sistem proporsional tertutup dalam pemilu menguatkan politik uang di partai politik.
Publik akan kembali seperti “memilih kucing dalam karung”.
Sementara itu, sistem proporsional terbuka juga bukan tanpa celah. #KoranTempo
Apa saja kelebihan dan kekurangan sistem proporsional terbuka dalam pemilu? #KoranTempo bit.ly/3WNufM0
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Pemerintah kembali menempuh cara instan untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Alih-alih mengatasi tingkat kepatuhan membayar pajak yang masih rendah, Dirjen Pajak Kemenkeu malah menerapkan tarif pajak progresif baru pada pajak penghasilan orang pribadi. #KoranTempo
Tingkat kepatuhanlah yang semestinya diperbaiki pemerintah, tanpa perlu menaikkan tarif dan menambah kelompok sasaran PPh orang pribadi. #KoranTempobit.ly/3IniWWj
Rendahnya kepatuhan wajib pajak sebenarnya berkaitan erat dengan buruknya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Di sisi lain, reformasi perpajakan juga masih jauh panggang dari api. Pemerintah belum berhasil membangun sistem perpajakan yang dipercaya masyarakat. #KoranTempo
Ingkar janji ihwal ibu kota negara (IKN) tak hanya soal pembiayaan, tapi juga desainnya sejak awal. #KoranTempo
Pada 2019, Presiden Joko Widodo berjanji Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur hanya akan menjadi pusat pemerintahan. Dua tahun kemudian, dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara, Nusantara akan menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi. #KoranTempobit.ly/3BKTpC9
Maka, jika kini pemerintah hendak merevisi UU IKN karena tak ada perusahaan yang mau berinvestasi, ini bukan hanya menunjukkan harapan muluk Jokowi, tapi juga desainnya yang rapuh sejak awal. #KoranTempo
Beban demokrasi Indonesia kian berat dengan munculnya berita KPU meloloskan 3 partai peserta Pemilu 2024 yang sebetulnya tak memenuhi syarat dalam verifikasi partai politik.
Kecurangan KPU dalam verifikasi faktual itu berdampak serius terhadap Pemilu 2024. #KoranTempo
Apa yang dilakukan pimpinan KPU sungguh mencoreng demokrasi, sistem politik yang kita sepakati setelah Reformasi 1998.
Pemilu yang bebas, jujur, dan adil adalah sarana utama demokrasi Indonesia tegak. #KoranTempobit.ly/3hixpHS
Tanpa pemilu yang transparan, Indonesia akan kembali ke zaman gelap Orde Baru.
Seperti sepak bola yang dipimpin wasit curang, pemilu sebagai mekanisme demokrasi bisa mati di bawah KPU yang berpihak, manipulatif, dan tidak transparan. #KoranTempo
Vonis bebas bagi terdakwa kasus Paniai kian menguatkan dugaan bahwa persidangan pelanggaran HAM berat tersebut merupakan sandiwara belaka. #KoranTempo
Kesan bahwa perkara diajukan ke pengadilan hanya ala kadarnya semakin sulit disanggah. #KoranTempobit.ly/3W6SELB
Tak selesai di situ, setelah vonis, Kejaksaan seolah-olah cuci tangan dengan menyebut penyelidikan kasus Paniai tak dilakukan Kejaksaan, melainkan Komnas HAM. #KoranTempo
Presiden boleh disebut merestui perusakan sistem ketatanegaraan ketika melantik Guntur Hamzah sebagai hakim MK menggantikan Aswanto yang dilengserkan DPR.
Keputusan politik dua lembaga itu mengintervensi kekuasaan kehakiman yang sebenarnya dijamin konstitusi. #KoranTempo
Kepala Negara bisa dan berhak mengoreksi keputusan DPR, terutama ketetapan yang melawan hukum.
DPR tak punya kewenangan untuk mencopot hakim MK.
Keputusan DPR bukanlah kitab suci yang tak bisa diubah, istilah yang kerap digunakan pemerintah. #KoranTempo
Namun bisa dipahami, inilah gaya khas Jokowi. Ia lamban bersikap dan kerap berlindung di balik keputusan lembaga lain.
Pun Jokowi sangat mungkin memiliki kepentingan politik dengan menguasai MK yang berwenang mengadili sengketa pemilu. #KoranTempo