Koran Tempo Profile picture
Jan 3 9 tweets 3 min read
Persoalannya bukan proporsional tertutup ataukah proporsional terbuka.

Problem demokrasi kita adalah kartel politik dan klientelisme, serta lemahnya partai menjaring caleg yang akan menegakkan visi dan misi partai di lembaga-lembaga perwakilan.
#KoranTempo Image
Dengan kebobrokan itu, sistem proporsional terbuka lebih transparan dan mengakomodasi suara orang banyak.

Namun, proporsional tertutup dalam pemilihan anggota legislatif juga tak menjamin kita mendapat wakil-wakil yang bermutu.
#KoranTempo
Publik akan terpaksa memilih wakil yang tidak mereka kenal dan kehendaki, karena mereka adalah pilihan partai.
#KoranTempo
Dengan kekurangan dan kelebihan dua sistem ini, plus partai dan sistem kepartaian kita yang belum matang, proporsional terbuka terlihat lebih transparan.
#KoranTempo
Soal maraknya politik uang dalam sistem proporsional terbuka, kunci mencegahnya ada di penegakan hukum.
#KoranTempo
Jika MK masih bisa diharapkan, semestinya para hakim menimbang gugatan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka dengan melihat kepentingan publik.
#KoranTempo
Terlepas dari segala kekurangannya, proporsional terbuka memungkinkan kita menyelamatkan demokrasi dari para pembajak dan pengejar kekuasaan semata.
#KoranTempo
Sistem proporsional tertutup dalam pemilu menguatkan politik uang di partai politik.

Publik akan kembali seperti “memilih kucing dalam karung”.

Sementara itu, sistem proporsional terbuka juga bukan tanpa celah.
#KoranTempo
Apa saja kelebihan dan kekurangan sistem proporsional terbuka dalam pemilu?
#KoranTempo
bit.ly/3WNufM0

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Koran Tempo

Koran Tempo Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @korantempo

Jan 5
Pengangkatan Romahurmuziy sebagai Ketua Dewan Pertimbangan PPP memperlihatkan betapa merosotnya adab antikorupsi di partai politik.

Padahal, Romy baru keluar dari penjara pada April 2020 karena korupsi. #KoranTempo Image
Kembalinya Romy ke jajaran pengurus elite PPP bukan fenomena baru di partai politik kita.

Sebelumnya, sejumlah kader partai lain yang terjerat kasus korupsi juga kembali duduk di posisi strategis parpol. #KoranTempo bit.ly/3WLNZ2r
Fenomena eks narapidana korupsi kembali berkiprah di partai politik menambah bukti rendahnya komitmen parpol dalam pemberantasan korupsi.

Partai politik semestinya paham, menerima eks koruptor sebagai kader penting sungguh mencederai kepercayaan masyarakat. #KoranTempo
Read 9 tweets
Jan 4
Pemerintah kembali menempuh cara instan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Alih-alih mengatasi tingkat kepatuhan membayar pajak yang masih rendah, Dirjen Pajak Kemenkeu malah menerapkan tarif pajak progresif baru pada pajak penghasilan orang pribadi. #KoranTempo Image
Tingkat kepatuhanlah yang semestinya diperbaiki pemerintah, tanpa perlu menaikkan tarif dan menambah kelompok sasaran PPh orang pribadi. #KoranTempo bit.ly/3IniWWj
Rendahnya kepatuhan wajib pajak sebenarnya berkaitan erat dengan buruknya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Di sisi lain, reformasi perpajakan juga masih jauh panggang dari api. Pemerintah belum berhasil membangun sistem perpajakan yang dipercaya masyarakat.
#KoranTempo
Read 8 tweets
Dec 19, 2022
Ingkar janji ihwal ibu kota negara (IKN) tak hanya soal pembiayaan, tapi juga desainnya sejak awal. #KoranTempo
Pada 2019, Presiden Joko Widodo berjanji Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur hanya akan menjadi pusat pemerintahan. Dua tahun kemudian, dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara, Nusantara akan menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi. #KoranTempo bit.ly/3BKTpC9
Maka, jika kini pemerintah hendak merevisi UU IKN karena tak ada perusahaan yang mau berinvestasi, ini bukan hanya menunjukkan harapan muluk Jokowi, tapi juga desainnya yang rapuh sejak awal. #KoranTempo
Read 10 tweets
Dec 13, 2022
Beban demokrasi Indonesia kian berat dengan munculnya berita KPU meloloskan 3 partai peserta Pemilu 2024 yang sebetulnya tak memenuhi syarat dalam verifikasi partai politik.

Kecurangan KPU dalam verifikasi faktual itu berdampak serius terhadap Pemilu 2024. #KoranTempo
Apa yang dilakukan pimpinan KPU sungguh mencoreng demokrasi, sistem politik yang kita sepakati setelah Reformasi 1998.

Pemilu yang bebas, jujur, dan adil adalah sarana utama demokrasi Indonesia tegak. #KoranTempo bit.ly/3hixpHS
Tanpa pemilu yang transparan, Indonesia akan kembali ke zaman gelap Orde Baru.

Seperti sepak bola yang dipimpin wasit curang, pemilu sebagai mekanisme demokrasi bisa mati di bawah KPU yang berpihak, manipulatif, dan tidak transparan. #KoranTempo
Read 8 tweets
Dec 12, 2022
Vonis bebas bagi terdakwa kasus Paniai kian menguatkan dugaan bahwa persidangan pelanggaran HAM berat tersebut merupakan sandiwara belaka. #KoranTempo
Kesan bahwa perkara diajukan ke pengadilan hanya ala kadarnya semakin sulit disanggah. #KoranTempo bit.ly/3W6SELB
Tak selesai di situ, setelah vonis, Kejaksaan seolah-olah cuci tangan dengan menyebut penyelidikan kasus Paniai tak dilakukan Kejaksaan, melainkan Komnas HAM. #KoranTempo
Read 11 tweets
Nov 25, 2022
Presiden boleh disebut merestui perusakan sistem ketatanegaraan ketika melantik Guntur Hamzah sebagai hakim MK menggantikan Aswanto yang dilengserkan DPR.

Keputusan politik dua lembaga itu mengintervensi kekuasaan kehakiman yang sebenarnya dijamin konstitusi.
#KoranTempo
Kepala Negara bisa dan berhak mengoreksi keputusan DPR, terutama ketetapan yang melawan hukum.

DPR tak punya kewenangan untuk mencopot hakim MK.

Keputusan DPR bukanlah kitab suci yang tak bisa diubah, istilah yang kerap digunakan pemerintah.
#KoranTempo
Namun bisa dipahami, inilah gaya khas Jokowi. Ia lamban bersikap dan kerap berlindung di balik keputusan lembaga lain.

Pun Jokowi sangat mungkin memiliki kepentingan politik dengan menguasai MK yang berwenang mengadili sengketa pemilu.
#KoranTempo
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(