Thread by @korantempo

Rencana DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK harus ditolak.

Langkah tersebut sarat muatan politik dan mengancam independensi pengadilan.

#KoranTempo #TempoThread

Dari draf yang beredar, RUU itu akan memasukkan pasal yang memberikan wewenang lembaga pengusul calon; seperti DPR, presiden, dan MA, untuk mengevaluasi kinerja hakim konstitusi setiap 5 tahun sekali.

#KoranTempo bit.ly/3Ihd7I6

Ada juga pasal yang memberikan wewenang kepada ketiga lembaga ini untuk sewaktu-waktu dapat mencopot hakim konstitusi.

Inilah pasal-pasal berbahaya yang bisa meruntuhkan independensi dan akuntabilitas MK.

#KoranTempo

Bila kelak diketok menjadi undang-undang, aturan baru itu berpotensi membuat MK menjadi perpanjangan tangan penguasa.

Tiap kali menangani perkara, hakim MK akan takut menyuarakan kebenaran, termasuk dalam memutus sengketa pemilu.
#KoranTempo

Menjelang Pemilu 2024, revisi undang-undang ini sungguh berbahaya bagi demokrasi.

Langkah DPR untuk mengusulkan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK) layak dikecam karena sarat muatan politik.
#KoranTempo

Hal tersebut bisa mengancam independensi pengadilan.

Mengapa revisi UU MK bisa jadi bencana bagi demokrasi?

#KoranTempo

Baca editorial Koran Tempo selengkapnya klik koran.tempo.co

Dukung independensi Tempo dengan klik langganan.tempo.co/dukungkami