Jika proyek-proyek infrastruktur mercusuar itu tak direstrukturisasi atau bahkan dibatalkan, Indonesia akan digayuti ledakan utang BUMN sangat besar. bit.ly/3KC7xCW
Sebab, ada 5 BUMN lain yang terlilit kewajiban yang sama akibat mengerjakan penugasan pemerintah membangun proyek infrastruktur.
Presiden Joko Widodo harus mengevaluasi proyek-proyek berbiaya tinggi yang sedang atau akan digarap BUMN.
Sudah saatnya pemerintah menghitung ulang atau bahkan membatalkan proyek yang berpotensi membebani keuangan BUMN.
Pemerintah semestinya bisa menarik investor swasta masuk ke dalam proyek infrastruktur besar.
Semua keputusan hanya berada di tangan Menteri BUMN selaku wakil pemegang saham pemerintah.
Kondisi ini akan menimbulkan moral hazard karena proyek-proyek besar tersebut berpotensi disalahgunakan sebagai sarana politik balas jasa.
Lemahnya mekanisme kontrol atas uang pajak rakyat ini membuat proyek infrastruktur rawan dikorupsi.
Kerugian akan berkali lipat karena proyek yang tidak layak tersebut akan terus menjadi beban negara hingga bertahun-tahun kemudian.
Kegagalan Waskita Karya membayar bunga dua obligasi senilai Rp 4,7 triliun yang jatuh tempo pada Februari dan Mei 2023 adalah alarm bagi perusahaan-perusahaan negara yang selama ini mengerjakan proyek infrastruktur.
Presiden Jokowi mesti menghitung ulang atau bahkan membatalkan proyek infrastruktur yang membebani BUMN.
Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mengevaluasi proyek-proyek raksasa?
Baca editorial Koran Tempo selengkapnya di koran.tempo.co
Keputusan Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke kejaksaan adalah langkah mundur dalam kehidupan berdemokrasi di negeri ini.
Pemerintah harus melakukan aksi yang lebih konkret untuk menekan prevalensi diabetes di kalangan anak dengan mengawasi secara ketat penggunaan gula pada produk-produk makanan.
Dari draf yang beredar, RUU itu akan memasukkan pasal yang memberikan wewenang lembaga pengusul calon; seperti DPR, presiden, dan MA, untuk mengevaluasi kinerja hakim konstitusi setiap 5 tahun sekali.
Pemerintah seperti sudah kehabisan akal dalam upaya melanjutkan proyek ambisius IKN Nusantara. #KoranTempo
Pelbagai kebijakan yang dibuat terkesan terlalu dipaksakan dan mengabaikan substansi yang paling dibutuhkan investor sebelum mengucurkan dana besar ke proyek tersebut. #KoranTempobit.ly/407DzMz
Strategi terbaru yang diluncurkan adalah mengobral insentif pajak guna memberikan daya tarik bagi investor.
Tanpa jaminan hukum yang jelas, tidak ada pengusaha yang mau membenamkan uangnya. #KoranTempo