Keputusan Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke kejaksaan adalah langkah mundur dalam kehidupan berdemokrasi di negeri ini.
Di alam demokrasi yang kuat, pendapat Haris dan Fatia akan dianggap sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat yang justru harus dilindungi.
Sebagai pejabat di negara demokratis, Luhut seharusnya menunjukkan bahwa dia memahami demokrasi dengan mengedepankan kebebasan berpendapat dan debat yang sehat.
Bila ulah tersebut dibiarkan, sulit berharap Indonesia bisa naik kelas menjadi negara demokrasi yang menghormati HAM seperti yang dicita-citakan konstitusi.
Jika proyek-proyek infrastruktur mercusuar itu tak direstrukturisasi atau bahkan dibatalkan, Indonesia akan digayuti ledakan utang BUMN sangat besar. bit.ly/3KC7xCW
Sebab, ada 5 BUMN lain yang terlilit kewajiban yang sama akibat mengerjakan penugasan pemerintah membangun proyek infrastruktur.
Pemerintah harus melakukan aksi yang lebih konkret untuk menekan prevalensi diabetes di kalangan anak dengan mengawasi secara ketat penggunaan gula pada produk-produk makanan.
Dari draf yang beredar, RUU itu akan memasukkan pasal yang memberikan wewenang lembaga pengusul calon; seperti DPR, presiden, dan MA, untuk mengevaluasi kinerja hakim konstitusi setiap 5 tahun sekali.
Pemerintah seperti sudah kehabisan akal dalam upaya melanjutkan proyek ambisius IKN Nusantara. #KoranTempo
Pelbagai kebijakan yang dibuat terkesan terlalu dipaksakan dan mengabaikan substansi yang paling dibutuhkan investor sebelum mengucurkan dana besar ke proyek tersebut. #KoranTempobit.ly/407DzMz
Strategi terbaru yang diluncurkan adalah mengobral insentif pajak guna memberikan daya tarik bagi investor.
Tanpa jaminan hukum yang jelas, tidak ada pengusaha yang mau membenamkan uangnya. #KoranTempo