April 2023, Labuan Bajo dilanda banjir. Wilayah yg digadang2 jadi kota wisata super premium itu terancam menjadi jadi kota super prihatin. Banjir. Seperti Jakarta.
Media2 Jakarta “memvonis” curah hujan sbg penyebabnya. Tp berikut inilah yg terjd selama bbrp tahun terakhir. twitter.com/i/web/status/1…
1. Thn 2018, presiden @jokowi melalui Prepres 32/2018 melakukan alihfungsi 400 ha #HutanBowosie di puncak Labuan Bajo Nggorang mjd lokasi bisnis pariwisata. Mulai thn 2021, @Kemenparekraf dan @bpolbf membongkar hutan ini, membangun jalan raya dan mulai menawarkannya kpd investor.
2. Thn 2020, @KementerianLHK membongkar sisi lain hutan, di Nggorang, seluas 38 ha utk proyek yg disebut “persemaian modern”. Bongkar hutan utk proyek persemaian pohon. Proyek ini terindikasi korupsi, sdg ditangani Kejati NTT.
3. Pemerintah jg gencar melakukan reklamasi pantai, dirikan bangunan di garis sepandan pantai. Selain merusak ekosostem laut, proyek2 ini membendung aliran air ketika hujan. Yg paling kontroversial adlh hotel BUMN Meruorah & betonisaai Water Front sepanjang jln Soekarno-Hatta
4. Proyek2 jalan dan pedestrian di Labuan Bajo, yg menelan biaya ratusan milyard, tdk disertai penataan drainase, dikerjakan asal jadi, tanpa kajian. Hujan kecil saja bisa menyebabkan genangan. Berpuluh2 kali pejabat datang berkunjung, kualitas proyek malah buruk.
Apa yg dapat kita pelajari dr semua ini?
1. Proyek2 sepanjang pemerintahan Joko Widodo dikerjakan serampangan, merusak alam, mengakibatkan kota Labuan Bajo rentan bencana. Ambisi membangun kota wisata super premium terancam kandas, jadi pariwisata super prihatin.
2. Kita (publik) perlu mendesak Presiden Joko Widodo uldan jajarannya utk segera menghentikan proyek “Parapuar”, mencabut Perpres 32/2018, dan pulihkan Hutan Bowosie utk mencegah bencana banjir mjd bencana rutin di Labuan Bajo.
3. Diperlukan pengawasan publik utk potensi korupsi dan pengabaian Amdal dlm berbagai proyek di Labuan Bajo, TN Komodo, dan sekitarnya.
Credit foto/video: WA group Peduli Mabar, Fb Agis J, screenshoot google image, Kawan Baik Komodo
Mungkin banyak yg belum tahu. Pemerintahan Pak Joko @jokowi telah menetapkan “Flores sebagai Pulau Geothermal” lewat SK Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017. Tidak main2: ada 17 lokasi yg tersebar di 6 kabupaten yg disasar jadi tempat Proyek Strategis Nasional itu. Sejak penetapan itu warga di berbagai lokasi itu dilanda rasa cemas.
Tetapi mereka tidak tinggal diam. Mereka mengorganisir diri, mempelajari apa itu geotermal, melihat pengalaman di tempat lain dan memutuskan mempertahankan ruang hidup. Sengketa utamanya adalah titik pengeboran yg terlalu dekat dgn ruang hidup warga.
Selain bersuara kpd Pemerintah mereka juga berkomunikasi dengan para peminjam dana kepada Pemerintah Indonesia. Warga Wae Sano misalnya menyurati @BankDunia @WorldBank memberitahu bhw mereka tidak mau ada pengeboran di lokasi kampung mereka. Demikian juga warga Pocoleok; mereka menyurati Bank Pembangunan Jerman @KfW_FZ_int.
Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Manggarai Barat, Ipda Karina Viktoria Anam mengatakan, saat ini “tidak ada alasan untuk menindaklanjuti kasus itu.
Anehnya polisi menghentikan pengusutan berdasarkan kesaksian pelaku.
Ini pernyataan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mabar: “…dalam proses penyelidikan kami berdasarkan pengakuan dua pelaku itu, [hubungan intim] terjadi atas kemauan korban yang memaksa pelaku satu dan dua.”
Komodo tidak mudah ditipu. Mereka tahu ada siasat apa di balik proyek pariwisata super premium.
Karena itu: …
-sebuah thread singkat-
1. Cabut konsesi bisnis perusahaan2 di dlm habitat Komodo! Bangun resort/hotel, bar, spa, dan bisnis wisata lainnya di luar taman nasional saja.
2. Batalkan alihfungsi #HutanBowosie. Cabut Perpres 32/2018. Pulihkan ekosistem kota Labuan Bajo Flores. Pariwisata Flores dapat dibangun tanpa merusak hutan.
Mari simak suara hati dan permintaan warga di #LabuanBajo Flores ini yg sawah dan rumahnya digusur tanpa ganti rugi utk proyek jalan ke KEK Golo Mori pariwisata premium. Kendati diintimidasi dgn berbagai cara, mereka terus perjuangkan nasibnya.
Sebelumnya mereka berencana demonstrasi dgn memasang spanduk di lokasi bekas kebun dan rumah mereka selama #AseanSummit. Rencana batal, krn mereka mndapat surat panggilan polisi, dituduh lakukan “tindak pidana penghasutan”
Selain itu, aparat dr “Mabes Polri” & orang yg sebut diri “Utusan Pusat” mendatangi kampung mereka, meminta membuat pernyataan “dukung #AseanSummit & batal demo”. Mereka diberi janji bhw soal mereka akan diselesaikan. Puluhan aparat tak berseragam berseliweran di kampung mereka.
Perjuangan warga korban gusuran proyek jalan strategis nasional di Labuan Bajo Flores terbentur intimidasi dan kriminalisasi. 4 orang dipanggil polisi, warga diminta tandatangan dukungan utk #AseanSummit dan batal demo.
Aparat yg mengaku dari “Mabes Polri” mendatangi kampung mereka, berjanji membantu menyelesaikan persoalan nanti setelah Asean Summit. Warga diminta membuat pernyataan di atas meterai.
Ini salah satu rekaman media ttg persoalan yg mereka hadapi.