Daftar ke KPUD Jatim, LaNyalla Tegaskan Pentingnya Koreksi Konstitusi Hasil Amandemen
SURABAYA - AA #LaNyalla Mahmud Mattalitti kembali mendaftar sebagai anggota DPD RI. LaNyalla mendaftarkan diri sekira pukul 13.10 WIB usai melaksanakan salat Jumat. @LaNyallaMM1
Di Kantor KPUD Jatim, LaNyalla yang diantar ratusan kader Pemuda Pancasila (PP) Jawa Timur diterima langsung oleh jajaran KPUD Jatim. Hadir pula Bawaslu Jatim.
Hadir di antaranya Choirul Anam (Ketua KPUD Jatim), Nanik Karsini (Sekretaris), Insan Qoriawan (Divisi Teknis Penyelenggaraan) Rochani (Divisi SDM dan Litbang) dan sejumlah pejabat lainnya.
Dalam keterangannya usai mendaftar, LaNyalla yang merupakan Ketua DPD RI menegaskan bahwa ia mengikuti tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU. #lanyalla#dpdri
"Hari ini saya menyerahkan berkas pendaftaran saya. Berkasnya sudah lengkap dan semoga tak ada perubahan apapun," kata LaNyalla, Jumat (5/5/2023).
LaNyalla meminta kepada pendukungnya, baik itu Pemuda Pancasila se-Jawa Timur, LaNyalla Academia dan seluruh komponen lainnya untuk segera bekerja turun ke rakyat melakukan sosialisasi.
Nantinya, LaNyalla menjelaskan, MPR RI diisi oleh representasi seluruh rakyat Indonesia. DPR RI akan diisi oleh dua unsur yakni mereka yang mewakili partai politik dan perseorangan.
"DPD RI yang merupakan jalur perseorangan menjadi bagian dari DPR RI. #lanyalla#dpdri
Selanjutnya, ada pula Utusan Daerah yang terdiri dari Raja dan Sultan Nusantara serta unsur lainnya dan Utusan Golongan yang merupakan representasi tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi dan lainnya," jelas LaNyalla.
Menurut LaNyalla, hanya sistem itulah yang menjamin tercapainya kesejahteraan dan kedaulatan rakyat melalui sistem ekonomi dan demokrasi Pancasila sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa.
"Sudah waktunya kita kembali kepada sistem bernegara dan sistem ekonomi yang dirumuskan dan disepakati para pendiri bangsa," tukas dia.
Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan beberapa langkah agar bangsa ini bisa kembali kepada UUD 1945 naskah asli.
Salah satunya adalah dengan membangun konsensus nasional kenegaraan.
Dalam konsensus nasional kenegaraan itu, lanjut dia,
semua pihak meminta Presiden selalu kepala negara untuk mengeluarkan Dekrit Presiden dengan memberlakukan kembali UUD 1945 dengan penjelasannya untuk sesegera mungkin dilakukan perbaikan kelemahannya dengan teknik adendum.
"Hal ini penting kita lakukan, karena saat ini demokrasi langsung ala liberal Barat justru malah merusak bangsa kita.
Sistem ekonomi yang berlangsung juga yakni ekonomi kapitalistik terbukti tak mampu menghadirkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat," tutur LaNyalla.
Ketua KPUD Jatim, Choirul Anam menegaskan bahwa berkas yang didaftarkan oleh LaNyalla akan ditindaklanjuti lebih jauh. "Terima kasih kami ucapkan.
Berkasnya sudah kami terima dan cukup lengkap. Namun tetap kami memerlukan waktu untuk melakukan verifikasi lebih lanjut," kata Choirul Anam.(
Konflik agraria di Indonesia dinilai tidak akan pernah terselesaikan jika data pertanahan, kewenangan, dan pencatatan aset negara terus tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
Kerumitan tata kelola ini membuat proses mediasi maupun penegakan hukum berjalan berlarut-larut, sementara masyarakat kecil tetap menjadi pihak yang paling dirugikan.
Politikus sekaligus Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Azis Subekti, menegaskan dukungannya terhadap pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menilai bahwa
Presiden ke-2 Soeharto dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
1. MBG itu gotong royong besar: negara menyiapkan kebijakan, daerah menggerakkan, masyarakat berpartisipasi. Hasilnya? Anak sekolah kenyang, fokus belajar, ekonomi warung & pasar ikut hidup.
#MBG #MakanBergiziGratis
@kompascom
2. Program publik besar tidak lahir sempurna. Catat kekurangannya, perbaiki, lanjutkan. Jangan framing seolah tak berguna. MBG sudah bermanfaat, tugas kita menyempurnakan. #ImproveDontRemove #MBG
3. Kunci MBG: kolaborasi Pemda × sekolah × komunitas. Bawaslu & KPU jalankan tugas demokrasi; Pemda pastikan layanan publik—termasuk gizi anak—jalan efektif. #Kolaborasi #MBG
LaNyalla: Demi Indonesia Emas 2045, Butuh Keberanian Mengoreksi Kelemahan Tata Negara
Tahun 2045, Indonesia akan mencapai usia emas. Pemerintah telah menyusun roadmap dengan visi ‘Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur’.
#lanyalla #adilmakmur #indonesiaemas
Menurut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk mewujudkan hal itu, diperlukan keberanian untuk mengoreksi kelemahan tata negara Indonesia.#Lanyalla #Ketuadpdri #dpdri
Caranya, dengan meninjau ulang Amandemen Konstitusi yang dilakukan tahun 1999 hingga 2002 lalu.#Lanyalla #Ketuadpdri #dpdri
Ketua DPD RI “Konfigurasi Politik dan Hukum Menuju Indonesia Emas 2045”
Bismillahirrohmannirrohim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera untuk kita semua.
#Lanyalla #IndonesiaEmas #DPDRI #KetuaDPDRi
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat wal afiat.#Lanyalla #IndonesiaEmas #DPDRI #KetuaDPDRi
Sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalam, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti.#Lanyalla #IndonesiaEmas #DPDRI #KetuaDPDRi
Penggantian sistem demokrasi permusyawaratan-perwakilan yang sangat sesuai dengan arsitektur masyarakat majemuk Indonesia yang terdiri dari 600 sub-etnis, multi agama, #LaNyalla #KetuaDPDRI #DPDRI
yang berdiam di 300 pulau yang terpisah oleh lautan luas, dengan budaya permusyawaratan dan sistim sosial kekeluargaan, #LaNyalla #KetuaDPDRI #DPDRI
serta merta diganti dengan demokrasi mayoritas yang bersemangat individualistik, melalui pemilihan langsung presiden, #LaNyalla #KetuaDPDRI #DPDRI