Kawan2, msh dlm rangkaian #HariKebebasanPersSedunia#WPFD2023@AJIdenpasar menggelar diskusi bertajuk "Tetap Kritis di Masa Krisis". Mimin akan cuitkan sejumlah catatan dan seruan dlm diskusi.
RILIS: Media Massa dan Jurnalis di Bali Didesak Tetap Kritis di Masa Krisis
-utas-
2) Aliansi Jurnalis Independen @AJIdenpasar & Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bali menyoroti menurunnya kekritisan media massa dan jurnalis di Bali di tengah disrupsi dan pandemi Covid-19.
3) Perlu terbobosan agar pengelola media massa maupun para jurnalisnya tetap kritis di masa krisis akibat kondisi tersebut.
Hal itu mengemuka dlm diskusi serangkaian World Press Freedom Day #WPFD2023 yg digelar AJI Kota Denpasar di Warung Kubu Kopi, Denpasar, Kamis (11/5/2023).
4) Tiga narasumber menjadi pemantik diskusi tersebut. Yakni Luh De Suriyani, pengurus AJI Indonesia; Nengah Muliarta, ketua AMSI Bali; dan Kabid Humas Dinas Kominfo Provinsi Bali, Kadek Suadnyana Puriyanto.
5) Muliarta mengakui, dg pesatnya internet telah menumbuhkan bnyk media online. Pada satu sisi membuat media yg eksisting sebelumnya, terutama cetak yg kembang kempis. Masalahnya, banyaknya media massa, terutama online hari ini tidak menjamin kekritisan media terhadap kekuasaan.
6) "Membangun kontrol sosial saat ini berat sekali. Kalau kritis sedikit, dibilang nyinyir," ucap Muliarta.
Muliarta mengatakan, sudah sewajarnya media massa memberi koreksi terhadap pemerintahan. Yang jadi masalah, banyak media yang tergantung terhadap iklan pemerintah.
7) AMSI sendiri saat ini berupaya agar media massa online anggotanya bisa sehat secara ekonomi, dan tidak terlalu tergantung terhadap iklan pemerintah. Di antaranya membuat agensi periklanan. Sehingga bisa menyokong media online yang kecil-kecil.
8) Kadek Suadnyana mengakui, ada iklan pemerintah melalui media massa. Katanya, pemerintah tetap membutuhkan media massa sebagai mitra dlm pembangunan.
"Pemerintah membutuhkan sinergitas dari media. Sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah yang sedang dijalankan," tutur dia.
9) Ketika ditanya soal iklan pemerintah yang membuat media jadi tumpul terhadap kebijakan pemerintah, dia menyatakan tidak terlalu mengetahui kondisi ini. Katanya, itu perlu duduk bersama dengan pemangku kepentingan.
10) Kadek Suadnyana melanjutkan, pada tahun ini anggaran iklan pemerintah ke media menurun 10 persen, tahun depan karena ada Pilkada akan turun lagi.
Luh De menjawab soal iklan pemerintah yang membuat media menjadi tumpul sebagai watchdog.
11) Menurut Luh De, independensi media atau jurnalis menurun akibat disrupsi dan pandemi Covid-19. Kondisi ini membuat banyak media menjalin kerja sama iklan dengan pemerintah.
12) Yang jadi masalah, Luh De melanjutkan, ketika media massa memiliki ktrgantungan thdp iklan dr pmerintah, itu kerapkali menumpulkan kekritisan media massa atau jurnalis. Hal ini, trjdi krn iklan pmerintah ini kerapkali diikuti dg tekanan u/ tdk mengkritik kebijakan pemerintah.
13) "Ada dua tipe media terhadap iklan pemerintah. Ada yang terlalu tergantung, ada yang tidak terlalu tergantung," ungkap Luh De.
Dia pun menjelaskan, dua tipe media ini memiliki dampak pada fungsi pers sebagai watchdog terhadap kekuasaan.
14) "Media yang sangat tergantung jelas dia melemahkan fungsi sosial medianya, tapi kalau yang tidak terlalu tergantung masih bisa independen," imbuh Luh De.
Luh De mengatakan, perlu terobosan agar media massa tidak terlalu tergantung terhadap kue iklan dari pemerintah.
15) AJI sendiri saat ini sedang menggagas sekolah jurnalisme. Tujuannya untuk menambal ancaman-ancaman jurnalisme.
Dia berharap media massa atau jurnalis tetap menjadi watchdog thdp pemerintah sekaligus berpihak terhadap kepentingan publik.
Kawan2, mimin akan cuitkan pernyataan sikap terkait gugatan youtuber ke KompasTV, buntut dari unggahan video berita tentang utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
2) Redaksi KompasTV berkunjung ke Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia di Jakarta pada Rabu (9/5).
3) Pemimpin Redaksi KompasTV Rosianna Silalahi menyampaikan bahwa KompasTV dan Kompas.com menerima dua tuntutan klaim hak cipta video YouTube (YouTube copyright strike) oleh seorang youtuber (content creator) mitra Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Kawan2, Selasa lalu trjdi pengusiran thdp belasan jurnalis yg akan meliput pelantikan Wawako Padang. Mimin cuitkan pernyataan sikap bersama orgnisasi jurnalis Sumbar.
RILIS: Pengusiran Jurnalis Saat Pelantikan Wakil Walikota Padang, Bentuk Penghalangan Kerja Jurnalistik
-utas-
2) Aksi penghalangan kerja jurnalistik kembali trjdi di Sumatera Barat. Pada Selasa 9 Mei 2023, belasan jurnalis yg hendak meliput pelantikan Wakil Walikota Padang di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, diusir. Pengusiran diduga dilakukan o/ pegawai Pemprov Sumatera Barat.
3) Menurut informasi yang dihimpun dari sejumlah jurnalis yang berada di lokasi, pengusiran mulai dilakukan saat belasan jurnalis dari berbagai media telah berada di dalam ruang pelantikan, dan acara akan dimulai.
Koalisi Advokasi Mendesak Presiden Jokowi Untuk Mencabut Permenkominfo 5/2020
Koalisi Advokasi Permenkominfo 5/2020 telah beraudiensi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada Senin (1/8/2022).
-sebuah utas-
2) Koalisi menyampaikan desakan untuk mencabut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.5 tahun 2020 terkait Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat.
3) Pada audiensi yg dihadiri oleh Dirjen Aptika Semuel Abrijani Pangerapan, Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Teguh Arifiadi, dan Kepala Bidang Hukum Anton Dailami, Kemkominfo menyatakan tidak akan mencabut regulasi yang disahkan pada November 2020 itu.
Posko Pengaduan Dampak Permenkominfo 5/2020 Bagi Jurnalis dan Media
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI @kemkominfo mengumumkan telah memblokir sejumlah penyelenggara sistem elektronik yang belum/tidak mendaftar.
-sebuah utas-
2) Kebijakan ini sebagai implementasi Permenkominfo 5/2020 yang diamandemen menjadi Permenkominfo 10/2021.
AJI menerima keluhan dari beberapa jurnalis yang tidak bisa mengakses pendapatan mereka di Paypal, setelah platform keuangan tersebut diblokir pada Sabtu 30 Juli 2022.
3) Slama ini bbrp jurnalis atau media di Indonesia mngandalkan Paypal u/ menerima honor dari karya jurnalistik mereka.
AJI dan @lbhpersjakarta yg brfokus pd isu kebebasan pers & ksejahteraan jurnalis, mmbuka pengaduan bagi jurnalis & pengelola media yg mnerima dmpk sbg brikut 👇🏾
Tiga Organisasi Profesi Gelar Aksi di Depan Kantor Kejaksaan Tinggi Babel
-sebuah utas-
2) Puluhan wartawan dr sjumlah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yg trhimpun dlm organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), srta lainnya, mendatangi Gedung Kejaksaan Tinggi Babel.
3) Aksi ini buntut intimidasi terhadap salah seorang jurnalis lokal, ketika dihalangi mengambil gambar saat kunjungan Kajagung RI, ST Baharuddin pada Rabu (27/7/2022) lalu.
Ironisnya, selain dihalangi, jurnalis tsbt diajak bertarung oleh salah seorang staf Kejati Babel.
AJI Tegaskan Tidak Terlibat dalam Acara Media Gathering Kominfo
-sebuah utas-
2) AJI Indonesia menerima undangan Media Gathering "Literasi Digital dan Membuat Ruang Digital Kondusif" dari Kementerian Komunikasi dan Informatika @kemkominfo pada Kamis (28/7/2022) petang.
3) AJI Indonesia sdh menyampaikan tdk akan hadir atau trlibat dlm kgiatn Kominfo.
Namun, pd Jumat (29/7/2022), AJI mnemukn logo AJI digunakn dlm acara "Media Gathering Literasi Digital & Membuat Ruang Digital Kondusif" yg digelar Kominfo scr offline dan disiarkn mlalui YouTube.