Thread by @tempodotco

Dalang di balik munculnya sejumlah pasal kontroversial dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mulai terendus.

Motifnya sarat kepentingan partai.

#TempoThread

Anggota DPR diduga menyisipkan pasal-pasal kontroversial aturan pemilu 2024 dalam pertemuan tertutup di Hotel Ayana, Jakarta.

Rapat itu berlangsung beberapa saat sebelum PKPU disahkan.

Benarkah banyak calon anggota legislatif yang diusung partai politik tak akan memenuhi syarat bila memakai ketentuan lama?

https://twitter.com/korantempo/status/1661570481164800001

Hasil penelusuran Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Keterwakilan Perempuan menguatkan dugaan bahwa pasal-pasal bermasalah dalam PKPU tentang pencalonan anggota legislatif tersebut disisipkan beberapa saat sebelum disahkan pada 17 April 2023.

Indikasi pertama penyelundupan pasal ini terbaca dari dua agenda pembahasan terbuka untuk publik sepekan sebelum PKPU tersebut diterbitkan.

Pada 8 Maret 2023, KPU menggelar uji publik rancangan PKPU pencalonan anggota legislatif. Empat hari berselang, rancangan PKPU tersebut juga dibahas secara terbuka dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan.

Dalam dua kesempatan pembahasan itu, draf rancangan PKPU tak banyak berubah dibanding PKPU lama, termasuk pada Pasal 8 yang mengatur penghitungan syarat 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan di daerah pemilihan.

Penyelundupan aturan baru dilakukan diam-diam dalam pertemuan tertutup yang tak melibatkan publik.

Sejumlah pasal dalam aturan anyar ini kini menuai polemik. koran.tempo.co/read/berita-ut… twitter.com/i/web/status/1…

Usulan perubahan pasal-pasal dalam draf rancangan PKPU tersebut muncul pertama kali dalam pertemuan tertutup sebelum digelarnya rapat dengar pendapat DPR pada 12 April lalu.

Persamuhan bertajuk konsinyering itu diinisiasi Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan.

Komisioner KPU Idham Holik pun tidak membantah bahwa lembaganya mengikuti rapat konsinyering bersama Komisi II di Hotel Ayana, Jakarta, sebelum membawa draf rancangan PKPU pencalonan anggota legislatif dalam rapat dengar pendapat, 12 April lalu.

Pertemuan itu juga diikuti oleh perwakilan lembaga penyelenggara pemilu lainnya dan Kemendagri.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia tidak merespons konfirmasi soal rapat konsinyering dan munculnya pasal bermasalah dalam PKPU pencalonan anggota legislatif terbaru.

Sedangkan anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, membenarkan soal adanya rapat konsinyering sebelum pembahasan draf rancangan PKPU dalam rapat dengar pendapat.

Guspardi menilai isi PKPU 10/2023 tak melanggar peraturan perundang-undangan.

KPU memberi sinyal tidak akan merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, regulasi soal mekanisme penghitungan keterwakilan perempuan dalam PKPU tersebut tidak menabrak UU Pemilu.

Sikap KPU menolak tuntutan revisi PKPU semakin kuat setelah mereka mendapatkan dukungan dari semua fraksi di Komisi II DPR.

Sokongan Dewan ini dikantongi dalam rapat dengar pendapat Komisi II pada 17 Mei lalu, yang digelar setelah polemik tentang PKPU tersebut memuncak.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, disimpulkan bahwa KPU tidak melanggar aturan karena keterwakilan perempuan yang mendaftar menjadi caleg secara akumulasi nasional telah melampaui angka 30 persen.

Permintaan Komisi II dan sikap KPU sebenarnya bertolak belakang dengan hasil rapat tripartit antara tiga lembaga penyelenggara pemilu pada 10 Mei lalu.

Saat itu, KPU bersama Bawaslu dan DKPP melontarkan komitmen untuk merevisi PKPU 10/2023, terutama pada bagian cara penghitungan keterwakilan perempuan.

Rapat tripartit digelar setelah Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Keterwakilan Perempuan mengajukan protes kepada Bawaslu agar lembaga tersebut "menyemprit" KPU karena membuat regulasi yang menyimpang.

Adapun pembatasan akses ke Silon membuat fungsi pengawasan tidak berjalan. KPU yang berdalih untuk melindungi data pribadi bakal caleg.

Padahal, akses itu dibutuhkan agar mereka bisa memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran bakal caleg yang diunggah partai politik. koran.tempo.co/read/berita-ut…

Anggota KPU daerah sejauh ini hanya bisa masuk ke Silon untuk melihat data nama dan data akumulasi jumlah bakal caleg yang didaftarkan partai.

Padahal, jika seluruh akses diberikan, pencermatan berkas bisa lebih maksimal.

Data bakal caleg yang tidak dapat diakses publik juga menjadi perhatian kejaksaan dan kepolisian.

Sebab, aparat penegak hukum berkepentingan melihat status hukum profil bakal caleg yang didaftarkan.

Sejak masa pendaftaran calon anggota legislatif, KPU bahkan menutup seluruh akses Sipol untuk diawasi Badan Pengawas.

Bawaslu sampai tiga kali menyurati KPU agar membuka akses Silon untuk pengawas. Meski sekarang telah dibuka, aksesnya tetap dibatasi. nasional.tempo.co/read/1723992/p…

Komisioner KPU, Idham Holik, berdalih Bawaslu tidak bisa melihat data lengkap pendaftaran caleg karena adanya Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam pasal tersebut, tertuang aturan tentang informasi yang harus dikecualikan karena memuat data rahasia pribadi seseorang.

Salah satunya adalah larangan membuka identitas pribadi yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Koalisi masyarakat sipil akan mengajukan uji materi terhadap dua PKPU yang mengatur pencalonan anggota legislatif dan DPR ke Mahkamah Agung.

Hal itu sebagai upaya hukum untuk merespons penolakan revisi.

Sejumlah pasal dalam kedua PKPU dianggap bertentangan dengan UU Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Koalisi Masyarakat sipil tengah menyiapkan materi gugatan. koran.tempo.co/read/berita-ut…

Tingkat kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi terkikis. Banyak putusan MK yang dianggap tidak berpihak kepada publik.

Penurunan tingkat kepercayaan publik itu terlihat dari sejumlah hasil survei yang digelar berbagai lembaga.

MK sering mendapatkan sorotan karena kerap mengeluarkan putusan yang kontroversial.

Tidak jarang juga putusan yang dikeluarkan justru tidak sejalan dengan undang-undang.

Putusan MK yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, seperti, dalam permohonan uji materi UU KUHP Nomor 1 Tahun 2023.

MK menolak permohonan itu. Padahal pasal-pasal yang dipermasalahkan dianggap dapat mengancam kebebasan berekspresi. koran.tempo.co/read/nasional/…

Selain itu, menyinggung hubungan kekerabatan antara Ketua MK Anwar Usman dan Presiden Jokowi.

Meski hubungan itu tidak ada kaitannya dengan posisi Anwar sebagai pemimpin MK, tetap saja kecurigaan masyarakat tidak bisa dihapus.