Tweet

https://twitter.com/KontraS/status/1663027284650127360

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

More from @KontraS

KontraS

@KontraS

Oct 9, 2022

https://twitter.com/KontraS/status/1578985757695700992

Tim Pencari Fakta Koalisi Masyarakat Sipil mendapatkan temuan awal bahwa peristiwa kekerasan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan merupakan dugaan kejahatan yang terjadi secara sistematis, yang tidak hanya melibatkan pelaku lapangan!

https://twitter.com/KontraS/status/1578985757695700992

Saat proses investigasi, tim bertemu dengan sejumlah saksi, korban dan keluarga korban dengan kondisi ada yang mengalami gegar otak, luka memar bagian muka dan tubuhnya, ruam merah pada muka, hingga trauma yang berat akibat peristiwa kekerasan yang telah terjadi.

Tim menemukan setidaknya 12 temuan awal selama proses investigasi. Pertama, tim menemukan fakta pada saat pertengahan babak kedua, terdapat mobilisasi sejumlah pasukan yang membawa gas air mata, padahal diketahui tidak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan saat itu

Read 18 tweets

KontraS

@KontraS

Oct 5, 2022

Karena Status Whatsapp, Pemuda Dianiaya Polisi dan Dipaksa Meminta Maaf pada Anjing Pelacak.

KontraS menerima pengaduan dugaan tindak penyiksaan o/ anggota Polres Halmahera Utara. Kejadian berawal dari status whatsapp, berujung pada tindakan tidak manusiawi terhadap Yolius (22).

Ongen (18/9/2022, 18.00 WIT) membuat unggahan di Whatsapp-nya bentuk ekspresi atas pandangannya terhadap kepolisian. Dari unggahan tersebut, membuatnya dicari oleh anggota Polres Resort Halmahera Utara.

(20/09) Ongen didatangi polisi di rumahnya lalu dipukul di bagian wajah hingga lebam di bawah mata sebelum ia tahu penyebabnya. Ia langsung dibawa ke Polres Halmahera Utara.

Read 5 tweets

KontraS

@KontraS

Jun 3, 2022

@antikorupsi

Hari ini, KontraS, @antikorupsi, @perludem melaporkan Mendagri Tito Karnavian @kemendagri ke @OmbudsmanRI137 berkaitan dengan proses penentuan Penjabat Kepala Daerah yang tidak diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

@kemendagri

Tindakan maladministrasi tersebut berkenaan dengan dugaan penyimpangan prosedur dan pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan oleh Mendagri Tito Karnavian @kemendagri dalam melantik lima orang menjadi Penjabat Gubernur.
suara.com/news/2022/05/2…

Kami menilai pengangkatan yang dilakukan berpotensi menghadirkan konflik kepentingan serta melanggar asas profesionalitas sebagai bagian tak terpisahkan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) karena menduduki dua jabatan sekaligus secara aktif.

Read 6 tweets

KontraS

@KontraS

Jun 2, 2022

Instruksi Kapolda Jabar ini adalah tindakan reaktif dan tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan selanjutnya. Instruksi ini jelas berbahaya sebab berpotensi melanggar HAM dan melegitimasi tindakan represif aparat di lapangan tanpa parameter yang terukur!
cnnindonesia.com/nasional/20220…

Kami mafhum bahwa keberadaan begal memberi keresahan bagi masyarakat. Akan tetapi, pernyataan juga langkah kepolisian harus terukur karena langkah kepolisian diawasi oleh peraturan internal dan perundang-undangan, seperti Perkap 1/2009.

Sesuai dengan prinsip kewajiban umum, anggota Polri diharuskan tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum. Artinya, penggunaan kekuatan harus berdasar parameter yang terukur.

Read 14 tweets

KontraS

@KontraS

Apr 9, 2022

Rentetan timbulnya wacana perpanjangan jabatan dan penundaan Pemilu nampaknya telah disusun dengan sangat rapi. Padahal wacana ini sama dengan merusak demokrasi serta mengembalikan kita ke rezim otoritarian.
#SelamatkanDemokrasi

@jokowi

Wacana perubahan batas masa jabatan 3 periode, amandemen UUD, dan penundaan Pemilu terus bereskalasi di tengah masyarakat. Walaupun terdapat perubahan, wacana yang dilemparkan memiliki tujuan yang sama yakni pemerintahan Presiden @jokowi bisa lebih lama berkuasa.

@jokowi

Hal tersebut seperti telah diatur skenarionya. Presiden @jokowi pun terlihat tidak tegas merespon wacana ini. Awalnya, Presiden menyatakan tunduk pada konstitusi. Tapi, juga menyatakan bahwa wacana tersebut merupakan bagian dari demokrasi.
kompas.tv/article/268623…

Read 16 tweets

KontraS

@KontraS

Mar 19, 2022

Hentikan segala bentuk ancaman terhadap ekspresi dan kriminalisasi yang mengancam hak warga negara.
#PapuaBukanTanahKosong
#KriminalisasiMenghantui

Diskriminasi, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap mereka yang mengkritik pemerintah bukanlah jawaban. Melainkan hanya siasat pemerintah untuk menutupi kesalahan.
#PapuaBukanTanahKosong
#KriminalisasiMenghantui