Thread by @_palungmariana

JEJAK KORUPSI YASIN LIMPO DI RAGUNAN

Breaking News!

Saya masih blm tertarik bahas durian, Mandalika, & #kasusancol. Baiknya kita ulas Mentan Syahrul Yasin Limpo yg diduga terlibat skandal di sejumlah proyek Kementan. Apa bukti & perannya? Politiskah?

Bila dilihat dari momen menjelang pilpres, tentu penetapan tersangka Syahrul Yasin Limpo alias SYL sarat nuansa politik. Terlebih, adanya dugaan korupsi oleh sejumlah petinggi Kementan sejatinya sdh terendus lama atau setidaknya sejak 2017 lalu.

Meski begitu, ada bbrp catatan yg menguatkan dugaan bhw keterlibatan SYL dlm kasus korupsi di lingkaran Kementan memang benar adanya.

Pertama, menurut catatan BPK pada 2022 lalu, di proyek food estate yg dikerjakan Kementan utk perluasan sawah, termasuk utk bantuan pupuk & benih, ditemukan potensi pemborosan anggaran.

Bukan cuma itu, terhitung sejak 2017-2022 laporan pertanggungjawaban anggaran Kementan juga selalu mendapat rapor merah.

Pada thn anggaran 2021, merujuk data milik Ditjen PSP misalnya, laporan dari Kementan utk pertanggungjawaban uang bantuan pemerintah senilai Rp 369,23 miliar berstatus blm lengkap. Uang bantuan ini dikucurkan lewat 18 satuan kerja di kementerian itu.

Parahnya lagi, masih di thn yg sama, bantuan pemerintah sebanyak Rp 9,75 miliar melalui 29 satuan kerja Kementan hingga detik ini blm ada laporan pertanggungjawabannya.

Laporan pertanggungjawaban yg bermasalah tak hanya ditemukan dlm bantuan pemerintah, tapi terjadi pula dlm anggaran utk sejumlah program Kementan.

BPK mencatat, tdk patuh pada undang-undang & lemahnya pengendalian internal menjadi penyebab utama pengelolaan anggaran selalu bermasalah di Kementan & bahkan sdh terjadi menahun.

Selain itu, jika kita mau menengok ke belakang barang sebentar saja terkait pernah/tdknya keterlibatan dia dlm kasus korupsi, SYL memang patut dicurigai.

Di 2012 silam, SYL sempat dipanggil KPK soal dugaan peran sertanya dlm kasus suap penerbitan lahan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Kab. Buol, Sulteng.

Sayang, dlm kasus tersebut status SYL yg kala itu menjabat Gubernur Sulsel berhenti hanya sbg saksi, sementara KPK menetapkan 4 orang lainnya sbg tersangka.

Sedangkan dlm kasus ini, SYL yg juga berposisi sbg Wakil Ketua Dewan Pakar Pusat NasDem diduga menerima gratifikasi dgn melanggar Pasal 12E &/Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor dgn ancaman penjara paling singkat 4 hingga maksimalnya 20 thn.

Lebih lanjut, bila melihat gelar perkara KPK di 13 Jun. lalu, SYL bisa disangkakan pasal berlapis, yakni pasal penyalahgunaan wewenang.

Peran dia sendiri dlm kasus ini ialah penerima gratifikasi yg dibantu Sekjen Kementan Kasdi Subagyono sbg koordinatornya, sementara yg mengumpulkan uang hadiah itu ialah Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta.