Thread by @_palungmariana

DANA KOMANDO DI KANTOR BASARNAS

[Utas]

Kabar ditangkapnya Kabasarnas yg memantik kekisruhan KPK & TNI sepertinya lebih hot diulas, ketimbang membahas linimasa medsos macam polwan cantik yg selingkuh, atau gosip pertemuan Gregoria Mariska Tunjung & Angga Yunanda di 18 Agustus.

TNI bergerak menuju Gedung Merah putih, Kuningan, Jaksel, sore tadi, usai mendengar berita miring yg menjerat anggota mereka. Dgn sigap & penuh geram, rombongan pimpinan Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko itu hendak meminta klarifikasi KPK terkait status tersangka personelnya.

Nyaris panas, dlm audiensi itu TNI menuding KPK salah prosedur. Seharusnya, penetapan tersangka pada militer aktif oleh penegak sipil tak dibolehkan. Mereka merujuk ke Pasal 10 UU 14/1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dlm aturan itu diterangkan, status hukum TNI aktif, termasuk penetapan tersangka, ditentukan peradilan militer. Bukan oleh peradilan tata usaha negara (TUN), agama, atau umum seperti KPK.

Kekisruhan 2 penegak ini bermula ketika KPK menyebut Marsdya Henri Alfiandi, Kabasarnas 2021-2023, terbukti kuat menerima "dana komando" sebanyak Rp 88,3 miliar. Istilah itu utk menunjuk uang komisi supaya dimenangkan tender.

Sblm menerima suap, peran Henri dlm proyek bancakan pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan, pengadaan public safety diving equipment & ROV itu mengkondisikan pemenang lelang, juga menentukan nilai fee proyek.

Fulus komisi dgn modus lama itu bukan dinikmati dia sendiri. Oleh Henri, Koord. Admin. Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto diperintah menemui sejumlah rekanan utk memetik kesepakatan fee sebesar 10% itu.

Sblmnya nama terakhir juga ikut menentukan pemenang lelang. 25 Juli kemarin, KPK menangkap Afri Budi & 11 orang swasta. Pihak swasta ini, antara lain, Marilya, Roni Aidil, & 9 karyawan dari PT Kindah Abadi Utama serta PT Intertekno Grafika Sejati.

Marilya adalah Dirut Intertekno Grafika, sedang Roni Aidil selaku Dirut Kindah Abadi. Mereka semua diborgol di 2 lokasi berbeda. Satu di Jl. Mabes Hankam, Cilangkap, Jaktim. Sebagiannya di sebuah warung di kawasan Jatisampurna, Bekasi.

Penangkapan bermula ketika KPK mengendus adanya pertemuan antara Henri; Afri Budi; Roni Aidil; & Mulsunadi Gunawan sbg Komut PT Multi Grafika Sejati. Hasilnya, mereka menyepakati besaran fee & nilai penawaran yg dicatat mendekati HPS.

Dari kesepakatan itu, 3 lelang tender berjalan ganjal. Dlm proses yg diikuti 22 perusahaan, proyek pengadaan ROV senilai Rp 89,99 miliar dimenangkan Kindah Abadi. Sementara Intertekno Grafika memimpin proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan.

Nilai proyek kedua itu sebesar Rp 9,9 miliar. Proyek ini diikuti 46 perusahaan. Adapun dlm proyek pengadaan public safety diving equipment dgn nilai kontrak Rp 17,4 miliar, yg diikuti 7 peserta lelang, diboyong Kindah Abadi lagi.

Dlm OTT ketika itu, lembaga antirasuah menyita Rp 5 miliar lebih, Rp 999,7 juta di antaranya uang tunai di tangan Afri Budi dari Marilya. Sementara sisanya, Rp 4,1 miliar, diserahkan oleh Roni Aidil lewat aplikasi pengiriman setoran bank.

Total puluhan miliar dana komando diterima Henri & Afri Budi secara bertahap. Rinciannya, Rp 18,02 miliar di 2023, Rp 46,5 miliar pada 2022, & di 2021 sebesar Rp 23,7 miliar. Fulus ini diduga juga mengalir ke sejumlah pihak TNI yg menjabat di Basarnas.

Sbgmn bukti catatan milik Afri Budi yg ditemukan KPK, uang puluhan miliar itu tak hanya berasal dari 2 perusahaan. Apalagi, sejumlah proyek janggal juga berjalan dlm rentang waktu 2021-2023. Namun, diakui dana komando terbanyak memang berasal dari Kindah Abadi.

Sejak 2021-sekarang, Kindah Abadi tercatat menggarap 4 proyek pengadaan Basarnas, dgn total pagu anggaran senilai Rp 134,5 miliar. Acapnya perusahaan ini mendapat proyek ditengarai adanya hubungan teman lama antara Roni Aidil & Henri.

Kedekatan keduanya terjadi saat Henri mengaku mengenal almarhum mertua Roni dgn pangkat terakhir jenderal bintang 2. Kala itu, di 2020, Henri masih menjabat AOK Staf AU. Setahum sblmnya, ia mengemban tugas Komandan Sekolah Staf Komando AU.

Hal itu sejalan dgn keterangan Kindah Abadi di situs resminya, yg menyertakan logo Basarnas serta Swa Bhuwana Paksa TNI AU. Artinya, di thn-thn sblm jadi Kabarnas itulah Henri & Aidil sdh saling mengenal berkat relasi mertuanya.

Adapun setelah OTT, KPK menetapkan 5 tersangka, yakni Henri, Afri Budi, Roni Aidil, Marilya, & Mursunaldi. KPK sdh memburu lainnya.