Thread by @historia_id

Korupsi Sudah Jadi Budaya

🧵Utas

Pada 1974, Bung Hatta menyatakan bahwa korupsi sudah jadi “budaya kita”. Pernyataan itu terlontar saat Pertamina digoyang korupsi dahsyat yang dilakukan direktur utamanya, Ibnu Sutowo. Barangkali Bung Hatta berkomentar begitu karena geram menyaksikan korupsi yang tak habis-habisnya di negeri ini.

📷Mr. Djody Gondokusumo, mantan Menteri Kehakiman, disidang dalam kasus suap. (Harian Indonesia Raya).

Pada masa Orde Lama bukan saja ditandai meriahnya demokrasi liberal, melainkan juga dinodai beberapa kasus korupsi yang mendera tokoh-tokoh politik, seperti Menteri Kehakiman Mr. Djody Gondokusumo (Partai Rakjat Nasional), Menteri Perekonomian Iskaq Tjokrohadisurjo (PNI), dan Menteri Keuangan Jusuf Wibisono (Partai Masyumi).

Untuk mengatasi korupsi, pada Agustus 1959 pemerintah mendirikan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan). Badan yang diketuai oleh Sultan Hamengkubuwono IX itu berhasil mengungkap praktik korupsi mulai kelas pegawai sampai pejabat pemerintahan. Sejak didirikan sampai Juli 1960, Bapekan menerima 912 pengaduan masyarakat.

Selain Bapekan, pemerintah juga mendirikan Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) yang dipimpin Jenderal A.H. Nasution. Sepak terjang Paran berhasil membongkar korupsi yang dilakukan beberapa pejabat tinggi pemerintahan. Tak berhenti di sana, pemerintah juga meluncurkan Operasi Budhi, yang sejak Februari sampai April 1961 berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak Rp11 miliar.

Sejak 1959 pemerintah melancarkan perang serius terhadap korupsi. Namun, keseriusan itu mulai luntur ketika lembaga pemberantas korupsi justru saling menjatuhkan. Contoh persaingan tidak sehat itu adalah konflik Paran dengan Bapekan. Paran merasa bahwa Bapekan harus diperiksa, yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Bapekan.

Bapekan menilai Paran tak punya dasar kuat untuk memeriksa dan juga tak bisa menjelaskan apa alasannya. Kedua lembaga merasa sama-sama kuat dan sama-sama berwenang. Perseteruan semakin memanas sampai Presiden Sukarno turun tangan melerai dan menganjurkan agar Sultan Hamengkubuwono IX duduk semeja dengan A.H. Nasution. Pertikaian mereda.

Tapi runyamnya, pemberantasan korupsi di masa itu pun berkelit kelindan dengan kepentingan politik. Pada 1962 Bapekan dibubarkan karena mulai menelisik dugaan korupsi pembangunan Istora Senayan yang melibatkan beberapa kolega presiden. Operasi Budhi juga dibubarkan karena dianggap jadi alat Nasution mempreteli kekuatan Sukarno.

Sementara itu, Paran tak jelas nasibnya. Sebagai gantinya, pada Mei 1964 Presiden Sukarno mendirikan Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (Kotrar) yang dipimpin Subandrio. Lembaga ini pun tak bertahan lama karena setahun kemudian terjadi peristiwa G30S yang menyudahi kekuasaan Sukarno.

Di masa Soeharto kita semua tahu seperti apa, sehingga Bung Hatta pun sampai bilang korupsi sudah menjadi budaya. Namun, orang banyak bilang, korupsi di masa itu tak sehebat sekarang. “Kalau dulu korupsi di bawah meja, kalau sekarang sampai mejanya pun digondol,” begitu katanya.*

Penulis: Bonnie Triyana

Pemberantasan korupsi di negeri ini telah lama dilakukan. Lembaga-lembaga didirikan meski kemudian dibubarkan.
historia.id/politik/articl…

Korupsi besar terjadi di empat perusahaan negara di awal Orde Baru. Tersangka sempat dihadapkan ke pengadilan, tetapi hampir semuanya bebas.
historia.id/politik/articl…

Korupsi pada masa Orde Lama. Militer terlibat dalam pemberantasan korupsi sekaligus pelaku korupsi. Korupsi pun terus terjadi hingga kini.
historia.id/politik/articl…