Discover and read the best of Twitter Threads about #EDITORIAL

Most recents (24)

🗣📉 Los barones echan la culpa al presidente: «Pedro nos ha hundido»
➡ La última maniobra del líder socialista neutraliza el enfado de sus candidatos ver.abc.es/f21bn3

🔴 El BOE publica el Real Decreto que disuelve las Cortes y convoca elecciones generales para el 23 de julio ver.abc.es/24whu1

⭕ La 'vieja guardia' socialista redobla sus movimientos contra Pedro Sánchez

➡ Los pésimos resultados del PSOE hacen que históricos del partido estén preocupados por el vuelco electoral en las generales y por la situación en la que quedará el partido ver.abc.es/w9dgl2

Traballo de Industrias

A #fiscalidade é un mundo apaixonante, e a que afecta a industria #editorial non é unha excepción! Abro fío 👇

En primeiro lugar, temos que saber que a responsabilidade de declarar e pagar #impostos corresponde ao autor en caso de autopublicación e á editorial en caso de cesión de dereitos de distribución e venda.

Un dos impostos que afectan a este sector é o Imposto sobre o Valor Engadido (#IVE), un imposto indirecto que varía dependendo do produto. No caso do libro corresponde pagar o 4% e isto faise cada tres meses. Con todo, o IVE non afecta aos dereitos de autor.

Ediciones Corregidor

PREOCUPACIÓN POR LOS COSTOS DEL PAPEL: PELIGRA LA PRODUCCIÓN EDITORIAL
Desde la Cámara Argentina del Libro reiteramos nuestra preocupación por el costo y el abastecimiento del papel de uso editorial...
Abrimos hilo

tanto nacional como importado que se utilizan en la producción de libros en la Argentina.
Ya a comienzos de noviembre, en el marco del Primer Congreso de Libreras-os y Editoras-es, alertábamos acerca de esta problemática con una comunicación.

Setenta y cinco días de después, nada de eso ha cambiado, sino que continúa y se agrava. Los puntos más salientes son:
Desabastecimiento y faltantes de papel, lo que lleva a los editores a aceptar cualquier precio para producir.

Drishti IAS English

Before you welcome the new day, attempt a question from one of newspaper editorials.

Solve more questions at drishti.link/EDquiz

#UPSC2023 #UPSC #Editorial #DrishtiIASEditorial #UPSCAspirants #Aspirants #Quiz #CurrentAffairs #DrishtiIAS #DrishtiIASEnglish

The Correct answer is (D)
(1/4)The National Disaster Management Authority (NDMA) is India’s apex statutory body for disaster management.
The NDMA was formally constituted on 27th September 2006, by the Disaster Management Act, 2005.

(2/4)The Prime Minister is its chairperson, and it has nine other members. One of the nine members is designated as Vice-Chairperson. Hence, statement 1 is correct.
The primary responsibility for the management of disaster rests with the State Government concerned.

Drishti IAS English

Before you welcome the new day, attempt a question from one of newspaper editorials.

Solve more questions at drishti.link/EDquiz

#MidnightRevisionWithDrishtiIAS #UPSC2022 #UPSC #Editorial #DrishtiIASEditorial #UPSCAspirants #Aspirants #DrishtiIAS #DrishtiIASEnglish

(1/4)The correct answer of Editorial Quiz is option (c)

Chief of Defence Staff (CDS) is a four-star General/Officer who acts as the Principal Military Advisor to the Defence Minister on all tri-services (Army, Navy and Indian Air Force) matters.

(2/4)CDS acts as the permanent Chairman of the Chiefs of Staff Committee which will also have three service chiefs as members.
He also heads the newly created Department of Military Affairs (DMA) in the Ministry of Defence. Hence, statement 1 is correct.

Komnas HAM mesti bergegas menetapkan kasus pembunuhan Munir Said bin Thalib sebagai pelanggaran HAM berat.

#KoranTempo #Editorial #TempoThread #Munir #KomnasHAM

Dengan status tersebut, kasus pembunuhan Munir tidak mengenal kedaluwarsa sehingga pengusutannya bisa berlanjut guna mengungkap dan menghukum dalang di balik peristiwa tersebut.

#KoranTempo #Editorial #TempoThread #Munir #KomnasHAM bit.ly/3QKuLXt

Tak kunjung ditetapkannya kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat dapat menghalangi upaya pencarian keadilan dan pengungkapan fakta sebenarnya.

Desakan soal ini sejatinya sudah disuarakan sejumlah lembaga pegiat HAM sejak September 2020.
#KoranTempo #Editorial #TempoThread

Pemerintah masih saja mengulang kesalahan yang sama dengan terus mengucurkan subsidi BBM. #KoranTempo #Editorial #TempoThread #BBM #Pertamina

Pemberian subsidi yang kerap salah sasaran karena justru dinikmati oleh kelompok mampu tersebut membuat kuota BBM bersubsidi kerap jebol.

Persoalan itu pulalah yang bakal terjadi pada tahun ini. #KoranTempo #Editorial #TempoThread #BBM #Pertamina bit.ly/3Pu8ThT

Pilihan solusi masalah menahun ini biasanya ada 3:

- Menaikkan harga BBM bersubsidi ke harga keekonomian alias harga wajar tanpa subsidi.
- Menambah kuota BBM bersubsidi hingga tercukupi sampai akhir tahun.
- Membatasi pembelian BBM bersubsidi. #KoranTempo

Defisit batu bara yang mengancam PLN menjadi penanda gagal totalnya pemerintah mengelola pasokan komoditas tersebut. #KoranTempo #Editorial #TempoThread #PLN #BatuBara

Kondisi berulang ini berpotensi mengganggu kegiatan operasional perusahaan setrum negara itu dalam memproduksi dan menyalurkan listrik ke masyarakat. #KoranTempo #Editorial #TempoThread #PLN #BatuBara bit.ly/3A4GlHB

Di atas kertas, ide BLU batu bara seperti membawa angin segar karena menawarkan "win-win solution" bagi PLN dan pengusaha.

Tapi, hingga kini, payung aturan soal BLU masih belum jelas. Begitu pula dengan pengurusnya. #KoranTempo #Editorial #TempoThread #PLN #BatuBara

Tewasnya salah seorang penghuni LPKA di Lampung, mencerminkan buruknya pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak di negeri ini. #KoranTempo #Editorial #LPKA #lapasanak #kekerasan

Alih-alih menjamin keamanan dan keselamatan anak binaan, para sipir di LPKA membiarkan tradisi kekerasan terus berulang.

Keteledoran petugas LPKA berakibat fatal. #KoranTempo #Editorial #LPKA #lapasanak #kekerasan bit.ly/3BeCusg

Buruknya pengawasan mengakibatkan seorang tahanan berinisial RF tewas pada Selasa, 12 Juli lalu.

Ia diduga menjadi korban penganiayaan sesama penghuni satu selnya. #KoranTempo #Editorial #LPKA #lapasanak #kekerasan

Putusan majelis hakim MK yang menolak uji materi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk soal legalisasi ganja medis, pada Rabu lalu, memperlihatkan sikap hukum yang picik. #KoranTempo #Editorial #TempoThread #GanjaMedis #MahkamahKonstitusi

MK berpegang pada keyakinan kuno yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan pengetahuan, bahwa ganja tanaman laknat.

MK semestinya menimbang putusannya dengan mempertimbangkan semua faktor. #KoranTempo #Editorial #TempoThread #GanjaMedis bit.ly/3RRpTky

Dalam hal ganja, semestinya MK menelaah juga dokumen ilmiah mengenai tanaman tersebut, sikap negara-negara lain, dan sisi kemanusiaannya.

Tapi tampaknya MK tidak melakukan itu. #KoranTempo #Editorial #TempoThread #GanjaMedis #MahkamahKonstitusi

Kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat kian terancam dengan adanya Permenkominfo tentang PSE Lingkup Privat.

Pasal karet dalam peraturan itu sangat mungkin digunakan oleh penguasa untuk mematikan kritik. #KoranTempo #Editorial #TempoThread #Kominfo

Ketentuan itu menyatakan penyedia platform dilarang menayangkan informasi yang "meresahkan masyarakat" dan "mengganggu ketertiban umum", seperti termuat dalam Pasal 9 dan Pasal 14 peraturan itu. #KoranTempo #Editorial #TempoThread #Kominfo bit.ly/3RN6Ckh

Keduanya adalah pasal yang definisinya bisa ditarik-ulur sesuai dengan kehendak aparat.

Dilema antara memegang perjanjian dengan pengguna dan mematuhi ketentuan negara. #KoranTempo #Editorial #TempoThread #Kominfo

MyPertamina. Sebuah solusi. 👍

Hingga akhir Mei tahun ini, anggaran subsidi BBM dan elpiji membengkak menjadi Rp 75,4 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 56,5 triliun. #Editorial #KoranTempo

Selain dipicu oleh disparitas harga minyak dunia dan BBM di dalam negeri, lonjakan subsidi terjadi karena volume konsumsi BBM yang terus meningkat.

Pemerintah tidak perlu memaksakan diri meneruskan pembangunan ibu kota baru. Alokasi hingga Rp 30 triliun dalam APBN 2023 barulah awal dari ratusan triliun rupiah yang bakal dihabiskan untuk membangun Ibu Kota Negara. #Editorial #KoranTempo

Sebelum mudaratnya meluas dan duit negara keluar lebih banyak, alangkah baiknya jika pemerintah menghentikan dulu proyek ini. #Editorial #KoranTempo

Investor yang digembar-gemborkan di muka akan ikut mendanai proyek nyatanya nihil. Ini sudah bisa ditebak sejak awal. Pemerintah tak pernah menjelaskan kepada publik model bisnis proyek ini. #Editorial #KoranTempo

Bisa jadi, urat malu Lili Pintauli Siregar sudah putus ketika Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menerima dugaan gratifikasi dari Pertamina. #Editorial #KoranTempo

Bukannya langsung menolak pemberian tiket perhelatan MotoGP Mandalika, Lili justru ditengarai juga menginap secara cuma-cuma selama sepekan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. #Editorial #KoranTempo

Tindakan Lili menerima fasilitas gratis itu menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak memiliki etika. Padahal kode etik merupakan jantung KPK. #Editorial #KoranTempo

Pemerintah harus bertanggungjawab atas bencana banjir di Sangatta, Kalimantan Timur, sepekan terakhir. Puluhan ribu orang jadi korban dengan ratusan rumah terendam. #Editorial #KoranTempo

Perubahan iklim yang mendorong tingginya curah hujan tak bisa disalahkan sebagai satu-satunya faktor. Kelalaian pemerintah menegakkan aturan membuat perusahaan tambang bisa leluasa menggunduli hutan dan membuang limbah yang kemudian mendangkalkan sungai. #Editorial #KoranTempo

Kini kita tahu ada borok di balik pencapaian bisnis yang gemilang itu. Hutan rimbun yang semula mengendalikan Sungai Sangatta, juga Sungai Bengalon, sebagian besar sudah beralih rupa menjadi wilayah pertambangan. #Editorial #KoranTempo bit.ly/3IDF5Mm

Lepas dari "neraka" di rumah Terbit Rencana Perangin Angin, Bupati Langkat nonaktif, ratusan korban perbudakan masih jauh dari peluang mendapat keadilan. Pengusutan hari-hari penuh penyiksaan di kerangkeng milik Terbit belum menyeret otak kejahatan itu. #Editorial #KoranTempo

Polisi menyidik kasus ini dengan pasal pidana perdagangan orang. Tapi penanganan kasusnya menggambarkan bagaimana hukum belum memihak kepada mereka yang mencari keadilan. #Editorial #KoranTempo

Awal pekan ini Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengumumkan delapan tersangka. Semuanya adalah pelaku lapangan, cere. Tak ada nama Terbit di sana. Polisi semestinya tak sulit menjerat Terbit. #Editorial #KoranTempo bit.ly/3quOmjL

Setelah mendapat kritik soal ketertutupan dan minimnya partisipasi publik dalam membahas Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN), pemerintah menggelar konsultasi publik membahas aturan pelaksananya. #Editorial #KoranTempo

UU IKN dikerjakan pemerintah dan DPR hanya dalam tempo 43 hari. Ini waktu tercepat membahas sebuah aturan penting dalam sejarah DPR. Baru kali ini pula DPR gesit dalam proses legislasi. Biasanya mereka lelet. #Editorial #KoranTempo

Maka, jika aturan induk tentang IKN dibahas cepat tanpa partisipasi publik lalu aturan turunannya dibuka kepada masyarakat, kita tahu ini basa-basi saja. #Editorial #KoranTempo bit.ly/3CYrwpI

Pemerintah tak semestinya memaksakan pembelajaran secara tatap muka 100 persen. Terlepas dari pentingnya metode seperti ini, pembelajaran jarak jauh (online) yang sudah menjadi budaya di masyarakat selayaknya tetap menjadi pilihan. #Editorial #KoranTempo

Belajar dari pengalaman sebelumnya, pembelajaran tatap muka 100 persen tak cukup sekadar memenuhi kriteria yang tertuang dalam keputusan bersama empat menteri. #Editorial #KoranTempo

Sepanjang penularan Covid-19 masih terjadi dan potensi munculnya varian berbahaya masih ada, pembelajaran tatap muka penuh masih berisiko. #Editorial #KoranTempo

Pelabuhan bongkar-muat batu bara di Marunda, Jakarta Utara, jadi satu contoh lagi dampak lingkungan kegiatan bisnis yang tidak diatur secara ketat. #Editorial #KoranTempo

Penduduk di sekitar Marunda harus bertahan selama bertahun-tahun menghirup debu batu bara yang mengotori udara permukiman mereka. #Editorial #KoranTempo

Beroperasi sejak 2018, kegiatan bongkar-muat batu bara di Pelabuhan Marunda tidak memakai analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). #Editorial #KoranTempo

Masyarakat harus mewaspadai rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengamendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. #Editorial #KoranTempo

Tak ada yang menjamin bahwa perubahan konstitusi hanya menambah kewenangan MPR menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). #Editorial #KoranTempo

Agenda tersebut riskan ditunggangi pihak yang ingin melonggarkan pembatasan masa jabatan presiden. Mereka yang mengusulkan amendemen konstitusi tapi mengabaikan prinsip pembatasan kekuasaan seharusnya malu mengaku sebagai negarawan. #Editorial #KoranTempo

Terorisme membuat masyarakat takut dan merasa tidak aman. Aksi teroris juga telah merenggut banyak korban tak berdosa. Publik membenci terorisme yang menghalalkan segala cara dan menerabas hukum demi mencapai tujuan. #Editorial #KoranTempo

Itu sebabnya terorisme tak bisa ditoleransi dengan alasan apa pun. Polisi mesti memberantasnya. Hanya, polisi tidak boleh menggunakan cara-cara yang sama dengan pelaku teror. #Editorial #KoranTempo

Polisi tetap harus melakukannya sesuai dengan prosedur yang benar, menjunjung tinggi hukum dan HAM. #Editorial #KoranTempo

Batalnya investasi Softbank seharusnya membangunkan Presiden Jokowi yang tengah terbuai mimpi tentang ibu kota baru. Ini menunjukkan bahwa megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) tak menarik bagi investor yang rasional. #Editorial #KoranTempo

Ujung-ujungnya, proyek senilai Rp 510 triliun itu bakal bergantung pada anggaran negara dan utang. Jika itu yang terjadi, betapa besar beban negara akibat proyek impian Jokowi ini. #Editorial #KoranTempo

Keputusan Softbank seolah-olah menampar wajah para pejabat pemerintah yang mengklaim perusahaan itu mau mendanai megaproyek IKN Nusantara. #Editorial #KoranTempo

Mahkamah Agung akhir-akhir ini terkesan menempatkan terpidana kasus korupsi sebagai korban. Lembaga hukum tertinggi itu pun mendiskon hukuman para koruptor dengan alasan absurd. #Editorial #KoranTempo

Pengurangan hukuman Edhy Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, pada Rabu, 9 Maret 2022, merupakan contoh mutakhir kecenderungan itu. #Editorial #KoranTempo

Majelis semestinya memperberat hukuman Edhy karena berlaku korup sebagai pejabat tinggi negara. #Editorial #KoranTempo

Cara pemerintah menjual perhelatan MotoGP di Sirkuit Mandalika sudah bak orang kehilangan akal sehat. Segala cara seolah-olah dihalalkan demi suksesnya balapan motor di Lombok, Nusa Tenggara Barat, itu. #Editorial #KoranTempo

Pekan lalu, ramai diberitakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) membeli tiket menonton MotoGP pada 18-20 Maret mendatang. #Editorial #KoranTempo

Sepekan menjelang ajang balapan dunia itu dimulai, penjualan tiket dilaporkan memang belum sesuai dengan harapan. #Editorial #KoranTempo