Discover and read the best of Twitter Threads about #KolaborasiBerkinerja
Most recents (7)
#SahabatPengayoman, wabah Coronavirus Disease (COVID-19) yang sedang melanda Indonesia dan negara lain di dunia, tentu meresahkan setiap manusia
#KumhamTanggapCorona
#DiRumahAja
#KolaborasiBerkinerja
#Kumham07
#KumhamTanggapCorona
#DiRumahAja
#KolaborasiBerkinerja
#Kumham07
Segala upaya pencegahan terhadap penyebaran virus corona dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Tidak terkecuali para petugas serta warga binaan di UPT Pemasyarakatan Kemenkumham. Simak info berikut ya sob
#KumhamTanggapCorona
#DiRumahAja
#KolaborasiBerkinerja
#Kumham07
#KumhamTanggapCorona
#DiRumahAja
#KolaborasiBerkinerja
#Kumham07
1. Para warga binaan pemasyarakatan (WBP) turut membantu mengatasi ketersediaan alat pelindung diri (APD) yang semakin dibutuhkan, dengan memproduksi APD sendiri. Jumlahnya pun mencapai ratusan lho
#KumhamTanggapCorona
#DiRumahAja
#KolaborasiBerkinerja
#Kumham07
#KumhamTanggapCorona
#DiRumahAja
#KolaborasiBerkinerja
#Kumham07
Selamat sore #SahabatPengayoman, bagi kalian yang ingin memiliki atau membentuk korporasi dan menjadi pemilik manfaat (beneficial ownership), bisa segera melaporkan ke aplikasi AHUOnline ataupun notaris terdekat
#BeneficialOwnership
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
#BeneficialOwnership
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
Pemerintah sudah mengeluarkan Perpres No 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
#BeneficialOwnership
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
#BeneficialOwnership
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
Korporasi yang harus mendaftarkan pemilik manfaat berdasarkan pasal 2 ayat 2 Perpres tersebut adalah perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, atau bentuk korporasi lainnya
#BeneficialOwnership
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
#BeneficialOwnership
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
Belakangan ini, istilah omnibus law cukup populer di Indonesia. Sekarang ini pemerintah sedang gencar meyakinkan publik tentang omnibus law sebagai solusi tepat pembangunan, salah satunya dalam bidang ekonomi
#OmnibusLaw
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
#OmnibusLaw
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
#SahabatPengayoman penasaran ngga sih dengan istilah yang satu ini? Yuk kita kenalan dengan omnibus law. Simak thread dari Yomin berikut ya
#OmnibusLaw
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
#OmnibusLaw
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
1. Omnibus law adalah suatu undang-undang (UU) yang dibuat untuk satu kepentingan besar dan luas, yang bisa mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana
#OmnibusLaw
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
#OmnibusLaw
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
#SahabatPengayoman, wabah Coronavirus Disease (COVID-19) yang sedang melanda Indonesia dan negara lain di dunia, tentu meresahkan setiap manusia
#KumhamTanggapCorona
#DiRumahAja
#KolaborasiBerkinerja
#Kumham07
#KumhamTanggapCorona
#DiRumahAja
#KolaborasiBerkinerja
#Kumham07
Segala upaya pencegahan terhadap penyebaran virus corona dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Tidak terkecuali para petugas serta warga binaan di UPT Pemasyarakatan Kemenkumham. Simak info berikut ya sob
#KumhamTanggapCorona
#DiRumahAja
#KolaborasiBerkinerja
#Kumham07
#KumhamTanggapCorona
#DiRumahAja
#KolaborasiBerkinerja
#Kumham07
1. Para warga binaan pemasyarakatan (WBP) turut membantu mengatasi ketersediaan alat pelindung diri (APD) yang semakin dibutuhkan, dengan memproduksi APD sendiri. Jumlahnya pun mencapai ratusan lho
#KumhamTanggapCorona
#DiRumahAja
#KolaborasiBerkinerja
#Kumham07
#KumhamTanggapCorona
#DiRumahAja
#KolaborasiBerkinerja
#Kumham07
Selamat sore #SahabatPengayoman, bagi kalian yang ingin memiliki atau membentuk korporasi dan menjadi pemilik manfaat (beneficial ownership), bisa segera melaporkan ke aplikasi AHUOnline ataupun notaris terdekat
#BeneficialOwnership
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
#BeneficialOwnership
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
Pemerintah sudah mengeluarkan Perpres No 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
#BeneficialOwnership
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
#BeneficialOwnership
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
Korporasi yang harus mendaftarkan pemilik manfaat berdasarkan pasal 2 ayat 2 Perpres tersebut adalah perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, atau bentuk korporasi lainnya
#BeneficialOwnership
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
#BeneficialOwnership
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
Belakangan ini, istilah omnibus law cukup populer di Indonesia. Sekarang ini pemerintah sedang gencar meyakinkan publik tentang omnibus law sebagai solusi tepat pembangunan, salah satunya dalam bidang ekonomi
#OmnibusLaw
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
#OmnibusLaw
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
#SahabatPengayoman penasaran ngga sih dengan istilah yang satu ini? Yuk kita kenalan dengan omnibus law. Simak thread dari Yomin berikut ya
#OmnibusLaw
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
#OmnibusLaw
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
1. Omnibus law adalah suatu undang-undang (UU) yang dibuat untuk satu kepentingan besar dan luas, yang bisa mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana
#OmnibusLaw
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
#OmnibusLaw
#KolaborasiBerkinerja
#KamiPasti
#SahabatPengayoman, pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kuy disimak penjelasan Presiden @jokowi tentang ini di thread berikut ya :) #KolaborasiBerkinerja #LawanCorona
1. Saat menyampaikan keterangan persnya di Istana Kepresidenan Bogor, 31 Maret 2020 sore, Presiden @jokowi telah memutuskan dalam Rapat Kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) #KolaborasiBerkinerja #LawanCorona
2. Sesuai UU, PSBB ini ditetapkan oleh Menkes yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 dan kepala daerah. Dasar hukumnya adalah UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan #KolaborasiBerkinerja #LawanCorona
