1. Bismillah,pemerintah menerbitkan Perppu No 1/2020 ttg kebijakan keuangan negara&stabilitas sistem keuangan. Dari total 405,1 triliun, salah satu yg disasar yakni stimulus perpajakan yg jumlahnya mencapai 70,1 triliun. Izin ingin memberikan beberapa tanggapan. #AwasiDanaCovid19
2. Secara rinci, dana tsb terdiri atas 52 triliun pajak & bea masuk ditanggung pemerintah (DTP) utk PPh pasal 21 & PPN, 12 triliun utk bea masuk & 6,1 triliun utk penundaan pembayaran pokok & bunga skema KUR yg terdampak Covid-19 slma 6 bulan. Ini perlu dipantau #AwasiDanaCovid19
3. Masalah yg byk dihadapi oleh dunia usaha yakni penjualan yg turun secara signifikan. Sementara disisi lain upah & fixed cost tdk bisa berkurang. Selain cashflow yg tidak stabil, dunia usaha jg dibayangi penundaan sampai batalnya order yg tentu akan merugikan. #AwasiDanaCovid19
4. Sehingga salah satu cara yg diperlukan utk saat ini, di samping memberi relaksasi pajak, memaksimalkan bantuan tunai bagi karyawan yg terpaksa dirumahkan hrs dilakukan krn perusahaan tdk memiliki kemampuan cashflow utk membayarnya. #AwasiDanaCovid19
5. Saran lainnya, pemerintah diharapkan lbh cermat dlm memberikan relaksasi krn kebutuhan dunia usaha dlm insentif fiskal saling berbeda. Perlu selektif dlm mengidentifikasi jenis pajak apa yg paling sering diserahkan oleh perusahaan. #AwasiDanaCovid19
6. Cth, utk industri padat modal,PPh Badan perlu diberikan. Utk industri padat karya,stimulus PPh Pasal 21 hrs mendapat prioritas utk digelontorkan. Beda dgn industri yg bergerak dgn menggunakan byk bahan baku impor,perlu diberikan pembebasan PPh Pasal 21 Impor. #AwasiDanaCovid19
7. Semuanya disesuaikan, ada istilah cash is the king disituasi saat ini jadi harus tepat sasaran. #AwasiDanaCovid19
8. Hal lain yg perlu mendapat perhatian yakni cakupan penerima PPh Pasal 21 DTP saat ini terbatas utk pekerja disektor industri tertentu (berpenghasilan sampai 200juta setahun). #AwasiDanaCovid19
9. Padahal semua sektor terkena imbasnya & yg terkena PHK tdk hanya sektor formal, banyak jg pekerja sektor informal yg bernasib sama. #AwasiDanaCovid19
10. Baiknya fasilitas dlm PPh Pasal 21 DTP tsb diberikan ke semua sektor usaha. Jika beban fiskal terlalu berat, batasan jumlah penghasilan setahun dpt dikurangi tdk sampai 200 juta. Lalu periode pemberian fasilitas baiknya tdk dikunci selama 6 bulan. Mengapa? #AwasiDanaCovid19
11. Insentif dapat dihentikan jika negeri kita dapat mengatasi pandemi Covid-19 lebih cepat dari perkiraan 6 bulan tadi. Sebaliknya, periode tersebut bisa diperpanjang jika pandemi ini berkelanjutan (jika diperlukan). #AwasiDanaCovid19
12. Tentu kita berharap pemerintah telah menghitung secara cermat stimulus & insentif ini. Keputusan utk memberikan insentif pajak bukan tanpa konsekuensi krn ada potensi menggerus penerimaan pajak. Sering pula peraturan dgn apa yg ada di lapangan tidak sesuai. #AwasiDanaCovid19
13. Terlebih dalam pasal 27 ayat 2 dlm perppu tsb beberapa pejabat disebutkan tdk dpt dituntut baik secara perdata/pidana dlm melaksanakan tugas, jika dlm melaksanakan tugas didasarkan itikad baik&sesuai UU yg berlaku. #AwasiDanaCovid19
14. Siapa yg bisa menjamin? Mutlak seluruh proses ini harus kita awasi. #AwasiDanaCovid19
