Thread by @KemenkeuRI

- #MenkeuSMI Paparkan Hasil Refocussing dan Realokasi Anggaran di @DPR_RI -

Dalam menangani dan antisipasi dampak pandemi Covid-19, pemerintah telah mengambil 3 langkah kebijakan dalam menjalankan APBN 2020.

Apa saja langkah-langkah kebijakannya?

Berikut 3 kebijakan yg diambil:

1⃣Refocusing Anggaran K/L dan Pemda untuk percepatan penanganan Covid-19
2⃣Realokasi Cadangan Belanja untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas Covid-19
3⃣Penghematan belanja K/L dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung penanganan Covid-19

1⃣Pada refocusing anggaran K/L dan Pemda, rambu-rambunya adalah menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan (bukan prioritas) seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat untuk direalokasi.

2⃣Realokasi yang dilakukan K/L antara lain untuk:

🔸@KemenkesRI ➡️ pengadaan/distribusi obat dan APD, alat/bahan pengendalian Covid-19, pengiriman alat kesehatan ke Natuna/Sebaru, pengadaan tes cepat Covid-19, sosialisasi/edukasi, serta pemeriksaan lab spesimen Covid-19.

🔸@Kemdikbud_RI ➡️ kegiatan terkait COVID-19 pada RS Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
🔸@Kemhan_RI ➡️ pengadaan alat kesehatan RSPAD dan RS dr. Sutoyo; pengadaan rapid test.
🔸@DivHumas_Polri ➡️ menambah anggaran satgas COVID-19 di Polri.

🔸@Kemlu_RI ➡️ evakuasi WNI, pembelian tiket bagi WNI terlantar di airport (penampungan & makan).

Sementara untuk K/L lainnya, digunakan untuk membeli peralatan dan bahan, seperti tenda disinfektan, thermo scanner, sanitizer, masker, sarung tangan, dan rapid test.

3⃣Penghematan belanja K/L dilakukan dengan penundaan perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, belanja nonoperasional, belanja barang, dan belanja lainnya.

Pada infografis berikut #MenkeuSMI memaparkan apa saja penghematan yg dilakukan👇

Selengkapnya di bit.ly/2Sx9mW9

Hal ini disampaikan #MenkeuSMI kepada @DPR_RI saat Rapat Kerja Perubahan Asumsi Makro terkait Perppu 1/2020 pada Kamis (30/4).

Hari ini, #MenkeuSMI kembali melakukan Rapat Kerja dengan DPR membahas Perppu 1/2020.