Thread by @KemenkeuRI

Saat menghadapi masalah dan situasi mendesak, kita dituntut menghadirkan solusi.

Pandemi Covid-19 telah meluas dari semula masalah kesehatan hingga kini ekonomi. Kita semua merasakannya.

Dalam situasi genting ini, solusi meringankan dampak pandemi adalah Perppu 1/2020. Mengapa?

Dibutuhkan anggaran sangat besar untuk fasilitas kesehatan, bansos bagi masyarakat kecil, dan insentif dunia usaha agar meredam PHK selama adanya Covid-19.

Dengan Perppu 1/2020, pemerintah dapat bergerak cepat dalam menyediakan anggaran keperluan penanganan pandemi.

Kebijakan di sektor keuangan, fiskal, hingga moneter yang diupayakan selama pandemi Covid-19 mengacu pada Perppu 1/2020.

Seperti apa kebijakan yang dijalankan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)? 👇

Anggota KSSK: @KemenkeuRI @bank_indonesia @ojkindonesia @lps_idic

Yang menjadi dasar hukum dari kebutuhan mendesak menerbitkan Perppu ini adalah pasal 22 UUD 1945.

“Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.”

Perlu diingat, pengaturan perlindungan hukum bukan cara untuk lari dari tanggung jawab (imunitas absolut) bagi pejabat yang menjalankan Perppu ini.

Pejabat dapat diminta pertanggungjawabannya jika terindikasi melakukan penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sehingga, siapa saja termasuk #temankeu tetap bisa (bahkan harus) mengawasi pengelolaan anggaran untuk meminimalisir kecurangan.

Saat ini, Perppu 1/2020 masih dalam proses untuk ditetapkan menjadi UU dan dikawal penuh oleh @DPR_RI

Yuk, kita awasi bersama! 💪