MENJAWAB HOAX DOKTER ADITYA C JANOTTAMA @cakasana 
Dokter Aditya C Janottama alias @cakasana ini selain bekerja sebagai dokter jaga di RS Royal Surabaya rupanya juga menjadi O-Founder PT Investo Media Asia
Bagi yg belum tahu PT. Investo Media Asia adalah perusahaan yg bergerak di bidang kesehatan yg punya gagasan besar membangun beberapa Laboratorium Tes PCR lewat penggalangan dana di kitabisa. Entah jadi milik siapa lab itu nantinya. Hasilnya, dana terkumpul sebanyak Rp 770.000
Entah atas kesadaran sendiri atau instruksi siapa, tiba2 dokter Aditya C Janottama @cakasana ini membuat thread yg membabi buta menyerang Pemkot Surabaya sambil memuji2 Pemprov Jatim
Sampai2 membuat tuduhan palsu alias hoax yg seolah Pemkot Surabaya tak memberi bantuan apapun pada RS dan nakes di Surabaya. Dan tentu saja, lagi2 dgn memuji2 Pemprov Jatim
Tapi bagaimana fakta sesungguhnya? Biarlah bukti yg bicara. Ini salah satu tanda terima bantuan APD dari Pemkot Surabaya ke RS Royal Surabaya, tempat dokter Aditya C Janottama @cakasana bekerja. Tuduhan pertama terbukti hoax.
Bukti kedua yg membantah hoax tersebut datang dari pihak RS Royal sendiri, tempat dokter Aditya C Janottama @cakasana bekerja. Disertai janji untuk memberi sanksi keras pada 'dokter hoax' itu.
Selanjutnya tentang keluhan RS Unair over capacity. Sejak awal bu Risma sudah sangat keberatan pasien2 luar Surabaya dirujuk ke RS di Surabaya dengan pertimbangan bed-nya dibutuhkan oleh warga Surabaya sendiri. Tapi seperti thread kami sebelumnya, memang ada rivalitas di Jatim
Berita tgl 20 April 2020 ini adalah bukti bagaimana Risma memperjuangkan mati2an hak warga Surabaya agar bisa tertampung di RS. Tapi meskipun bed ditambah tak ada artinya jika pasien2 dari daerah2 lain di Jatim banyak yg dirujuk ke Surabaya
suarasurabaya.net/kelanakota/202…
suarasurabaya.net/kelanakota/202…
Alih2 menyalahkan Pemkot Surabaya, @cakasana harusnya tanya pada Gubernur Khofifah mengapa tak memberdayakan RS di daerah2 lain di Jatim agar tak semua numpuk di Surabaya sehingga sehingga warga Surabaya sendiri justru tak kebagian tempat?
Kembali ke masalah APD. Penyaluran APD dari Pemerintah Pusat memang melalui Pemprov, harusnya Pemprov membagikannya ke Pemda/Pemkot yg tahu peta daerahnya masing2 untuk dibagikan. Tapi tentu akan lebih cantik jika dibagikan sendiri oleh Gubernur dengan mengundang wartawan
Sekian klarifikasi kami. Karena ini menyangkut harkat dan martabat profesi dokter maka silakan @PBIDI menindaklanjuti. Terima kasih.
