Thread by @KemenkeuRI

Presiden @jokowi menegaskan suasana sejak 3 bulan lalu adalah suasana krisis dan Pemerintah bertanggung jawab atas 267 juta penduduk Indonesia.

Kebijakan extraordinary disiapkan. Perppu No.1/2020 ditetapkan. #UangKita diarahkan untuk penanganan Covid-19.

Bagaimana APBN bisa? ⬇️

APBN 2020 harus mengalami 2 kali revisi. Setelah Perppu 1/2020 ditetapkan, APBN 2020 diubah dengan Perpres54/2020 pada 3 April 2020.

Fokus utamanya masih pada penanganan Covid-19, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial & ekonomi.

Dari perubahan ini, masyarakat terdampak bisa mendapat manfaat perlindungan sosial.

Tak cuma masyarakat miskin dan rentan, dunia usaha khususnya UMKM juga terdampak penerapan PSBB.

Karenanya, dibuatlah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Program PEN ini dirancang untuk memulihkan ekonomi dengan melindungi masyarakat dan mendukung dunia usaha agar tidak makin terpuruk.

Untuk itu, APBN 2020 kembali direvisi lewat Perpres 72/2020 yang ditetapkan 24 Juni 2020.

Ini perubahan posturnya. 👇

Dengan Perpres 72/2020, #UangKita diutamakan untuk penguatan penanganan Covid-19 dan fokus pada PEN.

Belanja negara bertambah karena bantuan sosial diperpanjang dan subsidi bagi UMKM ditambah.

Sementara, pendapatan negara menurun karena insentif pajak semakin diperluas.

Lalu, apakah postur APBN ini diubah Pemerintah sesuka hati?

Tentu tidak. Penyusunannya harus melalui konsultasi dengan Badan Anggaran DPR RI. Perpres 72/2020 juga dibahas bersama lembaga terkait seperti BPK, BPKP, dan Kejagung yang nantinya ikut mengawasi pelaksanaannya.

Nah, sekarang temankeu sudah tahu kan bagaimana Pemerintah menangani krisis ini.

Semua diperhatikan Pemerintah. Mulai dari penanganan kesehatan, bantuan sosial untuk yang terdampak, hingga dunia usaha.

Dengan semua usaha ini, semoga Indonesia bisa segera pulih. 🇮🇩